28.09.2013 Views

SKRIPSI FULL.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

SKRIPSI FULL.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

SKRIPSI FULL.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil bagi pihak yang yang<br />

merasa dirugikan terlebih mengenai penerapan hukumnya didalam putusan<br />

Judex Facti. Permohonan pemeriksaan tingkat kasasi harus disertai<br />

memori Kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi, jika hal ini<br />

dilalaikan maka permohonan Kasasi dianggap tidak ada. Yurisprudensi<br />

tetap Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi yang tidak<br />

mengajukan risalah yang memuat alasan-alasan kasasi permohonannya<br />

tidak dapat diterima. 22<br />

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Pasal 30 ayat<br />

(1) yang menyebutkan secara limitatif alasan-alasan Perohonan Kasasi<br />

yaitu:<br />

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang<br />

Pada hakikatnya, pengertian tidak berwenang dalam hal ini<br />

tendens kepada kompetensi relatif (relatieve competentie) dan<br />

kompetensi absolut (absolute competentie). Konkretnya, Judex facti<br />

incasu Pengadilan Niaga telah mengadili perkara kepailitan dan PKPU<br />

tersebut seolah-olah merupakan kewenangannya, padahal sebenarnya<br />

tentang judex facti tidak berwenang/bukan merupakan<br />

kewenangannya.Sedangkan alasan kasasi disebabkan judex facti<br />

melampaui batas wewenang adalah bahwa judex facti telah mengadili<br />

tidak sesuai atau melebihi kewenangan yang ditentukan dalam<br />

Undang-undang. Adapun ketika melampaui batas wewenang ini dapat<br />

22 Soedirjo, Kasasi Dalam Perkara Perdata, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal.43.<br />

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!