SKRIPSI FULL.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

More documents

Recommendations

Info

maupun pada peninjauan kembali (Pasal 302 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Hakim-hakim yang bertugas di pengadilan niaga terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: a. Hakim Tetap, yaitu para Hakim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung untuk menjadi hakim pengadilan niaga, b. Hakim Ad Hoc, yaitu hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk pengadilan niaga di Tingkat Pertama. Pengangkatan Hakim Ad Hoc dikatakan dengan alasan yang cukup mendasar, yaitu untuk membantu meringankan beban-beban hakim pengadilan niaga dalam menghadapi perkara-perkara/masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan transaksi-transaksitertentu. Selama ini pembahasan tentang peranan hakim Ad Hoc terpusat pada peranannya dalam memutuskan permohonan perkara Kepailitan. Mengembalikan kepercayaan Kreditur Asing dalam proses penyelesaian utang-piutang swasta, selain direvisinya Fv, dan dibentuknya Pengadilan Niaga, juga diintrodusir Hakim Ad Hoc untuk dapat menjadi bagian dari Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara di Pengadilan Niaga. Ide awal keterlibatan Hakim Ad Hoc di pengadilan niaga didasarkan pada penilaian atau asumsi beberapa pihak bahwa pengetahuan “Hakim Karir” cenderung bersifat umum 31
(generalis) sehingga dalam menyelesaikan perkara-perkara pada lingkup niaga diperlukan Hakim dalam keahlian khusus, di luar dari “Hakim Karir” yang juga telah melalui tahapan pendidikan untuk menjadi “Hakim Niaga”. Pengangkatan Hakim Ad Hoc dalam Kepailitan ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, yang kemudian dikuatkan kembali dengan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selama berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengangkatan Hakim Ad Hoc di pengadilan niaga telah dilakukan 2 (dua) kali, yakni melalui 2 (dua) buah Keppres. Pertama, Keppres Nomor. 4 (empat) orang Hakim Ad Hoc untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Kedua, Keppres Nomor 108/M/2000, berisikan pengangkatan 9 (sembilan) Hakim Ad Hoc. Penempatan Hakim Ad Hoc dalam Majelis Hakim adalah berdasarkan penunjukan dari hakim ketua pengadilan niaga pada pengadilan niaga yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu adanya permohonan dari salah satu pihak yang berperkara (pemohon pailit). Konsekuensi dari sifat fakultatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 283 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka bila tidak ada permintaan dari pihak tersebut, maka Hakim Ad Hoc tidak bertugas. Kondisi inilah yang antara lain mengakibatkan sistem Hakim Ad Hoc tidak bekerja. Sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat 32
Page 1 and 2: PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI DALAM P
Page 3 and 4: Dengan ini Saya: Nama : SUSANTI NIM
Page 5 and 6: ABSTRACT Decisionof the commercial
Page 7 and 8: 2. Bapak Drs. Antonius Sidik Maryon
Page 9 and 10: DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..........
Page 11 and 12: BAB III METODE PENELITIAN A. Tipe P
Page 13 and 14: sebagaimana terjelma dalam undang-u
Page 15 and 16: Upaya hukum dalam acara perdata pad
Page 17 and 18: Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pus
Page 19 and 20: 1. Mengetahui penerapan hukum Mahka
Page 21 and 22: erutang) untuk kepentingan semua kr
Page 23 and 24: ketika mereka tidak menjelaskan leb
Page 25 and 26: 1) Wajib memanggil Debitur, dalam h
Page 27 and 28: pertimbangan hukum yang mendasari p
Page 29 and 30: pernyataan pailit diucapkan serta s
Page 31 and 32: Pendapat yang berkembang berkaitan
