Banjarmasin Post Minggu, 31 Agustus 2014

More documents

Recommendations

Info

20 MINGGU DEMI KEADILAN, KEBENARAN DAN DEMOKRASI 31 AGUSTUS 2014 Kata Birokrat Pun Jadi Polemik ■ Semua Ingin Pemilukada Langsung METROSULTENG.COM Demi Efisiensi Pemilu PELAKSANAAN Pemilu serentak dipandang perlu dimatangkan dengan peraturan presidential threshold yang mumpuni. Pasalnya, hal itu akan saling berkaitan. Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel, Laifvan Shuffy Irwani Ini menilai ini adalah angin segar bagi rakyat Indonesia. Menurut dia, rencana ini memberikan harapan adanya efisiensi dalam biaya Pemilu. “Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah ketika Judicial Review Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden berlaku ketika Belum Sentuh Substansi Nasib H Riduan Ditentukan KPU Pusat Laifvan Shuffy Irwani Ketua KAMMI Kalsel diputuskan MK kemarin, bagaimana agar Pilpres Juli 2014 agar kuat secara konstitusional?” kata dia. “Terkait efisiensi dan efektifitas serta produktifitas Pemilu memang afdholnya serentak. Tapi ada sebagian kalangan bahwa agar demokrasi itu berkualitas DOK/BPOSTGROUP tinggi, memang harus mahal. Karena ini hajatan besar dalam memilih kepala negara dalam menyambungkan lidah rakyat Indonesia di mata dunia,” kata dia. Tak hanya itu, pelaksanaan Pemilu serentak ini juga mengembalikan senyum lebar bagi Parpol kecil. Mereka diberikan hak yang besar untuk banyak berkontribusi dalam mengusung kader-kader terbaiknya. Koordinator LKOMDEK Kalsel, Muhith Afif mengatakan selain menghemat anggaran triliunan rupiah, pelaksanaan Pemilu Parpol dan Pilpres bersamaan semakin menegaskan sistem pemerintahan negara Indonesia. “Sistem pemerintahan negara Indonesia seolah-olah seperti negara parlementer. Padahal tidak. Dalam tataran praktis, tak ada perdana menteri yang menjadi kepala pemerintahan di Indonesia,” terangnya. (nic) KETUA Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Suprianto meminta Komisi II DPR RI untuk mengundur pengesahan RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Pada diskusi “Masa Depan (RUU) Pilkada (Serentak)”, Didik menyampaikan ketergesaan DPR untuk mengesahkan RUU Pemilukada sebelum anggota DPR terpilih dilantik pada Oktober, dikhawatirkan belum menyentuh detail substansi dari pasal per pasal. Selain itu, antara DPR dan pemerintah belum ada kesepahaman mengenai bagaimana wakil kepala daerah dipilih dalam Pemilukada. Pemerintah ngotot agar wakil kepala daerah tidak dipilih langsung melainkan dipilih dari birokrat daerah oleh calon kepala daerah terpilih. Di pihak lain, DPR menginginkan wakil kepala daerah dipilih sepaket bersamaan pencalonan diri calon kepala daerah. “Dengan Presiden Terpilih Jokowi juga terjadi pertentangan. Jokowi ingin Pemilukada dilaksanakan seperti biasanya,” tambahnya. Didik menjelaskan pada debat presiden yang lalu, calon presiden Joko Widodo menginginkan tak ada perubahan pada Pemilukada kecuali beberapa hal teknis di dalamnya. “Oleh karena itu saya usulkan (DPR) untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada. Karena substansinya yang diinginkan itu berbeda dengan yang diinginkan pemerintahan baru,” tambahnya. Dengan begitu, Didik menyarankan RUU Pemilukada dibahas pada 2015 mendatang dan pemilukadanya sendiri diadakan pada 2016. Didik mengatakan, pada 2015 nanti RUU Pemilukada akan lebih matang dibahas.sehingga pemerintah baru juga dapat mengintegrasikannya dengan satu kesatuan dengan UU Pemilu Legislatif dan UU Pemilu Presiden. “Kesimpulan