SKRIPSI FULL.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed
SKRIPSI FULL.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed
SKRIPSI FULL.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
A. KEPAILITAN<br />
BAB II<br />
TINJAUAN PUSTAKA<br />
1. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan<br />
Definisi kepailitan secara yuridis terdapat dalam ketentuan Pasal 1<br />
angka 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan<br />
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:<br />
“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit<br />
yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di<br />
bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam<br />
undang-undang ini”.<br />
Menurut tata Bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang<br />
berhubungan dengan pailit. 6 Kepailitan adalah eksekusi massal yang<br />
ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan<br />
melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit,<br />
baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama<br />
kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur yang dilakukan<br />
dengan pengawasan pihak yang berwajib. Menurut Kartono kepailitan adalah<br />
suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang<br />
6 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT. Raja Grafindo<br />
Persada, Jakarta, 2002, hal.83.<br />
9