undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

More documents

Recommendations

Info

- 52 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan; c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan; d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan; e. membuat dan menandatangani berita acara; f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 133 Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 134 . . .
- 53 - Pasal 134 Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 135 Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 136 Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 137 (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Setiap . . .
Page 1 and 2: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 3 and 4: - 3 - 4. Ketahanan Pangan adalah ko
Page 5 and 6: - 5 - 24. Ekspor Pangan adalah kegi
Page 7 and 8: - 7 - BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LING
Page 9 and 10: - 9 - b. kebutuhan konsumsi Pangan
Page 11 and 12: - 11 - l. kelembagaan Pangan; dan m
Page 13 and 14: - 13 - c. sumber pendanaan; d. ilmu
Page 15 and 16: - 15 - Pasal 24 Cadangan Pangan Nas
Page 17 and 18: - 17 - b. gejolak harga Pangan; c.
Page 19 and 20: - 19 - (2) Ketentuan mengenai persy
Page 21 and 22: - 21 - Pasal 45 (1) Penetapan krite
Page 23 and 24: - 23 - (2) Pemerintah dan/atau Peme
Page 25 and 26: - 25 - (2) Stabilisasi pasokan dan
Page 27 and 28: - 27 - Pasal 61 Penganekaragaman ko
Page 29 and 30: - 29 - BAB VII KEAMANAN PANGAN Bagi
Page 31 and 32: - 31 - (2) Sanksi administratif seb
Page 33 and 34: - 33 - (4) Ketentuan mengenai tata
Page 35 and 36: - 35 - (2) Pengemasan Pangan yang d
Page 37 and 38: - 37 - (4) Ketentuan lebih lanjut m
Page 39 and 40: - 39 - Bagian Kedelapan Jaminan Pro
Page 41 and 42: - 41 - Pasal 101 (1) Setiap Orang y
Page 43 and 44: - 43 - b. penghentian sementara dar
Page 45 and 46: - 45 - d. memeriksa setiap buku, do
Page 47 and 48: - 47 - (4) Data dan informasi sebag
Page 49 and 50: - 49 - Pasal 121 Pemerintah dan/ata
Page 51: - 51 - b. penyelenggaraan Cadangan
Page 55 and 56: - 55 - Pasal 142 Pelaku Usaha Panga
Page 57 and 58: - 57 - BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN
Page 59 and 60: PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUB
Page 61 and 62: - 3 - Dalam mewujudkan Kedaulatan P
Page 63 and 64: - 5 - Huruf d Yang dimaksud dengan
Page 65 and 66: - 7 - Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas
Page 67 and 68: - 9 - Huruf g Kompetisi pemanfaatan
Page 69 and 70: Pasal 35 Cukup jelas. - 11 - Pasal
Page 71 and 72: Pasal 52 Cukup jelas. - 13 - Yang d
Page 75 and 76: - 17 - Pasal 75 Ayat (1) Huruf a Pe
Page 77 and 78: Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cuku
Page 79 and 80: Ayat (4) Cukup jelas. - 21 - Pasal
Page 83: Pasal 146 Cukup jelas. - 25 - Pasal

undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?