Banjarmasin Post Minggu, 31 Agustus 2014

ibun Suksesi
Banjarmasin Post
MINGGU 31 AGUSTUS 2014 19
JK Ikhlas Golkar
Tidak Bergabung
■ Pemerintahan Baru Masih Perlu Dukungan
JAKARTA, BPOST - Wakil
Presiden terpilih Jusuf Kalla,
(JK) menyatakan tidak bisa
memaksa Partai Golkar untuk
mendukung pemerintahan
Joko Widodo-JK. Dia pun cuek
jika hingga kini Partai Golkar
bersikukuh untuk menjadi
oposisi dan tidak mau bergabung
di pemerintahan yang
baru.
“Tidak bisa dipaksa, kalau
tidak mau ya sudah,” kata
mantan Ketua Dewan Pimpinan
Pusat Partai Golkar, di
kantor Dewan Masjid Indonesia
(DMI), Jalan Surabaya,
Menteng, Jakarta Pusat, Jumat
(28/8).
Seperti diketahui, Partai
Golkar yang kini dipimpin
Aburizal Bakrie atau Ical,
mendukung Koalisi Merah
Putih mengusung pasangan
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa
sebagai claon presiden
dan wakil presiden. Sejumlah
kader partai yang nekad
mendukung Jokowi-JK pun
dipecat, hingga akhirnya keputusan
itu menimbulkan
konflik internal.
Pascakeputusan KPU pada
23 Juli lalu yang memenangkan
pasangan Jokowi-JK,
konflik internal pun makin
memanas. Kader yang tidak
terima mengusung wacana
percepatan Musyawarah Nasional
(Munas) IX, berusaha
agar Munas digelarkan Oktober
tahun ini.
Alasannya karena pada saat
itu Ical sudah genap menjabat
selama lima tahun. Menurut
Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga (AD/
ART) Partai Golkar, ketua
umum harus di ganti setiap
lima tahun. Namun kubu pendukung
yang berharap Munas
IX digelar Oktober ini juga
berharap dalam perhelatan itu
soal dipilih ketua umum baru
dan dukungan partai terhadap
Koalisi Merah Putih.
Ical sendiri dalam beberapa
kesempatan menegaskan
“
Kita berharap
semua Parpol,
Demokrat, PAN,
PPP, ikut
bergabung
dengan kita,
kecuali Golkar
karena sudah
menyatakan
sikapnya untuk
jadi oposisi.
Kalau yang lain
belum
”
Muhaimin Iskandar
Ketua Umum PKB
bahwa hasil Munas VIII pada
1998 lalu, merekomendasikan
agar Munas digelar 2015. Pada
Senin lalu (25/8), Ical juga
mengumpulkan 30 Ketua Dewan
Pimpinan Daera (DPD)
Partai Golkar, di kediamannya
di Jalan Mangunsarkoro,
Menteng, Jakarta Pusat.
Mereka Bicara: Siapa calon kepala daerah
favoritmu?
Tidak Bermasalah
MEMILIH seorang pemimpin
itu pantas atau tidak relatif saja.
Penting harus dilihat adalah
rekam jejak seseorang di belakangnya.
Rekam jejak sebagai
acuan agar masyarakat jangan memilih seseorang
pemimpin yang dulunya mempunyai masalah. (ee)
Miela
Warga asal Amuntai, HSU
Harus Seimbang
IDEALNYA kalau menurut saya, seorang pemimpin
nanti harus seimbang.
Jika ketuanya kalangan pejabat
karier misalnya, maka wakilnya
bisa dari kalangan pengusaha.
Bisa sebaliknya agar nantinya
dalam menjalankan pemerintahan
lebih maksimal. (ee)
May
Warga Banjarmasin
Sulit untuk Pantas
MEMANG pemimpin kalangan pengusaha
sangat sulit untuk menjadi
pantas sebagai kepala daerah.
Masyarakat menilai, rekam
jejaknya sangat jauh. Alias tidak
ada sama sekali dalam pemerintahan,
sehingga mau berbuat
apa jika terpilih nantinya. (ee)
Maulina
Warga Banjarmasin
Mengerti Birokrasi
LEBIH baiknya memilih pemimpin
yang mengerti akan
birokrasi dan pemerintahan,
karena nantinya yang akan dijalankan
kan pemerintahan. Nah, pemerintahan
itu identik dengan birokrasi alias
aturan. Siapa yang paham birokrasi, ya mereka
yang pantas menjadi pemimpin, misalnya Zairullah
Azhar. (ee)
M Bakti
Warga Banjarmasin
Rekam Jejak Bersih
JIKA dari kalangan pengusaha
mempunyai kemampuan
dan rekam jejak yang bersih.