Page 33 and 34: yang meliputi Peradilan Umum, Perad
Page 35 and 36: Ketentuan Pasal 300 Undang-Undang N
Page 37 and 38: kesiapan sumberdaya yang diperlukan
Page 39 and 40: memnuhi ketentuan sebagiaman yang d
Page 41: hukum masing-masing Pengadilan Niag
Page 45 and 46: ahwa: Pasal 304 Undang-undang Nomor
Page 47 and 48: hanya diperiksa masalah masalah huk
Page 49 and 50: juga di artikan bahwa yudex facti d
Page 51 and 52: C. PUTUSAN HAKIM 1. Pengertian Putu
Page 53 and 54: RO, 61 Rv. Menurut Sudikno Mertokus
Page 55 and 56: dengan tergugat, maka dalam keadaan
Page 57 and 58: menyerahkan tiga ekor lambur yang p
Page 59 and 60: e) Tempat kedudukan Badan Hukum Per
Page 61 and 62: wakilnya. Begitu juga dalam perkara
Page 63 and 64: c. Keberatan kasasi yang tidak ditu
Page 65 and 66: 1) Terpenuhinya syarat formil, taha
Page 67 and 68: mengabulkan gugatan atau perlawanan
Page 69 and 70: 34 Ibid, hal 125-126 sebelum rapat
Page 71 and 72: di dalam accord mungkin lebih tingg
Page 73 and 74: Kepailitan dibuka kembali, maka ber
Page 75 and 76: BAB III METODE PENELITIAN A. Tipe P
Page 77 and 78: hukum primer berupa literatur atau
Page 79 and 80: e. Metode interpretasi secara Teleo
Page 81 and 82: pengertian antara peristiwa konkrit
Page 83 and 84: Srengseng, Jakarta Barat. Eddy Hart
Page 85 and 86: Barat. Yanti Husada, bertempat ting
Page 87 and 88: 1.2.12. Ir. Tjandra Kumala Dewi, be
Page 89 and 90: tahun 1998, cetakan ke-3 halaman 11
Page 91 and 92: 80 pelanggaran hukum acara, sehingg
Page 93 and 94:
Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mah
Page 95 and 96:
e. Judex Facti melakukan kesalahan
Page 97 and 98:
dilaksanakan dengan baik, dengan te
Page 99 and 100:
2) Debitor wajib membuktikan bahwa
Page 101 and 102:
3) Nilai Jual Objek Pajak sebagaima
Page 103 and 104:
Pertanahan Nasional (BPN) oleh Maje
Page 105 and 106:
dllakukannya melakukan perbuatan ya
Page 107 and 108:
tersebut dengan biaya sertifikat da
Page 109 and 110:
Kepailitan, sehingga permohonan pem
Page 111 and 112:
100 Interkon Kebon Jeruk adalah Put
Page 113 and 114:
102 kavllng (rasionya 1 % pembeli k
Page 115 and 116:
104 diri sebagai pihak yang tidak m
Page 117 and 118:
106 harus dibatalkan dan selain itu
Page 119 and 120:
) PPh c) Biaya PengukuranlPemecahan
Page 121 and 122:
110 salinan putusan, yaitu putusan
Page 123 and 124:
112 Bahwa judex Facti telah salah d
Page 125 and 126:
114 benar, kewenangan untuk mengang
Page 127 and 128:
116 (pengurusan sertipikat Hak Guna
Page 129 and 130:
c) Pelanggaran terhadap asas Keadil
Page 131 and 132:
120 Putusan adalah: Keadilan, Kepas
Page 133 and 134:
122 tidak membuat pertimbangan tent
Page 135 and 136:
124 Bahwa pertimbangan hukum judex
Page 137 and 138:
126 2.4.4. Pertimbangan didasarkan
Page 139 and 140:
128 wajib membuktikan bahwa perdama
Page 141 and 142:
B. PEMBAHASAN 1. Penerapan Hukum Ha
Page 143 and 144:
132 dari penerapan hukum yang berla
Page 145 and 146:
134 Pengadilan Niaga pada Pengadila
Page 147 and 148:
136 c) Judex Facti melanggar ketent
Page 149 and 150:
138 ditolak, maka para Pemohon Kasa
Page 151 and 152:
140 Bahwa dalam pelaksanaan isi per
Page 153 and 154:
142 Perdamaian oleh Termohon dengan
Page 155 and 156:
144 Hal mana pengenaan biaya-biaya
Page 157 and 158:
146 agar Termohon Pailit dipailitka
Page 159 and 160:
148 mengenai apa saja syarat-syarat
Page 161 and 162:
150 Bahwa dengan tidak terpenuhinya
Page 163 and 164:
152 Pasal 174 menentukan bahwa: “
Page 165 and 166:
154 mengawasi pekerjaan Kurator dal
Page 167 and 168:
LITERATUR DAFTAR PUSTAKA Anisah, Si
Page 169 and 170:
Widjaja Gunawan, Yani Ahmad, Kepail
show all

SKRIPSI FULL.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?