undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

More documents

Recommendations

Info

- 2 - Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 2. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 4. Ketahanan . . .
- 3 - 4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak ber<strong>tentang</strong>an dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak ber<strong>tentang</strong>an dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. 7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. 9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. 10. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi. 11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. 12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa. 13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga. 14. Penyelengaraan . . .
Page 1: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 5 and 6: - 5 - 24. Ekspor Pangan adalah kegi
Page 7 and 8: - 7 - BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LING
Page 9 and 10: - 9 - b. kebutuhan konsumsi Pangan
Page 11 and 12: - 11 - l. kelembagaan Pangan; dan m
Page 13 and 14: - 13 - c. sumber pendanaan; d. ilmu
Page 15 and 16: - 15 - Pasal 24 Cadangan Pangan Nas
Page 17 and 18: - 17 - b. gejolak harga Pangan; c.
Page 19 and 20: - 19 - (2) Ketentuan mengenai persy
Page 21 and 22: - 21 - Pasal 45 (1) Penetapan krite
Page 23 and 24: - 23 - (2) Pemerintah dan/atau Peme
Page 25 and 26: - 25 - (2) Stabilisasi pasokan dan
Page 27 and 28: - 27 - Pasal 61 Penganekaragaman ko
Page 29 and 30: - 29 - BAB VII KEAMANAN PANGAN Bagi
Page 31 and 32: - 31 - (2) Sanksi administratif seb
Page 33 and 34: - 33 - (4) Ketentuan mengenai tata
Page 35 and 36: - 35 - (2) Pengemasan Pangan yang d
Page 37 and 38: - 37 - (4) Ketentuan lebih lanjut m
Page 39 and 40: - 39 - Bagian Kedelapan Jaminan Pro
Page 41 and 42: - 41 - Pasal 101 (1) Setiap Orang y
Page 43 and 44: - 43 - b. penghentian sementara dar
Page 45 and 46: - 45 - d. memeriksa setiap buku, do
Page 47 and 48: - 47 - (4) Data dan informasi sebag
Page 49 and 50: - 49 - Pasal 121 Pemerintah dan/ata
Page 51 and 52: - 51 - b. penyelenggaraan Cadangan
Page 53 and 54:
- 53 - Pasal 134 Setiap Orang yang
Page 55 and 56:
- 55 - Pasal 142 Pelaku Usaha Panga
Page 57 and 58:
- 57 - BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN
Page 59 and 60:
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUB
Page 61 and 62:
- 3 - Dalam mewujudkan Kedaulatan P
Page 63 and 64:
- 5 - Huruf d Yang dimaksud dengan
Page 65 and 66:
- 7 - Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas
Page 67 and 68:
- 9 - Huruf g Kompetisi pemanfaatan
Page 69 and 70:
Pasal 35 Cukup jelas. - 11 - Pasal
Page 71 and 72:
Pasal 52 Cukup jelas. - 13 - Yang d
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
- 17 - Pasal 75 Ayat (1) Huruf a Pe
Page 77 and 78:
Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cuku
Page 79 and 80:
Ayat (4) Cukup jelas. - 21 - Pasal
Page 81 and 82:
Page 83:
show all

undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?