undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang ...

- 9 -
b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan
kelestarian lingkungan;
d. pengembangan sumber daya manusia dalam
Penyelenggaraan Pangan;
e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan
Pangan;
f. potensi Pangan dan budaya lokal;
g. rencana tata ruang wilayah; dan
h. rencana pembangunan nasional dan daerah.
Pasal 8
(1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan
daerah.
(2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
(3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.
(4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana
pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan
jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
(1) Perencanaan Pangan tingkat nasional dilakukan dengan
memperhatikan rencana pembangunan nasional serta
kebutuhan dan usulan provinsi.
(2) Perencanaan Pangan tingkat provinsi dilakukan dengan
memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan
memperhatikan kebutuhan dan usulan kabupaten/kota
serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana
Pangan nasional.
(3) Perencanaan . . .