Visa Lady Gaga Sudah Diterbitkan

2
■ Bilal Ramadhan
NASIONAL
JAKARTA—Kejaksaan Negeri
Sambas (Kejari) Sambas didesak
se jumlah lembaga swadaya masya -
rakat (LSM) mengeksekusi tiga terpidana
korupsi di wilayah mereka.
Pihak kejaksaan mengungkapkan,
terhambatnya eksekusi karena terpidana
yang bersangkutan mengan -
tongi surat rekomendasi Komnas
HAM.
Ketiga terpidana yang mestinya
dieksekusi adalah Uray Darmansyah,
Uray Barudin Idris, dan Eddy
Lie Karim. Ketiga pimpinan DPRD
Sambas periode 2004-2009 itu divonis
empat tahun kurungan penja -
ra dan denda 200 juta oleh Mahka -
mah Agung, 2009 lalu. Saat ini,
Uray Barudin Idris masih menjabat
sebagai anggota DPRD Kabupaten
Sambas periode 2009-2014.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Barat, Jasman Pandjaitan,
mengungkapkan, tiga terpidana korupsi
mengajukan penundaan pelaksanaan
eksekusi hingga putusan
■ Amri Amrullah
JAKARTA — Panitia Peng -
awas Pemilu
(Pan waslu) DKI
Jakarta menerima
bukti laporan daftar
pemilih se -
men tara (DPS)
yang diduga fiktif
dari Pusat Pergerakan Pemuda
Indonesia (P3I). Laporan disampaikan
Ketua P3I Mustafa di
kan tor Panwaslu, Selasa (22/5).
Ketua Panwaslu DKI Jakarta
Ramdhansyah menyatakan, telah
menunggu bukti laporan setelah
P3I sempat mengumumkan kepada
publik adanya dugaan fiktif.
“Bukti laporan ini akan ditindak -
lanjuti kebenarannya,” tuturnya.
Mustafa membawa bukti data
pemilih bermasalah dalam bentuk
print out dan soft copy seba nyak
947,643 pemilih yang terdiri atas
668,143 pemilih bermasalah. Dia
menuturkan, sebagian besar permasalahan
DPS karena nomor
in duk kependudukan (NIK) ganda,
NIK kosong, NIK di luar dae -
rah, dan NIK tidak sesuai stan dar.
P3I mencatat, setidaknya ada
tujuh fakta ketidakvalidan DPS.
Yakni, terdapat 151.959 NIK ganda
dalam DPS Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Provinsi DKI Ja -
karta, 4.152 NIK kosong, 80.297
NIK luar daerah dalam DPS,
327.040 NIK yang memiliki nama
Pe ninjauan Kembali (PK) dengan
lampiran surat dari Komnas HAM.
Hal ini ia ketahui dari Kepala Kejaksaan
Negeri Sambas, Eko Kuntandi.
Menurut Jasman, surat persetujuan
penundaan eksekusi dari
Komnas HAM terhadap tiga terpidana
korupsi ditandatangani Ketua
Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan
HAM Komnas HAM, Johny
Nelson Simanjuntak.
“Mengapa belum eksekusi karena
tiga terpidana melampirkan
surat penundaan eksekusi dari
Komnas HAM dan Dewan Adat,”
kata Jasman, Selasa (22/5).
Menurut Jasman, saat akan me -
lakukan eksekusi, kejaksaan juga
mendapatkan perlawanan dari massa
pendukung tiga terpidana. Jaksa
Agung Muda Pengawas, Marwan
Effendy, menilai surat penundaan
eksekusi dari Komnas HAM sebagai
bentuk intervensi terhadap putusan
pengadilan.
“Kalau ada, namanya intervensi
terhadap putusan penga dil an,” kata
Marwan Effendy, kemarin. Marwan
Agung Fatma Putra
Kunjungi Pospera Cawagub DKI, Basuki Tjahaja Purna ma mengunjungi
Posko Perjuang an Rakyat (Pospera), di Jalan Diponegoro
58, Jakarta, Selasa (22/5). Kunjungan ini untuk memotivasi para pendukung
yang tergabung dalam Pospera.
Panwaslu Terima
Bukti DPS Fiktif
dan tanggal lahir sama tersebar
di seluruh kelurahan.
Selain itu, terdapat 104.695
NIK yang memiliki nama tidak
standar, 31.500 NIK bodong, serta
ada 248.000 NIK yang diduga
telah meninggal dunia dan pindah
kota sehingga tidak terdata oleh
KPU DKI Jakarta. Dengan demi -
kian, menurut P3I, terdapat
947.643 pemilih fiktif (ghost vo -
ters) atau 13,5 persen dari DPS.
