undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

More documents

Recommendations

Info

- 56 - b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 yang mengakibatkan: a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah). b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pasal 147 Setiap pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan atau membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145, dikenai pidana dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana masing-masing. Pasal 148 (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. pencabutan hak-hak tertentu; atau b. pengumuman putusan hakim. BAB XVI . . .
- 57 - BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 149 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 150 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 151 Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 152 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Pasal 153 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 154 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .
Page 1 and 2:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 3 and 4:
- 3 - 4. Ketahanan Pangan adalah ko
Page 5 and 6: - 5 - 24. Ekspor Pangan adalah kegi
Page 7 and 8: - 7 - BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LING
Page 9 and 10: - 9 - b. kebutuhan konsumsi Pangan
Page 11 and 12: - 11 - l. kelembagaan Pangan; dan m
Page 13 and 14: - 13 - c. sumber pendanaan; d. ilmu
Page 15 and 16: - 15 - Pasal 24 Cadangan Pangan Nas
Page 17 and 18: - 17 - b. gejolak harga Pangan; c.
Page 19 and 20: - 19 - (2) Ketentuan mengenai persy
Page 21 and 22: - 21 - Pasal 45 (1) Penetapan krite
Page 23 and 24: - 23 - (2) Pemerintah dan/atau Peme
Page 25 and 26: - 25 - (2) Stabilisasi pasokan dan
Page 27 and 28: - 27 - Pasal 61 Penganekaragaman ko
Page 29 and 30: - 29 - BAB VII KEAMANAN PANGAN Bagi
Page 31 and 32: - 31 - (2) Sanksi administratif seb
Page 33 and 34: - 33 - (4) Ketentuan mengenai tata
Page 35 and 36: - 35 - (2) Pengemasan Pangan yang d
Page 37 and 38: - 37 - (4) Ketentuan lebih lanjut m
Page 39 and 40: - 39 - Bagian Kedelapan Jaminan Pro
Page 41 and 42: - 41 - Pasal 101 (1) Setiap Orang y
Page 43 and 44: - 43 - b. penghentian sementara dar
Page 45 and 46: - 45 - d. memeriksa setiap buku, do
Page 47 and 48: - 47 - (4) Data dan informasi sebag
Page 49 and 50: - 49 - Pasal 121 Pemerintah dan/ata
Page 51 and 52: - 51 - b. penyelenggaraan Cadangan
Page 53 and 54: - 53 - Pasal 134 Setiap Orang yang
Page 55: - 55 - Pasal 142 Pelaku Usaha Panga
Page 59 and 60: PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUB
Page 61 and 62: - 3 - Dalam mewujudkan Kedaulatan P
Page 63 and 64: - 5 - Huruf d Yang dimaksud dengan
Page 65 and 66: - 7 - Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas
Page 67 and 68: - 9 - Huruf g Kompetisi pemanfaatan
Page 69 and 70: Pasal 35 Cukup jelas. - 11 - Pasal
Page 71 and 72: Pasal 52 Cukup jelas. - 13 - Yang d
Page 75 and 76: - 17 - Pasal 75 Ayat (1) Huruf a Pe
Page 77 and 78: Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cuku
Page 79 and 80: Ayat (4) Cukup jelas. - 21 - Pasal
Page 83: Pasal 146 Cukup jelas. - 25 - Pasal
show all

undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?