saya, hentikan pembahasan RUU Pemilukada ada perbedaan pandangan antara DPR dengan pemerintah. Lalu, integrasikan materi UU pilkada dengan UU tentang pemilu yang lain. Dan, undur pemilukada hingga tahun 2016. Selesaikan UU pemilu di satu tahun itu. Kalau selesai pilkada akan dilaksanakan 2016 dan pemilu serentak 2019,” pungkasnya. (snt/tribunnews) BANJARMASIN, BPOST- Pembahasan undang-undang Pemilukada di DPR tinggal selangkah lagi selesai. Ada sejumlah kekhawatiran jika undang-undang tersebut segera diketok lalu berlaku pada 2015. Ada usulan agar Pemilukada 2015 ditunda saja pada 2016 terkait penerapan aturan perundangan tersebut. Saat ini pembahasan masih a- lot di DPR terkait mekanisme pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota, apakah akan langsung dipilih oleh rakyat atau hanya dipilih oleh DPRD. Namun Pemilukada di tingkat provinsi telah disepakati melalui mekanisme pemilihan langsung. Masalah lainnya, terkait pemilihan wakil kepala daerah, apakah disatukan saat pemilihan kepala daerah atau dipilih oleh kepala daerah terpilih. Anggota DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengakui, saat ini terus dilakukan pembahasan terkait undang-undang Pemilukada. Dia menyebutkan ada beberapa opsi yang menguat. Salah satunya tetap dilangsungkannya pemilihan langsung untuk BELAKANGAN santer diinfokan, ada beberapa nama yang akan berpasangan a- tau dipasangkan di Pemilukada Kalsel 2015 mendatang. Namun, itu belum jadi jaminan. Pasalnya, aturan perundangannya masih dalam proses pembahasan. Hal itu pula yang mendasari Aditya Mufti Ariffin belum menentukan sikap terkait kabar yang berhembus dirinya akan maju sebagai calon wakil gubernur. “Ini kan masih pembahasan. Memang dari teman-teman, ada beberapa opsi yang menguat termasuk pemilihan wakil oleh kepala daerah terpilih,” kata dia. Jika kemudian dirinya sudah menyatakan akan mendampingi salah satu calon, tentu ditabrakkan sama aturan saja sudah gugur. “Makanya saya menunggu konstelasi politik yang terjadi. Soalnya ini bisa mengubah peta perpolitikan di daerah,” terang dia. Secara umum, dirinya sepakat jika Pemilu dilaksanakan serentak. Dari segi efisiensi anggaran jelas terlihat. Pun juga dari waktu. “Perlu persiapan matang sebelum dilaksanakan pemilu itu. Termasuk penyelenggara dan BANJARMASIN, BPOST- Meskipun sudah mengajukan nama pengganti untuk jatah kursi PKB di Dapil III, namun hingga saat ini belum ada kepastian terkait pelantikan. Artinya, satu kursi PKB masih kosong dan belum dilantik. Panjangnya polemik yang ada ini terkait masih adanya upaya hukum dari kuasa hukum H Riduan yang mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Sebenarnya, upaya untuk mencari kejelasan dengan mempertanyakan perihal status upaya hukum itu sudah dilakukan KPU Tanahbumbu ke KPU Kalsel dan Bawaslu melalui surat. Namun agaknya KPU Kalsel menyerahkan sepenuhnya ke pusat. Komisioner KPU Kalsel Bidang Hukum H Hairansyah mengatakan, surat yang disampaikan KPU Tanahbumbu ke KPU Kalsel menyangkut interpretasi aturan KPU. “Karena itu kami (KPU Kalsel) mempersilahkan KPU Tanbu untuk berkonsultasi dengan KPU RI,” ucapnya, Sabtu (30/8). Sejak adanya jawaban dari KPU Kalsel pada Rabu (27/8), KPU Tanahbumbu yang berkonsultasi ke KPU RI mengenai hal ini masih belum ada jawaban. “Sampai sekarang belum ada laporan dari KPU Tanbu,” kata dia. Lantas apa sikap KPU Kalsel untuk mengisi kekosongan kursi dari PKB ini? Pria yang akrab disapa Ancah ini akan menunggu. “Kita Menunggu jawaban