Tidak jadi masalah jika diberi
kesempatan oleh masyarakat
untuk menjadi seorang pemimpin. Silahkan saja
ikut bursa pencalonan, tuh masyarakat juga
yang menentukan pantas atau tidaknya jadi
pemimpin. (ee)
M Aswin
Warga Banjarmasin
Para ketua DPD adalah pemegang
hak suara percepatan
Munas IX, dan dari hasil
pertemuan di kediaman Ical
diketahui sebagian besar
mendukung Munas IX yang
digelar pada 2015 mendatang.
Terpisah, Ketua Umum
Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Muhaimin Iskandar
mengakui, Joko Widodo-Jusuf
Kalla masih membutuhkan
tambahan kekuatan politik di
parlemen untuk memuluskan
jalannya pemerintahan mendatang.
Dia berharap partai
politik yang saat ini masih
netral ataupun berada dalam
koalisi Prabowo Subianto-
Hatta Rajasa mau bergabung
untuk mendukung pemerintahan
mendatang.
“Kita berharap semua Parpol,
Demokrat, PAN, PPP, ikut
bergabung dengan kita, kecuali
Golkar karena sudah
menyatakan sikapnya untuk
jadi oposisi. Kalau yang lain
belum,” kata Muhaimin di
Surabaya, Jawa Timur, Sabtu
(30/8) sore.
ANTARA FOTO/YUDHI MAHATMA/AMA/14
KETUA Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Punya Komitmen
SAYA kira soal dari kalangan
pejabat atau pengusaha itu sebuah
jabatan saja. Namun bagi
seorang pemimpin yang berniat
untuk menjadi kepala daerah
adalah memiliki komitmen untuk memberikan
bukti yang nyata kepada masyarakatnya,
merekalah yang pantas. (ee)
Firdaus
Warga Banjarmasin
Pilih Pejabat Karier
SAYA memilih kalangan pejabat
karier saja yang pantas,
karena biasanya rekam jejaknya
bagus, mengerti aturan birokrasi,
mengerti tata kelola pemerintahan.
Berbeda dengan kalangan
pengusaha, terkadang masih belum banyak
mengerti dan kurang pantas dan cocok jadi kepala
daerah. (ee)
Martini
Warga Banjarmasin
Lihat Visi Misinya
SOAL rekam jejak itu sih,
menurut saya bukan menjadi
sebuah persoalan. Ketika seseorang
dari kalangan manapun
sudah maju dalam bursa pencalonan. Sebaiknya
lihat apa visi dan misinya nanti dalam membangun
wilayah yang dipimpinnya. (ee)
Misbahul
Warga Banjarmasin
Pejabat Plus Pengusaha
KALAU bisa, ada yang dari kalangan pejabat
dan kalangan pengusaha. Lumayan
pantas, agar bisa saling melengkapi
dan sebagai penyeimbang
jalannya pemerintahan. Menurut
saya kalau di Kalimantan Selatan ini cocok saja
jika ada salah satu kepala daerah yang berasal dari
pengusaha. (ee)
Melinda
Warga Banjarmasin
Sangat Jauh Berbeda
BICARA dari mana asalnya,
ini bicara soal pengalaman. Saya
melihat memang kalangan pejabat
dengan pengusaha itu sangat
jauh berbeda, terutama rekam
jejak dan pengalamannya. Jadi memilih seorang
pemimpin dilihat dari pengalamannya atau tidak?
Masyarakat sendiri deh yang menentukan mana
yang pantas mana yang tidak. (ee)
Miftahul As’ad
Warga Banjarmasin
Dari ketiga partai itu, kata
Muhaimin, pihaknya lebih
memprioritaskan Partai Demokrat.
Pasalnya, dia menilai
visi dan misi partai berlambang
“Mercy” itu memiliki
kecocokan dengan pemerintahan
yang akan dibangun
Jokowi-JK. “Kita Demokrat
sama Pak SBY sudah tahu persismodel
Demokrat, itu enak
untuk kita. Sesudah itu, baru
PAN dan PPP,” ujarnya.