Mustafa mengatakan, sumber
data P3I adalah data DPS yang
diberikan petugas PPS maupun
tim sukses calon gubernur dan
calon wakil gubernur di tingkat
kelurahan, kecamatan, maupun
kotamadya. “Hampir seluruh tim
sukses dengan sukarela membe -
rikan data DPS KPU tersebut
kepada kami,” ujarnya.
DPS yang ditetapkan KPU
berdasarkan daftar penduduk
po tensial pemilih pemilu (DP4)
yang diperoleh dari Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Provinsi DKI Ja -
kar ta. Kepala Disdukcapil Jakarta
Purba Hutapea menyatakan,
te lah berupaya menyiapkan DP4
dengan sebaik-baiknya.
Dia menegaskan, tidak ada
niat menyajikan data fiktif sehingga
berdampak munculnya
pemilih fiktif (ghost voters). “Ti -
dak ada niat kami memenangkan
calon gubernur dan wakil guber -
nur tertentu,” ujarnya.
■ c31 burhanuddin bella
Edwin Dwi Putranto/Republika
Lambang PMI Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (kanan), dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) Syamsul Ma’rif (kiri), dalam rapat Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, Selasa (22/5). Pertemuan ini terkait pembahasan rancangan Undang-undang tentang Lambang PMI.
Komnas HAM Dinilai Intervensi Hukum
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus
mengata kan, Kejaksaan Agung akan
mengi rimkan inspektur pengawasan
untuk mempelajari penundaan eksekusi
ini.
Di pihak lain, Ketua Komnas
HAM, Ifdhal Kasim, mengakui memang
ada surat rekomendasi pe -
nangguhan eksekusi. Kendati demi -
kian, ia menyatakan, surat itu secara
resmi tak dapat menghalangi ekse -
kusi. “Jelas tidak bisa menunda, itu
hanya pertimbangan HAM,” tulis If -
dhal Kasim dalam pesan singkat
kepada Republika, Selasa kemarin.
Ifdhal mengaku sedang berada
di Geneva, Swiss, sehingga belum
mendapatkan info detail mengenai
surat dari Komnas HAM untuk tiga
terpidana. Kendati demikian, Ifdhal
mengakui, Komnas pernah menge -
luarkan surat penangguhan eksekusi
yang sama dalam kasus yang lainnya.
Surat-surat tersebut dikeluarkan
untuk kasus yang sudah diputuskan,
namun dicurigai ada peradilan sesat.
“Pernah (dikeluarkan), tapi untuk
kasus yang ada dugaan peradilan
se sat,” tulis dia. ■ fitriyan zamzami
Badan Legislasi (Baleg) DPR
RI mengundang Ketua PMI
Jusuf Kalla, Kepala Badan
Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) Syamsul
Maarif dan Badan SAR Nasional
(Basarnas) untuk mendapatkan m a suk -
an terkait penyusunan RUU tentang
Lambang Palang Merah.
Dalam rapat dengar pendapat
umum, Selasa 22/5, yang dipimpin Wa -
kil Ketua Baleg Anna Mu’awanah
meng atakan, RUU tentang Lambang
Pa lang Merah merupakan salah satu
RUU yang menjadi Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas
Tahun 2012.
Anna mengatakan, RUU ini sudah
sangat diperlukan mengingat untuk
melaksanakan kegiatan kemanusiaan
negara membentuk perhimpunan na -
sio nal yang menggunakan lambang pa -
lang merah sebagai tanda pelindung
dan tanda pengenal.
Selain itu sebagai tindak lanjut te -
lah diratifikasinya Konvensi Jenewa
Tahun 1949 dengan UU No. 50 Tahun
1958 yang mengatur tentang keikutsertaan
Negara Republik Indonesia dalam
seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12
Agustus 1949 mewajibkan negara un -
tuk menerapkannya dalam sistem hu -
kum nasional.
Selama ini, kata Anna, pengaturan
me ngenai lambang palang merah da -
lam kegiatan kemanusiaan belum di -
atur dalam suatu undang-undang. Un -
tuk itu, masukan dari beberapa narasumber
ini sangat diperlukan dalam
rangka penyempurnaan draft RUU
yang sedang dipersiapkan Badan
Legislasi.
Anna menambahkan, secara garis
besar, RUU Palang Merah ini bertujuan
untuk meratifikasi, aksesi atau peng -
aturan mengenai perlindungan ke ma -
nusiaan dalam masa perang maupun
masa damai sesuai dengan Konvensi
Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan.
