Master-Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2012_1-1

Bab 07. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana adalah setiap perbuatan yang
dilakukan oleh seorang yang mempunyai wewenang yang sah, kesempatan, atau sarana,
untuk kemudian wewenang sah, kesempatan, dan sarana mana digunakan oleh pelaku untuk
mendapatkan penambahan materiil dan keuangan. Dengan kata lain, penyalahgunaan
wewenang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kewenangan yang sah,
namun kewenangan itu disalahgunakan. Demikian pula kesempatan atau sarana, hanya
dapat digunakan oleh mereka yang memang mempunyai kesempatan atau mempunyai
sarana, tetapi kemudian kesempatan atau sarana itu disalahgunakan.
Sama halnya dengan apa yang diatur dalam Pasal 2, unsur kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara dalam Pasal 3 juga tidak mutlak dipersyaratkan telah terjadi. Sekedar
perbuatan mencari untung itu telah dilakukan, dan perbuatan itu dapat menimbulkan
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka Pasal 3 telah dapat diancamkan
kepada pelaku.
• Pasal 13
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi
hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).
Perbuatan utama yang dilarang di dalam Pasal 13 sebagai perbuatan korupsi yang ketiga
adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Memberi adalah perbuatan yang
baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengingat kekuasaan atau
wewenangnya, yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu, adalah perbuatan
yang masuk ke dalam pengertian delik korupsi. Pemahaman mendasar yang perlu dipahami
adalah bahwa perbuatan memberi yang dilarang oleh delik ini adalah memberi hadiah atau
memberi janji.
Sebagaimana kita pahami bersama, pada umumnya suatu hadiah diberikan karena
seseorang sebagai penerima telah melakukan suatu prestasi tertentu. Atas prestasi itulah
hadiah diberikan. Pemberian yang tidak mensyaratkan adanya prestasi tidak memenuhi
pengertian hadiah. Yang agak membingungkan adalah pengertian memberi janji. Undangundang
tidak menjelaskan pengertian memberi janji yang dimaksud, oleh karena itu
perbuatan memberi janji yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai setiap, semua,
dan segala perbuatan memberi janji, termasuk yang dalam aktivitas sehari-hari kita kenal
sebagai “janjian”!
Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita memberikan sesuatu kepada seeorang pegawai
negeri, terutama pejabat, dengan memandang jabatan dan atau kewenangan yang melekat
kepada jabatan atau kedudukannya. Doktrin anti korupsi tidak menghendaki perbuatan
memberi yang seperti itu. Hubungan dengan pegawai negeri, pejabat, orang yang punya
kekuasaan dan atau kewenangan tidak perlu mendapat tempat yang istimewa. Delik ini
hanya dapat diancam kepada seorang pemberi, adapun penerima akan diancam dengan
pasal lain.
• Pasal 15
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantua,n atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2. Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
Delik korupsi yang diatur dalam Pasal 15 sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai
delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang mengingat konsep perumusan delik
yang digunakannya mengadopsi konsep yang ada di dalam KUHP. Untuk menerapkan
Pasal 15 kita perlu memahami terlebih dahulu konsep hukum pidana mengenai percobaan
(poging), perbantuan (medeplichtigheid), dan permufakatan jahat yang diatur dalam KUHP.
132