Tugas

Gambar 2.5. Unjuk rasa menentang KKN di
era otonomi daerah
Pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999, dan UU No. 25 tahun
1999 terealisasi sejak Januari 2001. Namun sebelumnya telah
berkembang adanya aspirasi masyarakat yang menghendaki
adanya revisi terhadap undang-undang tersebut. Hal ini
dikarenakan undang-undang tersebut tidak memperhatikan
konteks kelahirannya yang diliputi suasana transisi, abnormal,
dan krisis. Dengan berdasarkan keadaan tersebut akhirnya
pemerintah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sejak diberlakukan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab terdapat berbagai permasalahan dalam
pelaksanaan otonomi daerah. Permasalahan otonomi daerah
tersebut, timbul dari lembaga pemerintah itu sendiri atau timbul
dari luar lembaga pemerintah.
Adapun masalah-masalah yang berkenaan dengan
pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:
a. sikap ketergantungan daerah dari pusat masih terlalu tinggi,
b. kemampuan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri
masih sangat kurang,
c. masyarakat bersikap apatis terhadap pemerintah,
d. masyarakat kurang memahami arti
pentingnya otonomi daerah,
e. masyarakat tidak mendapatkan
kesempatan untuk berpartisipasi
dalam pelaksanaan otonomi daerah,
f. sumber daya manusia (SDM) aparatur
pemerintah perlu ditingkatkan
kualitasnya sehingga etos kerjanya
menjadi lebih baik,
g. korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN) semakin merebak dimanamana
sehingga sulit untuk diberantas.
Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul
sebagai penghambat terlaksananya otonomi daerah, dapat
dilakukan dengan melalui cara-cara sebagai berikut:
a. melakukan sosialisasi keberadaan UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat,
SMP - PKn Kelas IX 57