undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

- 17 -
b. gejolak harga Pangan;
c. bencana alam;
d. bencana sosial; dan/atau
e. menghadapi keadaan darurat.
(2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan
dengan:
a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah
dan rumah tangga; dan
b. tidak merugikan konsumen dan produsen.
(3) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24, Pemerintah berhak mengatur penyaluran Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah.
Pasal 32
(1) Pemerintah menugasi kelembagaan Pemerintah yang
bergerak di bidang Pangan untuk mengelola Cadangan
Pangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Kelembagaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didukung dengan sarana, jaringan, dan
infrastruktur secara nasional.
(3) Dalam pengelolaan cadangan Pangan, Pemerintah Daerah
dapat menunjuk kelembagaan daerah dan/atau bekerja
sama dengan kelembagaan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 3
Cadangan Pangan Masyarakat
Pasal 33
(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluasluasnya
dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan
Masyarakat.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi
pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai
dengan kearifan lokal.
Bagian Keempat . . .