Analisis Penyebab Kenaikan Harga Beras - Pusat Sosial Ekonomi ...

Analisis Kebijakan 7
Perkembangan Impor Beras Tahun 1980-2005
Secara umum produksi padi sawah di dalam negeri terus menunjukkan
peningkatan dari waktu ke waktu, namun laju pertumbuhannya cenderung
menurun, baik luas areal maupun produktivitas (Tabel 2). Akibat perlambatan
dalam laju pertumbuhan produksi ini, sementara laju pertumbuhan penduduk
relatif tetap, maka produksi padi di dalam negeri belum mampu mencukupi
kebutuhan konsumsi secara berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, maka impor
beras merupakan suatu pilihan yang terpaksa diambil.
Secara historis kesenjangan antara tingkat produksi dalam negeri dan
kebutuhan konsumsi telah berlangsung sejak zaman orde lama , dan Indonesia
pernah mengalami sebagai salah satu importir beras terbesar didunia pada akhir
tahun 70-an. Seperti terlihat pada Gambar 7, selama kurun waktu 1994-2002
impor beras yang dilakukan Indonesia mencapai puncaknya, dengan jumlah impor
berkisar 1,88 - 11,71% dari total produksi beras di dalam negeri. Jumlah impor
beras mencapai puncaknya sebesar 5,77 juta ton pada tahun 1998, akibat krisis
ekonomi akut yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1997.
Program peningkatan produksi padi yang dilakukan secara berkelanjutan
telah mampu menstabilkan produksi padi di dalam negeri, dan sejak tahun 2003
jumlah impor terus menunjukkan penurunan. Selama tahun 2004-2005 jumlah
impor beras Indonesia kurang dari 1% dari total produksi di dalam negeri.
Keberhasilan program peningkatan produksi padi disertai dengan kebijakan
pelarangan impor beras telah menurunkan impor beras yang hanya mencapai 236
ribu ton (0,44%) tahun 2004 dan 115 ribu ton (0,35) tahun 2005. Makin
transparannya proses pengambilan keputusan dalam kebijakan impor beras,
nampaknya juga telah berdampak pada penurunan jumlah impor tersebut.
Jumlah impor tersebut adalah yang resmi tercatat di Dirjen Bea dan
Cukai. Dalam prakteknya ialah impor ilegal diperkirakan masih berlanjut. Data
impor dari The Rice Report menunjukkan angka yang lebih tinggi sekitar 125 –
1309 ribu ton dibanding data resmi dari BPS. Selisih tersebut antara lain
menunjukkan volume beras ilegal.