undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

- 23 -
(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan
prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan.
(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban
menyediakan sarana dan prasarana distribusi Pangan,
terutama Pangan Pokok.
(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban
mengembangkan lembaga distribusi Pangan masyarakat.
Bagian Ketiga
Pemasaran Pangan
Pasal 50
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban
melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan
pemasaran Pangan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan
menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
promosi untuk meningkatkan penggunaan produk
Pangan Lokal.
(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran
produk Pangan.
Bagian Keempat
Perdagangan Pangan
Pasal 51
(1) Pemerintah berkewajiban mengatur Perdagangan Pangan.
(2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama
Pangan Pokok;
b. manajemen Cadangan Pangan; dan
c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.
Pasal 52 . . .