KPU RI,” terangnya. Sebelumnya, Ketua DPW PKB Kalsel HM Zairullah Azhar mengatakan menyerahkan sepenuhnya masalah itu ke DPC PKB Tanahbumbu. “Biar DPC saja masalah itu,” ucapnya singkat. Anggota DPRD Tanahbumbu sudah dilantik, Selasa (26/8). Namun, hanya 34 orang yang dilantik. Sedangkan satu jatah untuk PKB dikosongkan sampai ada keputusan dari KPU. Polemik pelantikan anggota DPRD Tanahbumbu terpilih namun bermasalah, H Riduan sebenanrya mulai menemui titik terang. Kepastian itu didapat setelah jajaran Komisioner KPU Tanahbumbu dan Panwaslu setempat melakukan silaturahmi ke Kantor Bawaslu Kalsel, Senin (25/8) siang. Komisioner KPU Tanahbumbu diwakili Faizal Riza, Irwandi dan Makhruri. Mereka bersamaan dengan Ketua Panwaslu Tanahbumbu Dez Rizal Amri. Pada silaturahmi yang berlangsung kekeluargaan itu, rombongan komisioner KPU Tanahbumbu membawa surat keputusan KPU Tanbu No 40/ Kpts/KPUKab-022435956/ tahun 2014. Surat keputusan itu tentang penetapan pengganti calon terpilih Anggota “ da pengkhususan wakil dari kalangan birokrat. Memang bagus, tapi jelas menutup akses wakil partai untuk digandeng ” ISMED AHMAD Anggota DPR dari PAN semua tingkatan. “Memang yang sudah deal soal Pilkada provinsi tetap pemilihan langsung. Namun opsi serupa juga menguat di Pilkada kabupaten dan kota,” ucapnya, Jumat (29/8). Diakuinya, pembahasan berlangsung alot, namun dia memastikan pelaksanaan Pemilukada di daerah bisa langsung menerapkan seiring diketoknya keseluruhan draf pembahasan UU Pemilukada pada akhir September mendatang. “Masih bisa. Masih cukup waktu untuk mempersiapkan semuanya, termasuk anggarannya. Saya kira bisa dilaksanakan 2015. Memang perlu kerja keras,” kata anggota DPR Komisi I itu. Dia tak menampik, opsi pemilihan kepala daerah tingkat provinsi menyatakan calon wakil dipilih oleh kepala daerah terpilih. “Opsi itu rasanya diajukan pertama oleh Kemendagri. Alasannya saat itu untuk menghindari konflik dalam pemerintahan antara gubernur dan wakilnya. Bagi kita sah saja, selama wakilnya bisa DPRD Tanbu. Dalam surat keputusan itu jelas disebutkan anggota terpilih dari PKB Dapil III H Riduan mendapat perolehan suara 1.924 diganti oleh Hajah Rusmiati dari partai yang sama, yang mendapat 1.653 pemilih. Pergantian dilakukan KPU berdasarkan ketentuan Pasal 220 ayat 5 UU Nomor 8 tahun 2012 dan Pasal 56 UU Nomor 8 tahun 2014. “Keputusan itu kita ambil H-5 dari batas waktu yang diatur undang-undang,” ucap Ko-misioner KPU Tanahbumbu, Makhruri. (nic) diterima oleh koalisi yang terbentuk,” kata Wasekjen DPP PPP ini. Sementara itu, anggota DPR Fraksi PAN, Ismed Ahmad mengatakan, sampai saat ini UU Pemilukada terus digodok. Berbagai opsi dibahas mendalam oleh pihak-pihak terkait. “Memang, pembahasan UU ini ditunggu semua kalangan, terlebih yang akan mencalon di daerah. Karena adanya aturan ini bisa memecah peta perpolitikan yang sudah matang di daerah,” kata dia. Dari yang dia tahu, jadi polemik adalah penggunaan kata ‘birokrat’ pada calon wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih. “Ada pengkhususan wakil dari kalangan birokrat. Memang bagus, tapi jelas menutup akses wakil partai untuk digandeng,” kata dia. Senada diungkapkan Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel Murhan Effendie. Mengenai aturan perundangan ini, DPD Partai Golkar se-Indonesia sempat membahas. “Yang sempat diperbincangkan soal wakil dari birokrat. Lho, itu kan jelas menutup peluang dari partai lain. Kami harapkan kata birokrat itu dihapus. Jadi wakil bisa dari