SKRIPSI FULL.pdf - Fakultas Hukum - Unsoed

formil gugatan tersebut masuk dalam ruang lingkup kewenangan mutlak
Pengadilan lain. Pengadilan niaga selain memeriksa dan memutuskan
permohonan pernyataan pailit dan PKPU, berwenang pula memeriksa dan
memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya
dilakukan dengan Undang-undang.
Pasal 300 ayat (1) di atas memberikan kekuasaan kepada
pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang
perniagaan selain perkara Kepailitan dan PKPU, akan tetapi tidak terdapat
penjelasan apa yang dimaksud dengan perkara lain di perniagaan tersebut,
hal ini disebabkan undang-undang yang mengatur hal tersebut, hal ini
disebabkan undang-undang yang mengatur hal tersebut belum ada. Dengan
demikian, undang-undang yang mengatur hal tersebut kelak, hendaknya
harus jelas bidang-bidang perniagaan apa saja yang menjadi kewenangan
yurisdiksi dalam mengadili antara pengadilan niaga dengan pengadilan
negeri.
Undang-undang dibidang HAKI secara tegas menentukan
bahwa perkara-perkara di bidang HAKI harus diproses dan diputus di
pengadilan niaga. Hal ini berarti, bahwa pada saat ini Pengadilan Niaga
selain menyelesaiakan sengketa-sengketa di bidang Kepailitan dan PKPU,
juga menyelesaikan sengketa di bidang HAKI. Untuk pertama kali dengan
undang-undang ini, Pengadilan niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat. Pembnetukan pengadilan niaga dilakukan secara bertahap
dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan
25