RUU ini juga mengatur mengenai
gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit
Merah untuk mencapai kegiatankegiatan
kepalangmerahan yang me -
mi liki misi kemanusiaan berdasarkan
prinsip-prinsip dasar yang diakui ge -
rak an Palang Merah dan Bulan Sabit
Merah Internasional. Selain itu, juga
mengatur mengenai lambang serta
penggunaan lambang Palang Merah
atau Bulan Sabit Merah.
Sanksi pidana
Lebih jauh Anna mengatakan,
penggunaan Lambang Palang Merah
dan Bulan Sabit hanya diperbolehkan
■ Muhammad Hafil, Erik Purnama Putra
Komisi Yudisial bentuk tim untuk
menelaah putusan sela
PTUN.
JAKARTA — Kekhawatiran Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri)
soal pejabat daerah terpidana korupsi
akan mengikuti jejak Gubernur Beng -
kulu Nonaktif, Agusrin M Najamuddin,
terbukti. Kubu mantan wali kota Be -
kasi, Mochtar Mohammad, juga berencana
menggugat pemberhentiannya ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PTUN). “Kami sedang mempelajari
untuk mengikuti langkah Agusrin itu,”
kata kuasa hukum Mochtar, Sirra
Prayuna, saat dihubungi Republika,
Se lasa (22/5).
Sirra mengatakan, pihaknya tak
sekadar latah setelah melihat gugatan
Agusrin yang menolak diberhentikan
dikabulkan sementara waktu oleh
PTUN Jakarta. Namun, ia melihat ada
kesamaan kasus dan proses pemberhentian
kliennya sebagai kepala daerah
dengan yang dialami oleh Agusrin.
“Ki ta tidak ikut-ikutan, tapi ini kan
contoh kasusnya sama. Pemberhentian
dilakukan di saat kita sedang melaku -
kan peninjauan kembali (PK) atas putusan
MA,” kata Sirra.
Sirra mengatakan, gugatan terhadap
pemberhentian Mochtar Mohammad
akan dilayangkan selekasnya.
Saat ini, tim kuasa hukum masih fokus
mempelajari putusan pemberhentian
Moch tar sebagai wali kota Bekasi.
Mochtar Mohammad diberhentikan
oleh Kemendagri dari jabatannya sejak
April kemarin. Mirip Agusrin, pemecatan
ini menyusul hukuman pidana
yang dijatuhkan Mahkamah Agung
(MA) kepada Mochtar terkait dakwaan
berlapis kasus suap dan penyalahgunaan
dana APBD pada 7 Maret lalu.
Bentuk tim
Komisi Yudisial (KY) menyeriusi
putusan sela hakim PTUN Jakarta
Pusat yang membatal kan pemberhen -
tian Agusrin secara sementara sebagai
gubernur Bengkulu. Menurut Wakil
Ketua KY, Imam Anshori Saleh, KY
sebagai tanda pembeda, tanda pelindung
dan tanda pengenal. Untuk itu
penggunaannya tidak boleh dilakukan
tidak sesuai dengan peruntukannya.
‘’Sesuai Konvensi Jenewa Tahun 1949
pada prinsipnya tiap negara hanya
boleh menggunakan salah satu saja
dari kedua lambang tersebut”.
Politisi PKB ini menambahkan persoalan
lain yang perlu diatur dalam
RUU ini mengenai kerjasama dengan
lembaga-lembaga internasional dan
negara-negara sahabat yang menggunakan
lambang sama atau lambang
berbeda yang diakui Konvensi Jenewa
1949. “RUU ini juga perlu memberikan
jangka waktu tertentu bagi institusi
tidak berhak menggunakan lambang
Palang Merah dan Bulan Sabit Merah”,
ujar Anna.
Didalam RUU ini nantinya akan
mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna
lambang Palang Merah dan Bulan
Sabit Merah dan Sanksi pidana bagi
pihak-pihak yang tidak melakukan
perlindungan terhadap pemakai tanda
pelindung dan tanda pengenal Palang
Merah dan Bulan Sabit Merah.
Dan dalam rangka memperkaya
RUU ini Baleg berencana melakukan
kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
Mencari data, masukan, dan saran
yang lebih mendalam dari berbagai
pihak, baik dari para pakar dan civitas
akademisi.