mana saja. Entah birokrat, partai, independen atau apalah nantinya,” kata dia. Dia menilai, pelaksanaan Pemilu serentak akan bagus karena menghemat anggaran dan pelaksanaannya lebih efektif. Ketua DPW Partai NasDem Dinamika Politik menit per menit klik: banjarmasin.tribunnews.com/election Bisa Ubah Peta Politik Aditya Mufti Ariffin Anggota DPR NET pihak keamanan,” kata anggota DPR dari PPP ini. Anggota DPR RI terpilih dari PKB, HM Zairullah Azhar mengatakan, Pemilu serentak di semua tingkatan itu sangat positif. Selain positif, dilaksanakannya Pemilu juga akan sejalan dengan jalannya pemerintahan dan kondusifitas di masyarakat. Secara tidak langsung, kata dia, Kalsel sudah memiliki blue print (cetak biru, Red). “Kalau memang 2015 Pilkada serentak, PKB siap. Saya rasa dulu juga pernah Pilkada serentak, jadi tak ada persiapan khusus. Cuma memaksimalkan yang sebelumnya,” kata pria yang santer disebut bakal maju sebagai cagub dalam Pilgub Kalsel 2015 mendatang. Caleg terpilih DPR dari Partai Gerindra, Sjachrani Mataja sangat setuju sekali jika memang Pemilukada dilaksanakan serentak di Provinsi Kalsel. “Tinggal teknisnya saja seperti apa? Sebenarnya pada 2010 lalu kita sudah melaksanakan Pilkada serentak di 7- 8 kabupaten/kota di Kalsel. Alhamdulillah sukses,” ucap Kalsel Guntur Prawira mengatakan, partainya masih terus memantau perkembangan pembahasan aturan perundangan Pemilukada. “Ini sekaligus bisa memetakan kondisi politik di daerah di partai koalisi. Kita masih menunggu nantinya bagaimana,” kata dia. Disinggung mengenai pelaksanaannya tetap pascaundang-undang dibahas, Guntur mengatakan sebagai partai, siap melaksanakan. Adapun Sekretaris DPD PDIP Kalsel, H Supiansyah menilai pelaksanaan Pemilu secara serentak itu tidak akan menimbulkan banyak masalah. Bagi PDIP, hal itu akan sangat menguntungkan. Pasalnya, ongkos politik untuk sosialisasi dan kampanye tidak akan banyak. Ketua DPW PBB Kalsel, Pangeran Iberahim sepakat dan mendukung saja dengan sistem pelaksanaan Pemilu serentak. (nic) mantan bupati Kotabaru yang juga calon gubernur 2009 lalu. Diakuinya, pelaksanaan Pemilu serentak sangat menghemat biaya. Selain itu, masyarakat juga tak akan digaduhi dengan hiruk pikuk kegiatan menjelang Pemilu yang hampir terjadi tiap tahun. “Pilkada ke depan memang menjadi tantangan. Selain itu, moral masyarakat juga harusdiperbaiki untuk pelaksaan pemilihan yang lebih aman, nyaman dan kondusif,” ucapnya. (nic) Lebih Banyak Positifnya PEMILU serentak memang lagi hangat dibicarakan berbagai kalangan. Memang, awalnya terkesan ribet, namun setelah dikaji mendalam lebih banyak positifnya ketimbang negatif. Salah satunya menghemat anggaran dari negara maupun daerah untuk penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu. Mengingat pelaksanaannya serentak, tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Mulai dari penyelenggara Hadin Muhjad Pengamat Hukum Tata Negara Unlam sampai semua-semuanya. Namun, yang paling penting adalah telah adanya aturan pasti perihal pelaksanaan Pemilu serentak itu. Dan ini harus matang mengatur semuanya. Jika berbicara pengalaman, Kalsel sudah pernah melakukannya. Dan itu bisa dijadikan blue print tentang pelaksanaan Pemilu serentak itu. Terlepas dari itu, ada beberapa hal yang perlu juga didebatkan. Khususnya ketika akan Riza Jihadi Komisioner KPU Kalsel Opsi Pemilukada: ■ Pemilukada Provinsi secara langsung ■ Pemilukada kabupaten dan kota antara langsung atau dipilih DPRD ■ Pemilihan wakil kepala dae rah tingkat