Master-Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2012_1-1

Bab 03. Dampak Masif Korupsi
Kondisi ini sebenarnya sangat berlawanan dengan tujuan dan fungsi birokrasi diadakan
yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dalam konteks ini birokrasi memiliki
peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan
program dan kebijakannya untuk dirasakan publik.
Pemerintahan dalam konteks birokrasi diharapkan mempunyai organisasi birokrasi yang
memiliki keunggulan teknis bentuk organisasi, ketepatan, kecepatan dan kejelasan, pengurangan
friksi dan biaya material maupun personal dalam titik optimal.
Dalam kenyataan yang terjadi dalam birokrasi ini adalah ketidak efisienan. Banyak investor
yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, namun untuk mendapatkan
perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit. Ada 10-
12 prosedur (meja) yang harus dilewati dan ketidak jelasan waktu penyelesaian pengurusan
menjadi sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Pada akhirnya suap adalah jalan yang
banyak ditempuh untuk itu.
Itu hanya sekedar contoh birokrasi dalam pengurusan izin usaha dan investasi, bagaimana
dengan yang lain, seperti birokrasi politik dan sebagainya? Birokrasi seharusnya berorientasi
kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila birokrasi masih
mengedepankan kepentingan sendiri atau kelompok, maka tidak pernah ada jaminan
bahwa birokrasi akan menjadi efisien.
D. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi
1. Munculnya Kepemimpinan Korup
Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat
yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang
paling bawah. Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh
calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan
dan kepemimpinannya.
Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan
pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat
juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpimimpi
dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima
suap dari calon pemimpin tersebut.
2. Hilangnya Kepercayaan Publik pada Demokrasi
Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni
berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya
tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau
petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya
kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah.
Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan
terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan
yang baik, jujur, bersih dan adil. Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia masih
sangat muda, walaupun kelihatannya stabil
Dari apa yang diuraikan di atas, pada
akhirnya kondisi ini akan berpulang
lagi kepada kepemimpinan, Pemimpin
yang tidak mampu melawan korupsi
akan mengakibatkan masyarakat tidak
mempercayai pemerintah yang pada akhirnya
mengakibatkan hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap demokrasi
namun menyimpan berbagai kerentanan.
Tersebarnya kekuasaan ditangan banyak
orang ternyata telah dijadikan peluang bagi
merajalelanya penyuapan. Reformasi yang
dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat
justru melibatkan pembukaan sejumlah
lokus ekonomi bagi penyuapan, yang dalam
praktiknya melibatkan para broker bahkan
menumbuhkan mafia.
63