SKRIPSI FULL.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

kepada para krediturnya, yang dilakukan berdasarkan prinsip pari passu
proprate parte. Adapun dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa
besar piutang yang mesti ditagih oleh seorang kreditur dari debitur yang
bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditur dan
debitur yang bersangkutan dan berapa banyak orang yang menjadi kreditur
dari debitur yang bersangkutan. Bahwa disyaratkan debitur minimal yang
mempunyai utang kepada dua orang kreditur. 10
b. Syarat adanya Utang
Pasal 1 angka 6 Undang-undang Kepailitan telah dirumuskan
mengenai utang, yaitu:
“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah
uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,
baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari
atau kontijen, yang timbul karena perjanjian dari undang-undang
dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi
memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari
harta kekayaan debitur”.
Para pihak yang mengajukan permohonan pailit harus dapat
membuktikan bahwa debitur mempunyai utang kepadanya. Para pihak
yang dimaksud ialah (penasihat hukum) dari kreditur, (penasihat hukum
dari) debitur, dan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan itu, baik
Majelis Hakim pengadilan niaga, Majelis Hakim kasasi, maupun Majelis
Hakim peninjauan kembali. 11
Menurut Volmar dan Zeylemaker, bahwa hakim-lah yang harus
menentukan ada atau tidak adanya keadaan berhenti membayar utang,
10
Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2004. hal.15.
11
Sutan Remy Sjahdeny, OP.Cit, hal. 68.
11