undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

- 21 -
Pasal 45
(1) Penetapan kriteria dan status Krisis Pangan dilakukan
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan skala krisis.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh:
a. Presiden untuk skala nasional;
b. gubernur untuk skala provinsi; dan
c. bupati/walikota untuk skala kabupaten/kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria dan
status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan
Pemerintah.
BAB V
KETERJANGKAUAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi
masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
(2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah
Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang:
a. distribusi;
b. pemasaran;
c. perdagangan;
d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
e. Bantuan Pangan.
Bagian Kedua . . .