Majalah Santunan edisi Juli 2010 - Kementerian Agama Prov Aceh

More documents

Recommendations

Info

Laporan Zarkasyi Yusuf dan Faridah Andriani Memajukan Pendidikan Diniyah Lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2007 yang mengatur tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan membawa angin segar bagi perkembangan lembaga Pendidikan Keagamaan, termasuk pendidikan diniyah di dalamnya. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007, tepatnya mulai pasal 15 sampai dengan pasal 25 menjelaskan secara rinci tentang Pendidikan diniyah, diniyah dalam pasal-pasal ini dibagi dalam dua katagori, yaitu diniyah formal dan diniyah non formal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sedangkan Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Alquran, Diniyah Taklimiyah, atau bentuk lain yang sejenis. Di Indonesia, Madrasah diniyah berkiprah memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan sebagian masyarakat Muslim. Sebagai lembaga pendidikan yang sepenuhnya lahir dari masyarakat, Madrasah diniyah memiliki potensi dan kelenturan untuk melayani realitas kebutuhan masyarakat yang majemuk. Bahkan tempo dulu Madrasah diniyah telah mampu menyediakan pendidikan bagi masyarakat kelas bawah. Berbagai kebijakan dilahirka untuk melakukan refungsi pendidikan diniyah dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan keagamaan. Kebijakan pemerintah (Kementerian Agama) terhadap madrasah diniyah seyogyanya memfasililitasi secara baik semua tipe madrasah diniyah yang ada. Kebijakan itu dapat terdiri atas kebijakan yang berlaku umum untuk semua madrasah diniyah dan kebijakan khusus sesuai dengan tipe madrasah diniyah yang bersangkutan, diantara kebijakan tersebut yang perlu intens dilaksanakan ialah pemberian bantuan tetap untuk menambah penghasilan guru madrasah diniyah yang rata-rata rendah. Sementara kebijakan khusus harus dibuat berdasarkan pencermatan atas karakteristik kurikulum dan tipe layanan pendidikan masing-masing madrasah diniyah yang ada. Berdasarkan pada kurikulum yang diajarkan, pendidikan diniyah dibagi berdasarkan kurikulum Departemen Agama dan Kurikulum Pesantren, pendidikan diniyah dengan kurikulum Departemen Agama dirancang untuk menambah perolehan pendidikan Agama Islam untuk murid sekolah umum. Pendidikan diniyah dengan kurikulum ini dibagi dalam tiga jenjang awwaliyah, wustha, dan ‘ulya. Pembinaan kurikulum oleh Departemen Agama untuk madrasah diniyah tipe ini merupakan kebutuhan penting yang perlu dilanjutkan. Pendidikan diniyah kurikulum Pesantren mengalami berbagai multiinterpretasi dalam penerapannya, bahkan banyak Pesantren di Aceh mengabai-kannya. Namun, jika ditilik berdasarkan penerapannya, justru Pesantren telah menerapkan pendidikan diniyah. Selama ini Madrasah diniyah kurikulum pesantren tampaknya hanya tersentuh “secara kebetulan” melalui program umum pembinaan pesantren. Kebijakan seperti itu bila direkonstruksi dari bawah mengandung dua kelemahan: pertama, madrasah diniyah kurikulum pesantren tidak selalu berada di lingkungan pesantren dan dikelola langsung oleh manajemen pesantren; kedua, terlihat kecenderungan bahwa pembinaan pesantren telah terfokus pada sisi madrasah formalnya dan tidak menjangkau madrasah diniyah. Madrasah diniyah di dalam pesantren yang diarahkan untuk menjadi pendidikan utama murid memerlukan kebijakan yang berbeda dari yang lain. Madrasah itu tumbuh dan terus berkembang sebagai pilihan pendidikan yang utama karena diterima oleh dan mendapat pengakuan masyarakat. Madrasah tersebut juga dapat berkembang karena penyelenggaraannya dilakukan dengan standard pendidikan formal. 