provinsi, disatukan saat pemilihan kepala daerah atau dipilih oleh kepala daerah terpilih ■ Penggunaan kata ‘birokrat’ pada calon wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih masih jadi polemik NET melaksanakan Pemilu serentak itu. Terlebih perihal masa jabatan pemimpin daerah terpilih yang tidak sama dengan jadwal Pemilu serentak. Ini harus dipikirkan sedari awal. Apakah untuk sementara waktu sambil menunggu samanya pelaksanaan Pemilu dengan daerah lain, posisi kepala daerah dibiarkan lowong atau bagaimana? Apakah bisa jika seperti itu. Nah, itu yang harus dipikirkan bersama. (nic) DOK/BPOSTGROUP
Banjarmasin Post MINGGU 31 AGUSTUS 2014 ribun Borneo 21 Lia Rindukan Makanan Khas Sunda SUASANA akrab sangat terasa pada pelaksanaan halalbihalal yang digelar Paguyuban warga Sunda yang tergabung dalam paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat dan Banten, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat (29/8) malam di Aula Gedung Batang Garing Kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Tamu yang hadir cukup banyak, ratusan orang dari kalangan warga biasa hingga kalangan pejabat yang berasal dari Jawa Barat dan Banten. Bukan hanya itu, Panitia juga mengundang paguyuban lainnya, yakni perwakilan dari Paguyuban Bali dan Paguyuban Batak, serta hadir pula Paguyuban Sunda dari Banjarmasin Kalimantan Selatan dalam kegiatan tersebut. Lebih menarik lagi, suasana di dalam gedung tersebut sangat kental dengan ciri khas sunda. Panitia kegiatan, yang laki-laki mengenakan pakaian hitam dengan ikat kepala dan perempuan mengenakan gaun kebaya khas Jawa Barat. Bukan hanya itu, makanan yang disajikan pun semuanya khas Jawa Barat. Sejumlah makanan yang disajikan antara lain seperti siomai, cilok, banros hingga minuman cincau. Disajikan menggunakan gerobak layaknya dipakai oleh para penjual makanan asal Jawa Barat. Kegiatan tersebut lebih hidup nuansa sundanya, ketika ada tarian jaipong, rampak gendang dan musik khas sunda yang ditampilkan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Ini membuat senang Lia, salah seorang warga Sunda asal Bandung Jawa Barat yang sudah 14 tahun menetap di Kalimantan Tengah. Dia mengatakan, sudah lama merindukan makanan khas sunda termasuk kesenian khas Jawa Barat, seperti tarian jaipong hingga penampilan rampak gendang yang malam itu disajikan para penabuh gendang dari Palangkaraya. “Ya, aku senang bisa kembali lagi melihat kesenian khas Sunda, termasuk juga sempat menikmati makanan khas sunda seperti cilok dan banros yang sudah sangat sulit bisa di cari di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ini. Maklum lah, aku kan sudah 14 tahun tidak pulang kampung ke Bandung, karena ikut suami di Kalimantan Tengah, sehingga senang sekali bisa menikmati khas Sunda dalam pertemuan ini, “ ujar PNS pada Sekretariat KPU Kota Palangkaraya ini, dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Pembina Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat dan Banten, Yayat Rukhiyat Hidayat, mengatakan, dia sangat bangga dengan warga Sunda di Perantauan Kalimantan Tengah. Selama ini juga bisa membaur dan bekerjasama dengan warga lokal dan warga lainnya selama di perantauan, sehingga perlu ditingkatkan terus rasa kebersamaan tersebut sehingga juga membawa nama baik orang sunda. “Ini harapan saya sebagai pembina warga sunda di Kalimantan Tengah,” ujar lelaki yang juga menjagbat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng berpangkat Komisaris Besar ini. (tur) BANJARMASIN