undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

- 16 -
Pasal 28
(1) Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok
tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah.
(2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dengan
memperhitungkan tingkat kebutuhan.
(3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah diutamakan
melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri,
terutama pada saat panen raya.
(4) Ketentuan mengenai penetapan Cadangan Pangan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 29
(1) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
dan/atau pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah
cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan
konsumsi masyarakat setempat.
(2) Cadangan Pangan pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dan pemerintah desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari produksi dalam
negeri.
Pasal 30
(1) Pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan,
dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.
(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan
Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah
Provinsi.
Pasal 31
(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk
menanggulangi:
a. kekurangan Pangan;
b. gejolak . . .