Saat ini, kata Muhaimin,
komunikasi politik terus dilakukan
dengan tiga partai
tersebut. Dia berharap agar
komunikasi politik tersebut
bisa segera membuahkan
hasil. Jokowi-JK didukung
oleh empat Parpol, yakni P-
DIP, Partai NasDem, PKB dan
Partai Hanura (total 207 kursi
DPR 2014-2019). Sebaliknya,
Koalisi Merah Putih diisi
lima Parpol, yakni Partai Gerindra
PPP, PKS, PAN, dan
Partai Golkar (total 292 kursi
DPR). Adapun Demokrat
memiliki 61 kursi pada DPR
periode selanjutnya. (kps/
tribunnews)
Megawati: Kawal Program Jokowi-JK
BALI, BPOST - Ketua Umum
DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri
mengucapkan terimakasih
kepada masyarakat
Indonesia, khususnya warga
Bali yang telah memberi dukungan
kepada Joko Widodo-
Jusuf Kalla sehingga terpilih
menjadi presiden dan wakil
presiden periode 2014-2019.
“Mari dukung pak Jokowi-
JK menjadi presiden. Mari
kawal program-program
pembangunan agar berjalan
lancar. Presiden Jokowi-JK
adalah presiden kita,” kata
Megawati dalam acara “Syukuran
Kemenangan Capres-
Cawapres Jokowi-JK” di Sanur,
Bali, Sabtu (30/8).
Pada kesempatan itu, Jokowi
memberikan penghargaan
kepada para relawan pendukungnya
di Bali atas kerja kerasnya
selama Pilpres 2014. Saat
Pilpres lalu, Jokowi-JK memperoleh
1.535.110 suara (71,42
persen) di Bali. Adapun Prabowo
Subianto-Hatta Rajasa
hanya 614.241 (28,58 persen).
Koordinator Koalisi Bhinneka
Tunggal Ika (KBTI)
Wayan Sudirta mengucapkan
terimakasih kepada Jokowi-
JK. “Terimakasih Pak Jokowi
dan Ibu Mega telah hadir di
Bali. KBTI sepakat tidak bubar
setelah Pilpres, dan semampu
kami terus mengerjakan apa
yang bisa untuk membantu
Jokowi-JK,” katanya.
Ketika kemenangan Jokowi-JK
dimohon ke Mahkamah
Konstitusi, pembukaan
kotak suara oleh KPU
dipersoalkan, KBTI dibantu
narasumber yang ahli hukum,
membantu memberi
kajian bahwa tindakan KPU
itu benar dan sah. “Syukur,
Putusan MK soal pembukaan
kotak suara, sejalan masukan
kami,” katanya.
Sudirta mengatakan, kemenangan
Pilpres bukanlah
akhir. Konstelasi politik dalam
bentuk apapun tetap harus
diwaspadai. Termasuk kemungkinan
diganjalnya pengunduran
diri Jokowi di DPRD
DKI Jakarta serta dihadangnya
proses pelantikan Jokowi-JK
di MPR.
“Realitas politik memang
seperti itu. Namun, dibantu
sejumlah narasumber yang
ahli, kami bersama relawan
KBTI telah memiliki konsep
dan kajian hukum bagaimana
mengantisipasi berbagai kemungkinan
tersebut,” kata
Sudirta.
Menyangkut aspirasi kuat
di masyarakat agar mafia dan
korupsi diberantas, KBTI menyodorkan
konsep pembaharuan.
“Kejaksaan perlu diperkuat
agar sesuai program Revolusi
Mental melalui revitalisasi
dengan memfungsikan
Kejaksaan Negeri sebagai
ujung tombak penanganan
kasus,” ucapnya. (kps/ant)
Pendatang Baru Jangan Diabaikan
PEMILIHAN kepala daerah
di Kalimantan Selatan
akan berlangsung pada 2015.
Dipastikan akan berlangsung
‘pertarungan’ yang cukup
sengit. Selain dari kalangan
pejabat, pengusaha dan kalangan
Parpol mulai melirik
bursa calon gubernur atau
wali kota dan bupati.
Tentu saja tidak menjadi
persoalan, karena di negeri
ini semua warga berhak untuk
melamar menjadi pemimpin.
Asalkan syarat dan ketentuan
harus dipenuhi agar bisa
lulus untuk bersaing dengan
calon lainnya.
Namun, ketika calon pemimpin
disodorkan ke masyarakat
luas, maka akan muncul
berbagai persepsi dan
tanggapan. Di dalam sebuah
demokrasi, masyarakatlah
yang berhak untuk menentukan
pilihannya.
Lalu, apa yang masyarakat
lihat saat calon pemimpin itu
sudah ditetapkan, dari kalangan
mana sajakah yang pantas?
Tentu salah satu penilaian
masyarakat adalah rekam
jejak yang selama ini ia berada
dan berasal, misalnya
apakah dari kalangan pejabat
pemerintahan, parpol atau
kalangan pengusaha.
