Pengembangan Program PRIMA TANI - Pusat Sosial Ekonomi dan ...

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TA 2007
Pengembangan Program PRIMA TANI
Oleh :
Tahlim Sudaryanto
Rudy Sunarja Rivai
Syahyuti
Herman Supriyadi
Hendiarto
Budi Wiryono
PM
PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2007

Ringkasan Eksekutif
PENGEMBANGAN PROGRAM PRIMA TANI
Pendahuluan
1. Prima Tani (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi
Pertanian) telah dijalankan di Badan Litbang Pertanian, semenjak tahun 2005, yang
dilatarbelakangi oleh lambatnya proses difusi hasil inovasi dan teknologi dari
lembaga penelitian ke petani pengguna. Dari pelaksanaan selama dua tahun
(2005-2006) telah diperoleh berbagai perkembangan yang positif. Meskipun
demikian, BPTP sebagai motor pelaksana di lapangan menghadapi berbagai
hambatan yang perlu didukung dan didampingi oleh institusi yang kompeten,
khususnya permasalahan yang berkaitan dengan bidang sosial ekonomi pertanian.
Permasalahan tersebut selain disebabkan oleh kelemahan internal BPTP, adalah
karena Prima Tani merupakan pendekatan baru, dan bahkan merupakan
paradigma baru di Badan Litbang Pertanian, sehingga pemahaman pelaksana
dalam pelaksanaannya tidak berjalan memuaskan. Pembinaan dan pendampingan
sangat dibutuhkan untuk mengawal petugas di lapangan sehingga kegiatan dapat
berjalan secara tepat, efisien, dan sistematis.
2. Sebagai sebuah konsep baru terbukti banyak menghadapi kendala dan tantangan
ketika diimplementasikan pada kondisi riel yang memiliki keragaman yang tinggi
mulai dari karakteristik agroekosistemnya, sosial ekonomi masyarakatnya,
kelembagaan birokrasi pelaksananya, serta ketersediaan sarana dan prasarana
wilayahnya. Alasan inilah yang mendasari kegiatan ini. Alasan lainnya adalah
karena permasalahan kelembagaan, sebagai bagian pokok dari permasalahan
aspek sosial ekonomi, merupakan kendala yang banyak dihadapi selama ini.
Karena itulah dibutuhkan pendampingan mulai dari bagaimana mengenali
permasalahan kelembagaan, menyusuan rancang bangun untuk inovasi
kelembagaan, serta mengimplementasikan penumbuhan dan penguatan
kelembagaan di lokasi Prima Tani.
Tujuan dan Keluaran
3. Tujuan kegiatan ini adalah: (1) Membantu BPTP DI Yogyakarta, Sulut dan NTB
dalam pelaksanaan Prima Tani, khususnya dalam hal menyempurnakan hasil
identifikasi permasalahan, menyempurnakan rancang bangun AIP, melakukan
baseline survey bersama-sama tim pelaksana, serta mengimplementasikan
pengembangan kelembagaan; (2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Prima Tani di propvinsi DI Yogyakarta, Sulut dan NTB; (3) Membantu dan
menyempurnakan tahapan kegiatan implementasi Prima Tani untuk seluruh BPTP
yang memerlukan pendampingan aspek sosial ekonomi pertanian; dan (4)
Mempelajari dan merumuskan pembelajaran dari pelaksanaan Prima Tani di
propinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Tengah.
RE-1

4. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah: (1) Meningkatnya kemampuan staf
pelaksana Prima Tani di propinsi DI Yogyakarta, Sulut dan NTB dalam
pelaksanaan Prima Tani, khususnya dalam hal identifikasi permasalahan,
menyempurnakan rancang bangun AIP, melakukan baseline survey, serta
mengimplementasikan pengembangan kelembagaan; (2) Diperolehnya informasi
dan permasalahan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prima
Tani di propvinsi DI Yogyakarta, Sulut dan NTB; (3) Lebih sempurnanya tahapan
kegiatan implementasi Prima Tani di tingkat lapangan; (4) Diperolehnya berbagai
bentuk pembelajaran dari pelaksanaan Prima Tani di propinsi Sumatera Utara,
Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Tengah.
Tinjauan Pustaka
5. Prima Tani merupakan sebuah upaya pemberdayaan masyarakat yang
berbasiskan kepada sumberdaya setempat, dan menggunakan pendekatan
partisipatif. Pada akhirnya, kegiatan Prima Tani sebagai sebuah bentuk program
pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan, maka indikator keberhasilan
utamanya adalah meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani peserta
program.
6. Untuk itu, selain mengintroduksikan teknologi pertanian yang terunggul,
kelembagaan utama yang dibangun dalam program Prima Tani adalah sebuah
model agribisnis industrial Pedesaan (AIP) yang sesungguhya merupakan usaha
pertanian dengan ditunjang oleh berbagai lembaga pendukungnya yang terkait
secara institusional. Untuk mewujudkan inovasi teknologi dibutuhkan penguatan
kelembagaan berupa dukungan jaringan kelembagaan pemerintahan, ekonomi,
dan sosio-budaya setempat; sistem organisasi usaha yang dapat dikelola oleh
masyarakat pedesaan setempat; program kerja yang telah tersosialisasi dan
diterima dengan baik oleh masyarakat pedesaan; serta dukungan kebijakan dari
pemerintah daerah setempat.
7. Satu faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan pendampingan adalah faktor
waktu. Untuk mewujudkan perubahan yang otonom di masyarakat membutuhkan
waktu pendampingan yang lebih panjang, mengingat degradasi paradigma lama
yang dianut sekelopok orang hanya akan terjadi secara gradual pula, yakni
berubah sedikit demi sedikit. Selama kegiatan pendampingan, fasilitator harus
senantiasa melakukan improvisasi dan inovasi, baik dalam hal penguatan
substansi di masyarakat maupun dalam teknis aplikasinya di lapangan, dimana hal
tersebut tentu membutuhkan waktu yang lebih lama pula.
8. Pendampingan tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman, ketika kegiatan dilakukan
dalam skala kecil dengan support dana dan pendampingan cukup, ternyata bisa
berhasil. Namun, ketika kegiatan dimasalkan, dan kegiatan pendampingan menjadi
kurang intensif, hasilnya lebih banyak yang gagal. Pada prinsipnya, pendampingan
juga merupakan aktifitas pokok dalam konteks Community Development. Tujuan
RE-2

