Tugas

60
SMP - PKn Kelas IX
Dengan berpartisipasinya masyarakat dalam perumusan
kebijakan publik dapat membentuk budaya demokrasi,
membentuk masyarakat yang sadar hukum, membentuk
masyarakat yanga bermoral dan berakhlak mulia, dan
membentuk masyarakat yang madani.
Dalam kebijakan publik apabila perumusannya mengikutsertakan
masyarakat, maka kebijakan publik yang dihasilkan
dapat berpihak pada kepentingan rakyat, sesuai dengan
keinginan rakyat. Hal ini dapat menumbuhkan semangat
persatuan, serta menumbuhkan adanya semangat kerja keras
masyarakat.
2. Kebijakan Publik
a. Pengertian
Kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani polis yang
berarti negara/kota. Dalam bahasa Latin disebut politia yang
berarti negara, dan menurut bahasa Inggris policy yang berarti
masalah yang berhubungan dengan masalah publik dan
administrasi pemerintah.
Publik berasal dari bahasa Inggris, public yang berarti
umum, masyarakat atau negara. Dengan berdasar arti kata, maka
kebijakan publik adalah setiap keputusan atau kegiatan yang
dikeluarkan atau dijalankan yang berkaitan dengan kepentingan
publik dan negara.
Berikut ini pengertian kebijakan publik dari beberapa ahli
yang terdapat dalam buku Kewarganegaraan yang ditulis
Bambang Margono dkk, (2003 : 6) adalah sebagai berikut:
1) A. Hoogerwert
Kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat
diartikan sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut
waktu tertentu.
2) Anderson
Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih
pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan
sesuatu.
3) Thomas R. Dye
Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih
pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan
sesuatu.