POST GROUP/FATURAHMAN HALALBIHALAL - Malam acara halalbihalal warga Sunda yang tergabung dalam Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat dan Banten di Palangkaraya Kalteng, Jumat (29/8) malam di Aula Gedung Batang Garing, Palangkaraya. Idrus Marham Percaya Popularitas Razak TRIBUN KALTIM AKTIVITAS di Bandara Kalimarau. Makmur Janji Prioritaskan Bandara TANJUNG REDEB, BPOST- Saat ini, Kabupaten Berau telah memiliki Bandara Kalimarau dan tengah membangun bandara di Pulau Maratua. Selanjutnya, Pemkab Berau juga akan membangun bandara di Kecamatan Batu Putih, bandarabandara perintis ini diharapkan mampu memaksimalkan operasional Bandara Kalimarau. Pemkab Berau berencana memfungsikan kembali bandara yang pernah digunakan oleh salah satu perusahaan perhutanan di Kecamatan Batu Putih. Rencana itu pun sudah berulangkali disampaikan oleh Bupati Berau Makmur HAPK. Bahkan Makmur telah beberapa kali menginstruksikan kepada pihak terkait untuk mengamankan lahan dengan cara membebaskan lahan sekaligus membangun pagar. Menurut dia, keberadaan bandara di Kecamatan Batu putih akan mendorong percepatan pembangunan di wilayah pesisir. “Terlepas daerah masalah pemekaran (menjadi Kabupaten Berau Pesisir Selatan), saya kira keberadaan bandara bisa mendorong percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan terutama sektor pariwisata,” ujar dia. Bahkan dia berkomitmen, sebelum masa jabatannya habis, dia akan menjadikan pembangunan bandara di Kecamatan Batu Putih sebagai salah satu program prioritasnya. “Kalau masyarakatnya siap, saya akan coba membuat perencanaannya di APBD Perubahan tahun 2015 dan harapan saya, pemerintahan slanjutnya biisa meneruskan pembangunannya,” papar dia. (tk) ■ Persiapan Cagub Kalteng dari Partai Golkar PALANGKARAYA, BPOST - Pergantian kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provonsi Kalteng bakal dilakukan pada 2015. Sejumlah nama yang menyatakan diri maju sebagai bakal calon gubernur Kalteng mulai bermunculan. Makin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang akan di gelar pertengahan tahun 2015 juga sudah menjadi perhatian partaipartai politik yang punya peluang untuk mengusung pasangan calon. Sejumlah partai mulai merapatkan barisan menghadapi Pilgub Kalteng tersebut. Partai Golkar di Kalteng juga melakukank hal yang sama. Mereka menggelar orientasi dan Pembekalan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Golkar Kalteng di Palangkaraya, Sabtu (30/8). “ Kami akan menggalang koalisi parpol merah putih untuk mendukung pencalonan H Abdul Razak sebagai calon Gubernur Kalteng mendatang “ IDRUS MARHAM Sekjen Partai Golkar Dalam pertemian itu, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham yang berkesempatan datang, mengatakan di depan puluhan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten dan Kota se Kalteng, Golkar sudah punya pilihan dalam Pilgub mendatang yakni mengusung H Abdul Razak untuk maju dalam Pilgub. Menurut Idrus, dipilihnya H Abdul Razak, sebagai Calon Gubernur dari Partai Golkar untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng mendatang, karena pengalaman dan popularitas H Abdul Razak yang sudah tidak diragukan. “Dari sering pengalaman Pak Razak, Ketua DPD Partai Golkar Kalteng ini sudah mempuni, jadi sangat layak untuk diusung dalam Pilgub mendatang,” katanya. Menurut dia, untuk menentukan Calon kepala Daerah, tentu diperlukan adanya koalisi dengan parpol lain, apalagi kursi Golkar di DPRD Kalteng hanya enam, sehingga diperlukan satu kursi