20 Santunan JUNI 2010 Karena itu, madrasah diniyah dengan tipe layanan seperti tersebut seharusnya diberikan kesempatan untuk mendapat pengakuan setara dengan pendidikan keagamaan formal. Buku Pola Penyelenggaraan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren mengidentifikasi madrasah diniyah ke dalam lima pola: 1. Pola suplemen, yaitu madrasah diniyah regular yang berfungsi membantu dan menyempurnakan pencapaian tema sentral pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum, terutama dalam hal praktik dan latihan ibadah serta membaca Alquran; 2. Pola independen, yaitu yang berdiri sendiri di luar struktur sebagai upaya untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan mengenai pokok-pokok ajaran agama Islam ; 3. Pola komplemen, yaitu yang menyatu dengan sekolah regular, yang berfungsi untuk mendalami materimateri agama yang dirasakan kurang di sekolah-sekolah tersebut; 4. Pola madrasah diniyah paket, yaitu yang tidak terikat jadwal atau tempat tertentu, biasanya untuk menghabiskan paket materi keagamaan tertentu, tanpa mengenal tingkatan; 5. Pola madrasah diniyah di pondok pesantren, yaitu yang terpadu dan terletak di lingkungan pondok pesantren. Untuk lebih meningkatkan perkembangan dan kualitas pendidikan diniyah, perlu pemahaman yang sama tentang pendidikan diniyah, terutama pendidikan diniyah yang diselenggarakan di Pondok Pesantren. Di Aceh, selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pendidikan diniyah di Pesantren akan mengurangi eksistensi Pesantren, serta penyelenggaraannya akan berbenturan dengan Pesantren. Sebagai perbandingan, pendidikan diniyah di luar Aceh lebih maju dan berkembang, terutama pendidikan diniyah yang diselenggarakan di Pondok Pesantren. Untuk itu, bagaimana memajukan pendidikan diniyah di Aceh menjadi tanggung jawab seluruh masyarkat Aceh. n
Laporan Zarkasyi Yusuf Pelatihan Tutor Paket C Peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan Pondok Pesantren merupakan salah satu program prioritas Bidang Pekapontren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. JUMLAH PENDIDIKAN DINIYAH DALAM PROVINSI ACEH No. Kabupaten/Kota Jumlah Penddikan Diniyah Jenjang Lokasi Ula Wustha Ulya Dalam Pontren Santunan JULI 2010 Luar Pontren 1. Aceh Selatan 10 13 0 4 19 2. Aceh Tenggara 25 9 0 32 2 3. Aceh Timur 24 11 0 3 31 4. Aceh Tengah 31 0 0 1 30 5. Aceh Barat 27 18 5 3 24 6. Aceh Besar 6 1 0 0 6 7. Pidie 20 0 0 7 13 8. Aceh Utara 25 0 0 10 15 9. Simeuleu 5 2 0 0 7 10. Aceh Singkil 48 2 0 4 44 11. Bireuen 35 0 0 2 33 12. Aceh Barat Daya 9 1 0 0 10 13. Gayo Lues 22 0 0 0 22 14. Aceh Jaya 2 21 0 0 23 15. Nagan Raya 3 2 0 0 2 16. Aceh Tamiang 63 0 0 1 62 17. Bener Meriah 24 0 0 2 22 18. Pidie Jaya 0 0 0 0 0 19. Kota Banda Aceh 5 0 0 0 5 20. Kota Sabang 3 0 0 0 3 21. Kota Lhokseumawe 20 0 0 0 20 22. Kota Langsa 9 0 0 0 9 23. Kota Subulussalam 17 0 0 0 17 Jumlah 402 80 5 68 389 (sumber : Data EMIS tahun 2009) Tabel Mata Pelajaran yang Harus Dipenuhi Pesantren untuk Legalisasi Ijazah Tingkat Ibtidaiyah Tingkat Tsanawiyah Tingkat Aliyah Al-Qur’an Al-Qur’an Tafsir Tauhid Tauhid Ilmu Tafsir Fiqih Fiqih Hadist Akhlak Akhlak Ilmu Hadist Nahwu Nahwu Fiqih Sharaf, serta Sharaf Ushul Fiqih Pelajaran pendukung lain Tarikh Tauhid Tajwid, serta Nahwu Pelajaran pendukung lain Sharaf Tarikh Balaghah, serta Pelajaran pendukung lain. (sumber : Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam) Dalam rangka tersebut pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2010 Bidang Pekapontren melaksanakan pembinaan bagi Tutor Kegiatan belajar Paket C Pada Pondok Pesantren. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan di Wisma Kuta Alam Banda Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang Peserta dari Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program Paket C dalam wilayah Provinsi Aceh. Pelatihan Tutor paket C bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program paket C, serta peningkatan kelulusan paket C. Di samping itu, penyelenggaraan program Paket C pada Pondok Pesantren merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas Pondok Pesantren sebagai lembaga pencerdas masyarakat. Dalam Sambutannya yang disampaikan pada acara pembukaan, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh mengharapkan hendaknya penyelenggaraan Kejar Paket C pada Pondok Pesantren tidak hanya bertujuan untuk memperoleh sertifikat atau Ijazah semata, tetapi program Paket C hendaknya dimanfaatkan sebagai media menimba ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan umum. Kakanwil juga mengharapkan hendaknya Pondok Pesantren memberikan life skill kepada para santrinya. Dalam akhir sambutannya, Kakanwil mengharapkan kemajuan Pesantren di masa mendatang sehingga dapat bersanding dengan kemajuan sekolah. Di samping itu, Kakanwil juga mengingatkan ‘PR’ besar untuk masa depan, yaitu tentang bagaimana memajukan generasi muda Aceh di masa yang akan datang, serta bagaimana mengembalikan kejayaan Pondok Pesantren yang pernah tercatat dalam sejarah. n 21
Page 2 and 3: I. II. PEDOMAN BIMBINGAN MANASIK HA
Page 4 and 5: Tetaplah Menjadi Pelita Ungkapan da
Page 6 and 7: Pesantren merupakan lembaga pendidi
Page 8 and 9: Aceh, Abu Panton berpesan agar ijaz
Page 10 and 11: Mustafa Abu Bakar, Menteri BUMN RI
Page 12 and 13: Apa latar belakang dibentuknya Bida
Page 14 and 15: Tgk. Muntasir, S.Ag,MA, Ketua STAI
Page 16 and 17: Laporan Alfirdaus Putra SUDAH HALAL
Page 18 and 19: Laporan Taharuddin John Brock, umur
Page 22 and 23: Laporan Wiswadas Ada Barongsai di P
Page 24 and 25: Sosialisasi KDRT di Kota Langsa San
Page 26 and 27: Santunan - Banda Aceh. Dalam rangka
Page 28 and 29: Da’i dan Juga Kristolog Zakir Nai
Page 30 and 31: Ensiklopedi Bahasa di Aceh Bahasa d
Page 32 and 33: sepuluh setiap meminta. Akhirnya di
Page 34 and 35: Umat Islam sempat tersentak dan mur
Page 36 and 37: Kedua pertanyaan ini selalu menghan
Page 38 and 39: daripada yang disampaikan oleh pemb
Page 40 and 41: Kalijaga Yogyakarta. Banyaknya juml
Page 42 and 43: untuk menyembunyikan kesaksiannya,
Page 44 and 45: LOMBA KARYA TULIS ILMIAH PENGEMBANG
Page 46 and 47: Konsultasi Hukum Islam dan BP4 Dias
Page 48 and 49: By Erfiati Adam, MA, English Teache
Page 50 and 51: saya ke depan harus ada intelektual
Page 52 and 53: Mendatar 2. Gempa yang terjadi kare
Page 54 and 55: post audit seperti yang telah dijel
Page 56 and 57: Penyesalan Dalam kilauan embun pagi
Page 58: Kepala Kanwil Kementerian Agama Pro

Majalah Santunan edisi Juli 2010 - Kementerian Agama Prov Aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?