Master-Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2012_1-1

Bab 07. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
2. Delik korupsi yang diambil dari KUHP, delik mana
dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu:
a. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP.
Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP
adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik
korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi.
Dengan demikian sebagai konsekuensi diambilnya delik tersebut dari KUHP
adalah ketentuan delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi.
Atau dengan kata lain, apabila perbuatan seseorang memenuhi rumusan
delik itu maka kepadanya akan diancamkan delik korupsi sebagaimana diatur
dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan bukan lagi
sebagaimana delik itu di dalam KUHP.
Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah Pasal 5 sampai
dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undangundang
Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Secara lebih terinci penarikan delik korupsi secara mutlak dari KUHP adalah
sebagai berikut:
Tabel 7.1.
Delik Korupsi yang Secara Mutlak Diambil dari KUHP
UU No. 31 tahun 1999
Pasal 5 ayat (1) huruf a
Pasal 5 ayat (1) huruf b
Pasal 6 ayat (1) huruf a
Pasal 6 ayat (1) huruf b
DIADOPSI DARI
KUHP
Pasal 209 ayat (1) ke-1
Pasal 209 ayat (1) ke-2
Pasal 210 ayat (1) ke-1
Pasal 210 ayat (2) ke-2
Pasal 7 ayat (1) huruf a Pasal 387 ayat (1)
Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 387 ayat (2)
Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 388 ayat (1)
Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 388 ayat (2)
Pasal 8 Pasal 415
Pasal 9 Pasal 416
Pasal 10 Pasal 417
Pasal 11 Pasal 418
Pasal 12 huruf a
Pasal 12 huruf b
Pasal 12 huruf c
Pasal 12 huruf d
Pasal 419 ke-1
Pasal 419 ke-2
Pasal 420 ayat (1) ke-1
Pasal 420 ayat (1) ke-2
Pasal 12 huruf e Pasal 423
Pasal 12 huruf f
Pasal 12 huruf g
Pasal 12 huruf h
Pasal 425 ke-1
Pasal 425 ke-2
Pasal 425 ke-3
Pasal 12 huruf i Pasal 435
b. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP.
Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari
KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang, dengan syarat
keadaan tertentu yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi,
129