lagi untuk pencalonan H Abdul Razak tersebut. “Kami akan menggalang koalisi parpol merah putih untuk mendukung pencalonan H Abdul Razak sebagai calon Gubernur Kalteng mendatang,” ujar dia. H Abdul Razak sendiri menyatakan siap untuk maju dicalonkan sebagai calon Gubernur Kalteng mendatang, meskipun partainya harus mencari satu kursi lagi sehingga bisa mencalonkan maju dalam Pilgub Kalteng 2015 mendatang. “Tentu Golkar akan menggandeng parpol lain untuk maju, karena kursi di dewan hanya enam, sedangkang yang diperlukan untuk bisa mengusung minimal tujuh kursi. Akan kami cari parpol yang seiring sejalan,” katanya. Di tempat terpisah, Partai Nasional Demokrat Kalteng juga melakukan rapat evaluasi pascapilpres. Semua pengurus parpol ditingkat kabupaten dan Kota se Kalteng dikumpulkan sebagai prapersiapan menghadapi Pilgub Kalteng dan Pilbub Kabupaten Kotim 2015. Untuk penjaringan nama bakal calon dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Kalteng untuk mencalonkan diri dalam Pilgub Kalteng dan Pilbup Kotim yang akan dilaksanakan bersamaan tahun depan, melalui parpol tersebut. Meski sejumlah nama sudah mulai muncul yang diperkirakan akan maju dalam Pilgub Kalteng dan Pilbup Kabupaten Kotim mendatang, namun belum ada deklarasi resmi dari Parpol yang potensial mengusung pasangan calon untuk maju dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng mendatang, demikian juga dengan Pilbup Kotim. (tur) Sudah 1.286 Orang yang Mendaftar ■ Seleksi CPNS di Kaltara Diperpanjang NET Masterplan Banjir Segera Rampung SAMARINDA, BPOST - Review masterplan (rencana induk) penanggulangan banjir di Kota Samarinda, yang diharapkan menjadi solusi banjir ditarget harus rampung hingga akhir 2014 ini. Dari total sekitar Rp 12 miliar dana yang butuhkan, pengerjaan masterplan ini mendapatkan pagu dana sekitar Rp 6 miliar. Kepaka Seksi Pengelolaan dan Penyedia Air Baku, Bidang Pengendali Banjir, DBMP Samarinda, Rosnayadi Novida, mengatakan, kontraktor pemenang lelang yakni PT Ika Adya Perkasa dan PT Indah Karya sudah mempresentasikan metode pelaksanaan review beberapa saat lalu. Pekerjaan yang dilakukan dalam waktu dekat ini kata Novida adalah melakukan foto udara yang diperkirakan memakan waktu 3 minggu. Dalam review ini, juga harus berkordinasi dengan para pemangku kepentingan (stake holder) demi kesempuraan masterplan nantinya. “Sampai akhir tahun harus selesai,” kata Novida. Dalam review masterplan tersebut, pihaknya mencoba untuk mengkover yang belum masuk dalam perencanaan, seperti daerah Samarinda Seberang dan perubahan lahan yang digunakan untuk lahan tambang karena dari 2003- ILUSTRASI/NET 2005 tambang itu belum ada. Mestinya, jelas dia, masterplan ini harusnya sudah direview 2010 lalu. “Karena uangnya belum juga ada, sampai sekarang kami mereview itu,” katanya. Dengan anggaran yang ada, Novida belum bisa memprediksi persentase daerahdaerah yang direview nantinya. Diakuinya, dengan anggaran yang ada masterplan tidak bisa mencakup seluruh wilayah kota Samarinda. “Ada anggaran segitu dulu, kami laksanakan dulu. Kami harapkan semaksimal mungkinlah. Paling nanti detailnya saja yang belum. Tapi secara umum sudah,” katanya. (tk) Asrama untuk Mahasiswa Sambas TANJUNG SELOR, BPOST - Sejak pendaftaran dibuka Rabu (27/8) yang lalu, hingga hari ketiga, Jumat (29/8) jumlah pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), mencapai ribuan orang. Dari catatan panitia penerimaan CPNS Pemprov Kaltara, terhitung sebanyak 1.286 pendaftar telah menyerahkan