Master-Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2012_1-1

Recommendations

Info

6 7 Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Gratifikasi Bab 01. Pengertian Korupsi • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang. • Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. • Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Gambar II.1.2. Salah satu pamflet disebarkan oleh sponsor pengerah tenaga kerja untuk rekruitmen tenaga kerja Indonesia perempuan di luar negeri, memberi janji kemudahan dan menawarkan berbagai bonus; rawan praktek pemalsuan identitas yang mengarah pada korupsi pada lingkup ketenagakerjaan. (foto: Riana Puspasari) Bentuk/jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan : 1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara 3. Menyuap pegawai negeri 4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya 5. Pegawai negeri menerima suap 6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya 7. Menyuap hakim 8. Menyuap advokat 9. Hakim dan advokat menerima suap 10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan 11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi 12. Pegawai negeri merusakkan bukti 13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti 14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti 27
Bab 01. Pengertian Korupsi 15. Pegawai negeri memeras 16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain 17. Pemborong berbuat curang 18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang 19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang 20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang 21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang 22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain 23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya 24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK 25. Merintangi proses pemeriksaan 26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya 27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka 28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu 30. Saksi yang membuka identitas pelapor Selain perbuatan sebagaimana dipaparkan di atas, dalam praktik di masyarakat dikenal pula istilah gratifikasi. 1. Pengertian Gratifikasi Black’s Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau Gratification: “a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit” (gratifikasi adalah “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”). 2. Bentuk Gratifikasi a. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain 28 Hasil survei Transparency Internasional mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia. Memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara tersurvei. Survei Transparency International Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus dibersihkan menurut responden adalah: lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN (5%), lembaga pendidikan (4%), perijinan (3%), dan pekerjaan umum (2%). (Adnan Topan Husodo : 2008) tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun. b. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi dalam praktik seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih. Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima). Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat
Page 1 and 2: Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Pergu
Page 4 and 5: Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Pergu
Page 6: DAFTAR ISI 3 21 37 53 73 87 103 119
Page 9 and 10: UCAPAN TERIMAKASIH 1. Rektor Univer
Page 11 and 12: Perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi
Page 13 and 14: Tim Penyusun Nanang T. Puspito Marc
Page 15 and 16: Bagian I. Model Pembelajaran Mata K
Page 33 and 34: Bab 01. Pengertian Korupsi To end c
Page 35 and 36: Bab 01. Pengertian Korupsi Korupsi
Page 37 and 38: Bab 01. Pengertian Korupsi Gambar I
Page 39: Bab 01. Pengertian Korupsi sengaja
Page 43 and 44: Bab 01. Pengertian Korupsi q. Hadia
Page 45 and 46: Bab 01. Pengertian Korupsi Nasution
Page 47 and 48: Bab 01. Pengertian Korupsi rantas k
Page 49 and 50: Bab 01. Pengertian Korupsi Fight Co
Page 51 and 52: Bab 02. Faktor Penyebab Korupsi KOR
Page 53 and 54: Bab 02. Faktor Penyebab Korupsi kor
Page 55 and 56: Bab 02. Faktor Penyebab Korupsi Pen
Page 57 and 58: Bab 02. Faktor Penyebab Korupsi mer
Page 59 and 60: Bab 02. Faktor Penyebab Korupsi Gam
Page 61 and 62: Bab 02. Faktor Penyebab Korupsi 48
Page 63 and 64: Bab 02. Faktor Penyebab Korupsi Ber
Page 65 and 66: Bab 02. Faktor Penyebab Korupsi Unl
Page 67 and 68: Bab 03. Dampak Masif Korupsi Meluas
Page 69 and 70: Bab 03. Dampak Masif Korupsi knya p
Page 71 and 72: Bab 03. Dampak Masif Korupsi dapat
Page 73 and 74: Bab 03. Dampak Masif Korupsi sepert
Page 75 and 76: Bab 03. Dampak Masif Korupsi Di lai
Page 77 and 78: Bab 03. Dampak Masif Korupsi 3. Men
Page 79 and 80: Bab 03. Dampak Masif Korupsi Akhir-
Page 81 and 82: Bab 03. Dampak Masif Korupsi sendir
Page 83 and 84: Bab 03. Dampak Masif Korupsi minum.
Page 85 and 86: Bab 03. Dampak Masif Korupsi Lead t
Page 87 and 88: Bab 04. Nilai dan Prinsip Anti Koru
Page 89 and 90: Bab 04. Nilai dan Prinsip Anti Koru
Page 91 and 92:
Bab 04. Nilai dan Prinsip Anti Koru
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Bab 05. Upaya Pemberantasan Korupsi
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Bab 06. Gerakan, Kerjasama dan Inst
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Bab 07. Tindak Pidana Korupsi Dalam
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Bab 08. Peran Mahasiswa Dalam Gerak
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Dr. H. Agus Mulya Karsona, SH., MH.
Page 167:
Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Pergu
show all

Master-Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2012_1-1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?