utama CD adalah kemandirian, dengan titik berat pada proses (process goals). Ini
bertolak dari asumsinya bahwa ada kesenjangan relasi dan kapasitas dalam
memecahkan masalah secara demokrastis, dan bertolak dari keyakinan bahwa
komunitas berbentuk tradisional statis.
9. Lembaga-lembaga petani merupakan wadah yang paling banyak dipakai dalam
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa. Selama ini, pemerintah telah
mengintroduksikan berbagai lembaga ke desa-desa untuk menjalankan sistem
agribisnis. Satu lembaga dapat menjalankan berbagai fungsi agribisnis, dan
sebaliknya satu fungsi juga dapat dijalankan oleh lembaga yang berbeda.
Kerangka Pemikiran
10. Dari pengalaman 2 tahun kegiatan Prima Tani, masih banyak dijumpai kelemahankelemahan,
khususnya dari aspek sosial ekonomi pertanian. Pada intinya, Prima
Tani berupaya membangun model percontohan sistem dan usaha agribisnis
progresif berbasis teknologi inovatif yang memadukan sistem inovasi dan sistem
agribisnis, sehingga mampu meujudkan suatu model terpadu Penelitian –
Penyuluhan – Agribsinis – Pelayanan Pendukung (Research – Extention –
Agribusiness – Supporting Service Linkages). Dalam kegiatan Prima Tani,
dilakukan rekayasa kelembagaan dengan segala aspeknya.
11. Kompleksitas permasalahan dan kebutuhan teknologi yang bersifat spesifik lokasi
serta perlunya koordinasi dan integrasi antar institusi terkait, mendorong perlunya
pendampingan teknologi dari sumber teknologi itu sendiri (Puslit/Balit) terhadap
BPTP sebagai pelaksana utama program Prima Tani di daerah. Kegiatan Prima
Tani yang pelaksanaannya langsung dilakukan oleh staf BPTP sebagai
pendamping kegiatan, membutuhkan bimbingan dan arahan dari lembaga-lembaga
lain di atasnya.
12. Pendampingan dari sosial ekonomi, khususnya tentang inovasi kelembagaan,
merupakan hal yang esensial dalam Prima Tani. Pengalaman 2 tahun Prima Tani
(2005-2006) menunjukkan bahwa hal ini masih merupakan titik lemah yang belum
digarap dengan tegas dan sistematis. Pengembangan kelembagaan baru dimaknai
sebatas pembentukan lembaga-lembaga petani, seperti kelompok tani dan
koperasi. Demikian pula untuk kegiatan pemenuhan informasi yang mengandalkan
hanya kepada Klinik Agribisnis.
13. Pendampingan dilakukan dalam beberapa bentuk dan tahapan. Pelaksana
lapangan pada hakekatnya adalah staf BPTP dan stakeholders setempat, sehingga
kepada level inilah pendampingan dari PSE-KP akan dilakukan. Namun, pada
kondisi tertentu keterlibatan langsung di lapangan juga dimungkinkan, khususnya
untuk permasalahan yang berkenaan langsung dengan kapasitas Tim Penyelia
atau Pendamping.
RE-3

Pendekatan kegiatan
14. Kegiatan pendampingan ini dilakukan di atas prinsip-prinsip partisipatif dengan
pelaksana kegiatan di lapangan. Dalam kegiatan mengumpulkan data dan
kondisi kegiatan dan lapangan secara umum, diterapkan prinsip-prinsip
triangulasi untuk memperoleh kehandalan informasi yang dikumpulkan. Informasi
yang terkumpul merupakan langkah pertama dalam kegiatan pendampingan.
Sumber informasi sangat beragam berupa interview, diskusi, dan observasi.
Seluruh tahapan proses akan dipelajari, dengan penekanan kepada partisipasi
seluruh pelaku, berpedoman kepada panduan program yang telah disusun dan
didistribusikan.
15. Dalam kegiatan pendampingan, Tim akan terlibat secara penuh dalam seluruh
tahapan kegiatan. Pendampingan akan difokuskan kepada pengembangan
kelembagaan ekonomi pedesaan, khususnya kelembagaan-kelembagaan yang
tercakup dalam Laboratorium Agribisnis di lokasi kegiatan Prima Tani. Pada
hakekatnya kegiatan ini terdiri atas 3 bentuk yaitu: (1) kegiatan pendampingan
terhadap pelaksana lapangan dan masyarakat, (2) Workshop dengan berbagai
pihak yang terlibat dalam Prima Tani, dan (3) Studi pembelajaran pelaksanaan
Prima Tani 2005-2006 dalam rangka memperoleh masukan kritis untuk
menyempurnakan konsep dan implementasi kegiatan Prima Tani di Sumut,
Jateng, Bali, dan Sulteng.
Ruang Lingkup Kegiatan
16. Pada pokoknya yang menjadi objek utama kegiatan ini adalah seluruh komponen
kelembagaan yang terlibat, serta seluruh tahapan pelaksanaan dan aspek
manajemen pelaksanaan. Pendampingan mulai dari aspek perencanaan sampai
implementasi. Sesuai dengan mandat dan tupoksi PSE-KP, maka dalam
kegiatan pendampingan program Prima Tani juga membantu Propinsi diluar
pembinaannya.
Metoda Analisis
17. Dialkukan dua jenis analisis yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.
Analisis kualitatif diarahkan pada tiga komponen pokok, yaitu input, proses dan
output dari empat aspek utama yang dikaji (penciptaan teknologi, diseminasi dan
adopsi teknologi, pengembangan agribisnis, serta dampak pengembangan
inovasi/teknologi). Dalam analisis kualitatif ini dilihat keragaan, kendala/hambatan
dan persepsi yang dimiliki oleh penerima manfaat Prima Tani. Analisis kuantitatif
diarahkan untuk melihat kelayakan teknologi unggulan yang dihitung atas dasar
household farm analysis.
18. Dalam mempalajari lembaga di tingkat petani digunakan analisis kelembagaan
(Institutional Analisys) dengan metode Rapid Organizational Assessment (ROA).
RE-4