berkas pendaftaran online beserta surat tanda bukti registrasi kepada petugas verifikator berkas lamaran CPNS. “Khusus hari ini (kemarin), untuk formasi S1 ada sebanyak 34 pelamar yang mengembalikan berkas. Formasi D3 ada 4 berkas, dan SMK sebanyak 10 berkas. Kalau untuk S2 sejauh ini belum ada,” sebut Denny Prayudi Kepala Sub Bagian Pengadaan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kaltara, ketika ditemui di ruang panitia penerimaan CPNS, sekitar pukul 16.00, Jumat (29/8). Dia memperkirakan, jumlah pendaftar setiap hari akan terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pasalnya, menurut Denny, sebagian besar calon pelamar diprediksikan baru mencoba melakukan pendaftaran online. “Puncaknya pasti hari Senin (1/9) pengembalian berkasnya. Karena calon pelamar pasti melakukan pendaftaran online di hari libur (Sabtu dan Minggu),” ujar dia. Untuk diketahui pula, setelah kurang lebih seminggu terkatung-katung akhirnya calon pelamar CPNS Pemprov Kaltara sudah bisa bernapas lega. Pasalnya, hingga Kamis (28/8) lalu akses ke portal nasional pendaftaran CPNS tahun 2014 mulai memasuki fase normal. Perlu diketahui juga, Provinsi Kaltara merupakan daerah pertama yang berhasil membuka pendaftaran secara online. Pantauan di lapanga, sejumlah panitia penerimaan CPNS sudah cukup sibuk melayani pendaftar yang mengembalikan tanda bukti registrasi pendaftaran di loket panitia pada kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara. “Sebenarnya mulai Rabu (27/8) sudah mulai bisa diakses, tetapi belum terlalu normal karena baru selesai proses input rincian formasi. Bagi calon pelamar yang berhasil di hari itu, akhirnya sudah bisa menyerahkan bukti registrasi pendaftaran hari ini (kemarin). Ini baru Kaltara yang bisa buka, sementara provinsi dan kabupaten/kota lainnya belum bisa,” katanya. (tk) SAMBAS, BPOST - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas telah menyiapkan Asrama Mahasiswa Kabupaten Sambas (AMKS) untuk memudahkan para mahasiswa asal Kabupaten Sambas, khususnya yang menempuh pendidikan di Kota Pontianak. “Dengan adanya asrama yang dimiliki oleh Pemda Sambas sangat membantu kami saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Pontianak,” ungkap Ketua Panitia Pendaftaran AMKS, Syarifudin. AMKS yang merupakan aset Pemkab Sambas berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gg Raya VI nomor 93, Kubu Raya. Tahun ini, AMKS kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa asal Sambas untuk menjadi penghuni asrama. Pendaftaran bagi calon penghuni AMKS dimulai sejak 11 Agustus hingga 27 September 2014 mendatang. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Syarifudin 08967543 4487 dan Dani Saputra 089647846076. Menurut dia, tidak sulit bergabung di AMKS. Calon penghuni harus berasal dari Kabupaten Sambas dan berstatus mahasiswa. Persyaratan lainnya yaitu mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP 1 lembar, dan pas foto 2x3 sebanyak 2 lembar. Dia mengatakan, tempat tinggal terkadang menjadi satu di antara kendala mahasiswa baru. Dengan keberadaan asrama, setidaknya bisa membantu mahasiswa menempuh pendidikan di luar daerah. (tp) 3108/B21
Page 1 and 2: 32 RP 3.000 HALAMAN Banjarmasin DEM
Page 3 and 4: Banjarmasin Post MINGGU 31 AGUSTUS
Page 11 and 12: Sport Hot News Banjarmasin Post MIN
Page 13 and 14: Baleno Baleno Baleno Baleno Baleno
Page 19: ibun Suksesi Banjarmasin Post MINGG

Banjarmasin Post Minggu, 31 Agustus 2014

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?