Tanda pengenal dan pelindung
Dalam memberikan masukannya
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meng -
atakan, lambang palang merah sebagai
tanda pengenal dan tanda pelindung
mempunyai suatu tatanan konsekwensi
yang sangat luas. Karena menyangkut
REPUBLIKA RABU, 23 MEI 2012
Mochtar Tiru
Jejak Agusrin
sudah membentuk tim untuk menelaah
kasus gugatan ini.
Anshori mengatakan, KY telah me -
minta salinan putusan ke PTUN Jakarta.
Hingga kini, KY belum mendapat -
kannya. Menurut Imam, kontroversi
kasus ini bakal selesai kalau salinan
putusan sudah didapat KY. “Begitu
dapat berita acara, akan langsung kita
pelajari. Tunggu saja,” kata Imam da -
lam pernyataan yang diterima Republika,
Selasa (22/5).
Di pihak lain, mantan ketua Mah -
kamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie,
menyarankan KY cepat turun
tangan. Jimly mengatakan, jika KY
turun tangan, nilai-nilai independensi
yang dimiliki oleh seorang hakim bisa
terganggu. “Tak perlu KY telaah,”
kata Jimly, kemarin.
Menurut Jimly, sebaiknya kecurigaan
terhadap putusan diserahkan
pada mekanisme koreksi dalam tingkat
yang lebih tinggi. Putusan dari PTUN
harus dibawa ke Pengadilan Tinggi
TUN jika tak memuaskan. “Jika kembali
tidak memuaskan, dibawa ke Mah -
kamah Agung.”
Kuasa Hukum Agusrin, Yusril Ihza
Mahendra, mengklaim, perwakilan dari
pemerintah yang dikirimkan untuk
meng hadapi gugatan sudah mengakui
legalitas putusan sela. Tentang putusan
sela itu sendiri, kata Yusril, kubu peme -
rintah akan memberikan tanggapan
ketika sidang memasuki pembahasan
pokok perkara.
Yus ril menuturkan, dalam persidangan
lanjutan gugatan Agusrin terhadap
pemberhentiannya, Presiden
Su silo Bambang Yudhoyono (SBY)
mem berikan kuasanya kepada Menteri
Dalam Negeri (Mendagri), Menteri
Hukum dan HAM (Menkumham), dan
Jaksa Agung. Ketiganya diwakili oleh
Staf Ahli Mendagri Bidang Hu kum,
Yudhan.
PTUN Jakarta Pusat mengabulkan
permohonan putusan sela yang diaju -
kan kubu Agusrin, pekan lalu. Hakim
PTUN menyatakan, pemberhentian
Agusrin dan pengangkatan plt Gubernur
Bengkulu Junaidi Hamsyah sebagai
gubernur Bengkulu definitif yang diamanatkan
lewat keppres ditunda selama
keppres yang dimaksud masih
dalam status digugat.
■ ahmad reza s fitriyan zamzami
Baleg Cari Masukan
RUU Lambang Palang Merah
hubungan dengan internasional, keselamatan
dan upaya-upa ya bersama
mengatasi masalah.
Jusuf Kalla mengatakan, apabila
Indonesia memakai palang merah se -
bagai lambang kepalangmerahan, ma -
ka semua tentara Indonesia yang pada
saat perang memakai tanda pa lang
merah, dia tidak boleh menembak dan
ditembak.
Sementara Kepala BNPB Syamsul
Ma’arif , setuju lambang itu cukup satu
saja supaya tidak bingung. Dan dia
berpendapat perlu adanya simbol yang
dapat disepakati secara internasional.
Namun yang perlu menjadi pemi -
kir an, bagaimana agar lambang Palang
Merah itu tidak disalahgunakan. Di
sini perlu dipikirkan agar setiap orang
tidak dengan mudahnya diberikan
lam bang tersebut. Misalnya seperti
jaket berlambang palang merah dan
sebagainya.
Kepala Biro Hukum Basarnas
Agung Prasetyo mengakui isi dan substansi
yang diatur dalam naskah aka -
demis dan RUU Lambang Palang Me -
rah ini telah sejalan dengan tugas dan
fungsi Basarnas dalam melaksanakan
operasi SAR terhadap musibah dan
atau bencana.
Basarnas memberikan beberapa
catatan yang perlu ditambahkan dalam
RUU Lambang Palang Merah yaitu
Bab 1 Ketentuan Umum perlu didefini -
sikan juga tentang musibah karena de -
finisi musibah dan bencana sangat
berbeda.
Kemudian Pasal 27 ayat (1) perlu
dicantumkan juga organisasi pemerintah/instansi
pemerintah sebagai salah
satu organisasi yang dapat bekerjasama
dengan PMI. ● adv