Tugas

50
SMP - PKn Kelas IX
c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan
pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah
provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan
konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang
serasi antara pusat dan daerah antar daerah.
e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan
kemandirian daerah otonomi, serta di dalam kabupaten
dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
f. Pelaksanaan otonomi daerah fungsi lebih meningkatkan
peran dan fungsi legislatif daerah, ataupun fungsi anggaran
atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah
provinsi yang kedudukannya sebagai wilayah administrasi
untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu
yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah.
6. Pemerintahan Daerah
Kebijakan otonomi daerah merupakan pengalihan
sebagian tugas dan wewenang dari pusat kepada daerah. Daerah
mempunyai kesempatan untuk memberdayakan potensi daerah,
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah berdasarkan
aspirasi dan kehendak masyarakat sehingga daerah akan lebih
mandiri dan berusaha mencukupi kebutuhan daerahnya.
Apa yang dimaksud pemerintahan daerah?
Pemerintah daerah terdiri atas pemerintah daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun yang
dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah
beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan
eksekutif daerah. Kepala daerah provinsi adalah Gubernur
Kepala Daerah, Kabupaten disebut Bupati, dan kepala daerah
kota adalah walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
dipilih dalam satu pasang calon yang dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau
gabungan partai politik.