“Nah masyarakat nantinya
akan terbagi dalam memberikan
penilaian dan dukungannya,
ada yang lebih pejabat,
parpol, atau pengusaha,”
beber aktivis pers mahasiswa
di Banjarmasin, Pungky.
Menurut dia, secara logis,
seorang pemimpin harus dipilih
berdasarkan rekam jejak
dan pengalaman yang ia miliki.
Sekarang masyarakat
harus jeli untuk membandingkan
seperti apa rekam
jejak dan pengalamannya.
Dikatakan Pungky, pejabat
yang berkarier di pemerintahan
tentu saja sudah banyak
memiliki rekam jejak dan pengalaman
yang didapatnya
karena memang pemimpin
nanti yang dipimpinnya adalah
pemerintan. Jadi, ya harus
mengerti pemerintahan.
“Saya memilih kalangan
birokrasi atau pemerintahan,
soal nama ya Zairullah Azhar
ANTARA/YUDHI MAHATMA
ANGGOTA DPR berdiskusi saat mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda membahas laporan kinerja
DPR RI periode 2009 - 2014 bertepatan dengan ulang tahun DPR ke-69, di Kompleks Parlemen Senayan
Jakarta, Jumat (29/8).
atau Sultan Khairul Saleh.
Berbeda dengan kalangan
pengusaha atau Parpol, mereka
harus menyesuaikan lagi
dengan lingkungannya jika
memang terpilih sebagai pemimpin.
Rekam jejak dan
pengalamannya sangat minim,”
ujar Pungky.
Tetapi, lanjutnya, ini hanyalah
sebuah penilaian logis
yang biasanya dibicarakan
oleh masyarakat yang mengerti
dan paham masa depan
daerahnya. Jika Parpol atau
pengusaha yang lebih baik, itu
adalah inisiatif dari kalangan
pengusaha dan Parpol dalam
mendekati masyarakat.
Warga Kota Banjarmasin,
Arlong mengatakan, jika sudah
masuk dalam bursa pencalonan,
biasa dilihat dan diungkit
oleh masyarakat adalah
rekam jejak dan pengalamannya.
“Saya kira pendatang baru
juga tak bisa diabaikan. Misalnya
Sabirin dari kalangan
pengusaha. Ia harus berkesempatan
untuk membuktikan
kepada masyarakat,
pantas untuk dipilih,” ucapnya.
Lebih penting lagi, timpalnya,
seorang pemimpin
dekat dengan rakyat, menyatu,
berbaur dan menyapa
rakyat. Ini dilakukan agar
persepsi masyarakat berasal
dari kalangan sendirinya. (ee)
Cenderung Pilih Birokrat
MASYARAKAT Kalimantan Selatan cenderung memilih
pemimpin yang sudah punya pengalaman dalam bidang
kepemimpinan. Wajar saja jika nantinya akan ada beberapa
calon pemimpin kepala daerah yang berasal dari birokrasi,
pengusaha bahkan dari parpol.
“Bicara pantas atau tidak relatif saja, tidak menjadi persoalan
dari kalangan manapun, semuanya kan dikembalikan lagi ke
masyarakat yang memilihnya,” ujar pengamat politik, Ahmad
Herman.
Tetapi, dia mengamati, berdasarkan rekam jejak kepemimpinan
di Kalsel atau di daerah lainnya, masyarakat ternyata
cendrung memilih dari kalangan birokrat. Adapun nama,
silahkan masyarakat lihat sendiri.
Alasannya adalah karena kehidupan masyarakatnya terlebih
pemerintahan di Kalsel ini sangat taat. Oleh karenanya demokrasi
yang dijalankan sangat kondusif. Masyarakat juga berpikiran
seorang pemimpin yang bukan pada ahlinya akan banyak
masalah nantinya dalam menjalankan kepemimpinan. (ee)
Kembali pada Masyarakat
PEMERHATI politik dan Sosial dari Uvaya Banjarmasin,
Jumarianto mengatakan, dari kalangan manapun bisa pantas
menjadi pemimpin kepala daerah, asalkan sesuai dengan
perundang-undangan yang ada.
Jika melihat dari track record para calon pemimpin nantinya,
rekam jejak seseorang menjadi penting apabila dihadapkan
oleh masyarakat luas, artinya persepsi akan muncul ditengah
masyarakat, seperti apa calon pemimpinnya nanti.
“Saya melihat masyarakat sudah semakin cerdas dalam
berpolitik, artinya sudah tahu mana yang pantas dan mana
yang tidak, mengamati dan juga menentukan pilihannya,”
ujarnya saat dikonfirmasi. (ee)
NET