Tugas

Dalam memberikan evaluasi terhadap kebijakan publik
harus bersifat kontruktif dan bukan bersifat destruktif. Apabila
kita menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan
publik melalui demonstrasi kita lakukan dengan santun, tidak
dengan cara-cara kekerasan, dengan merusak fasilitas-fasilitas
umum.
Pada umumnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan
publik sebagian besar terletak pada tahap pelaksanaan, dan
pemanfaatan, bukan pada proses pembuatan ataupun evaluasi.
Tugas
Wawasan Produktivitas : Kewirausahaan
Buatlah usulan tentang peningkatan pengadaan sarana pendidikan di sekolahmu.
Usulan itu ditujukan kepada kepala daerahmu. Mintalah bimbingan gurumu cara
membuat usulan yang baik.
5. Dampak Negatif tidak Aktifnya Masyarakat
dalam Perumusan Kebijakan Publik
Dengan diberlakukannya otonomi daerah luas, nyata dan
bertanggungjawab, pemerintah memberi peluang kepada
masyarakat untuk berpartisipasi. Segala bentuk partisipasi
masyarakat ditampung oleh pemerintah daerah. Maka dari itu,
pemerintah harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Mengapa
demikian?
Hal ini, dikarenakan masyarakat lebih tahu tentang kebutuhan
dan keinginan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Partisipasi masyarakat merupakan cara keikutsertaan
dalam perumusan kebijakan publik di daerah, antara lain dalam
hal pembentukan Peraturan Daerah. Dalam pasal 139 UU No.
32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa
masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau
tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan
Perda. Dengan keaktifannya masyarakat memberikan masukan,
diharapkan akan melahirkan suatu kebijakan publik yang dapat
melindungi, mengayomi, meningkatkan kesejahteraan, serta
selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
SMP - PKn Kelas IX 67