SKRIPSI FULL.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

pengadilan niaga dengan peradilan negeri. Berdasarkan cetak biru
pengadilan niaga, maka terungkap bahwa sebenarnya proses kepailitan
di pengadilan niaga tidak efektif. Hal ini terjadi, karena sering kali ada
perkara-perkara kepailitan yang ternyata menimbulkan persinggungan
antara pengadilan negeri dengan pengadilan niaga. Persinggungan ini
terjadi, misalnya saja ada perusahaan yang sudah dinyatakan pailit dan
seharusnya berdasarkan undang-undang kepailitan dikelola oleh
kurator, ternyata masih bisa mengajukan gugatan ke pengadilan
negeri. Hal ini dianggap aneh karena seharusnya, perkara tersebut
menjadi kompetensi Pengadilan Niaga dan bukan Pengadilan Negeri.
Adapun untuk mencegah terjadi persinggunagn perlu ada
mekanismenya. Pasalanya, selama ini bila ada perkara-perkara
kepailitan dan HAKI yang diajukan ke pengadilan negeri tidak ada
mekanisme pencegahannya. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman, hakim tidak boleh mneolak perkara dengan alasan tidak
ada dasar hukumnya, selain menangani perkara kepailitan dan PKPU,
serta perkara-perkara di bidang perniagaan lainnya, pengadilan niaga
berwenang menangani perkara permohonan pernyataan pailit dari para
pihak yang terikat perjanjian yang memuat kalusula Arbitrase. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 303 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
yang menentukan bahwa:
“Pengadilan berwenang memeriksa dan menyelesaikan
Permohonan Pernyataan Pailit dari para pihak yang terikat
perjanjian yang memuat kalusula Arbitrase, sepanjang utang
yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah
27