Master-Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2012_1-1

Bab 03. Dampak Masif Korupsi
3. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik
Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila
kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya.
Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik,
manusiawi dan terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang bersangkutan tidak
merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan.
Pada suatu hari seorang ibu muda menangis meraung-raung melihat suami dan buah
hati tercintanya terbujur kaku di kamar jenazah sebuah rumah sakit. Kedua orang
yang dicintainya tersebut meningal karena terjatuh dari motor tua yang dipergunakan
sebagai alat trasportasi sehari-hari, mengantarkan anak sekolah dan bekerja karena bisa
menghemat biaya trasportasi. Menurut saksi mata motor tersebut terjatuh karena roda
depan terperosok sebuah lubang yang cukup besar di jalan raya utama kota tersebut, dan
selanjutnya keduanya terlindas roda mobil yang melintas di sampingnya.
Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang
tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan
masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan
sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai
akibat korupsi.
Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan
investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak.
Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk
menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi.
Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan
cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material
dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi
juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan
tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.
Masyarakat Indonesia dibuat
tercengang dengan kasus Gayus,
seorang pegawai pajak dengan
pangkat yang belum tinggi, namun
mempunyai kekayaan yang fantastis
itu sangat tidak mungkin didapat dengan
gajinya sebagai pegawai Ditjen Pajak. Kalau
Gayus dengan pangkat seperti itu melakukan
korupsi yang fantastis, bagaimana dengan
mereka yang memiliki pangkat yang lebih tinggi?
Kondisi korupsi ini semakin membuat masyarakat
tidak percaya atau kehilangan kepercayaan
kepada pemerintah untuk membayarkan
pajaknya, atau akan berusaha seminimal mungkin
membayarkan pajaknya. Banyak anggapan
masyarakat sekarang untuk tidak membayarkan
pajaknya, “Toh kalau saya membayar pajak,
hasilnya juga akan dikorupsi pegawai pajak itu
sendiri bukan untuk biaya pembangunan, jadi
mengapa saya harus membayar pajak? Percuma!”.
Coba anda diskusikan hal ini dengan rekanrekan
atau dosen anda!
4. Menurunnya Pendapatan Negara
Dari Sektor Pajak
Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai
sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk
membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam
menyediakan barang dan jasa publik, sehingga
boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang
penting bagi negara.
Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti
Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat
pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam
pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini APBN
sekitar 70% dibiayai oleh pajak di mana Pajak
Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak
menyumbang.
Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga
57