undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

More documents

Recommendations

Info

- 2 - Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Keberlanjutan dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi di bidang Pangan serta mendiseminasikannya kepada Pelaku Usaha Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan penelitian dan pengembangan Pangan secara terus-menerus, dan mendorong serta menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat. Dalam . . .
- 3 - Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan Pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga. Masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang <strong>tentang</strong> Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan. Undang-Undang <strong>tentang</strong> Pangan ini menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual masyarakat Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c . . .
Page 1 and 2:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 3 and 4:
- 3 - 4. Ketahanan Pangan adalah ko
Page 5 and 6:
- 5 - 24. Ekspor Pangan adalah kegi
Page 7 and 8:
- 7 - BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LING
Page 9 and 10: - 9 - b. kebutuhan konsumsi Pangan
Page 11 and 12: - 11 - l. kelembagaan Pangan; dan m
Page 13 and 14: - 13 - c. sumber pendanaan; d. ilmu
Page 15 and 16: - 15 - Pasal 24 Cadangan Pangan Nas
Page 17 and 18: - 17 - b. gejolak harga Pangan; c.
Page 19 and 20: - 19 - (2) Ketentuan mengenai persy
Page 21 and 22: - 21 - Pasal 45 (1) Penetapan krite
Page 23 and 24: - 23 - (2) Pemerintah dan/atau Peme
Page 25 and 26: - 25 - (2) Stabilisasi pasokan dan
Page 27 and 28: - 27 - Pasal 61 Penganekaragaman ko
Page 29 and 30: - 29 - BAB VII KEAMANAN PANGAN Bagi
Page 31 and 32: - 31 - (2) Sanksi administratif seb
Page 33 and 34: - 33 - (4) Ketentuan mengenai tata
Page 35 and 36: - 35 - (2) Pengemasan Pangan yang d
Page 37 and 38: - 37 - (4) Ketentuan lebih lanjut m
Page 39 and 40: - 39 - Bagian Kedelapan Jaminan Pro
Page 41 and 42: - 41 - Pasal 101 (1) Setiap Orang y
Page 43 and 44: - 43 - b. penghentian sementara dar
Page 45 and 46: - 45 - d. memeriksa setiap buku, do
Page 47 and 48: - 47 - (4) Data dan informasi sebag
Page 49 and 50: - 49 - Pasal 121 Pemerintah dan/ata
Page 51 and 52: - 51 - b. penyelenggaraan Cadangan
Page 53 and 54: - 53 - Pasal 134 Setiap Orang yang
Page 55 and 56: - 55 - Pasal 142 Pelaku Usaha Panga
Page 57 and 58: - 57 - BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN
Page 59: PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUB
Page 63 and 64: - 5 - Huruf d Yang dimaksud dengan
Page 65 and 66: - 7 - Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas
Page 67 and 68: - 9 - Huruf g Kompetisi pemanfaatan
Page 69 and 70: Pasal 35 Cukup jelas. - 11 - Pasal
Page 71 and 72: Pasal 52 Cukup jelas. - 13 - Yang d
Page 75 and 76: - 17 - Pasal 75 Ayat (1) Huruf a Pe
Page 77 and 78: Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cuku
Page 79 and 80: Ayat (4) Cukup jelas. - 21 - Pasal
Page 83: Pasal 146 Cukup jelas. - 25 - Pasal
show all

undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?