Aspek-aspek yang diperhatikan adalah kinerja organisasi (Organizational
Performance), kemampuan organisasi tumbuh di lingkungannya (The Enabling
Environment and Organizational Performance), motivasi organisasi
(Organizational Motivation), dan kapasitas organisasi (Organizational Capacity).
Selain itu juga dilakukan analisis Kelayakan Teknologi dengan menggunakan
partial budgeting analysis.
Pendampingan Pelaksanaan Prima Tani
19. Di Propinsi DI Yogyakarta, tim Penyelia PSEKP ikut memberi masukan dalam
seminar proposal kegiatan BPTP tahun 2007. Dalam seminar ini dilakukan
pembahasan secara kritis terhadap proposal yang sudah disusun, mulai dari
aspek bahasa, sistematika, konsistensi dan metodologi. Untuk penyempurnaan
laporan PRA dan rancang bangun Primatani, tim terlibat dalam penyempurnaan
laporan. Tim Primatani PSE-KP dibantu Tim Teknis Primatani Pusat membantu
seluruh tim dengan mendiskusikan secara bersama-sama bagaimana
melengkapi kegiatan PRA serta menyusun laporan PRA secara lebih baik. Dalam
pendampingan ini dilakukan beberapa kali pertemuan dengan manajer dan
seluruh penanggung jawab Primatani, serta juga dibahas rencana dan jadwal
kegiatan secara umum, mulai dari sosialisasi dan perkenalan Pemandu Teknologi
kepada masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II, rencana pertemuan atau
jadwal global pendampingan selanjutnya selama setahun.
20. Sepanjang tahun 2007, Tim Penyelia PSEKP membantu dalam dua kali
peresmian klinik agribsinis, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan di Gunung Kidul.
Klinik agribisnis ini disamping berfungsi sebagai pusat informasi bagi petani juga
sebagai base camp bagi para manajer, pemantek, peneliti, teknisi dan penyuluh
dalam mengawal program Prima Tani.
21. Dalam pelaksanaan sosialisasi Program Prima Tani dengan Bupati Kabupaten
Sleman, tanggapan Bupati sangat positif yaitu dengan menunjuk Kepala
Bappeda sebagai ketua tim teknis di tingkat kabupaten. Untuk menindak lanjuti
atas tanggapan bupati tersebut maka ketua Bappeda mengundang Kepala BPTP
untuk memaparkan detailnya program Prima Tani yang akan dilakukan di
Kabupaten Sleman. Pesertanya selain dari Bappeda sendiri juga dari dinas
terkait, kelompok tani dari calon lokasi Prima Tani, Penyuluh dan dari perguruan
tinggi yaitu dari Fakultas Biologi dan Pertanian UGM serta dari Fakultas
Pertanian UPN.
22. Tim juga terlibat dalam upaya peningkatan koordinasi dan sinergi dengan Bupati
Gunung Kidul. Pertemuan dengan Bupati dihadiri oleh para Kepala Dinas terkait
dan Staf BPTP. Dari pertemuan dengan Bupati, beberapa hal penting yang perlu
diperhatikan adalah perlunya perbaikan pola pertanaman karena selama ini
pemanfaatan lahan belum optimal, perlu diusahakan pakan ternak dari limbah
budidaya pertanian termasuk kulit kacang tanah dan lain-lain
RE-5

23. Di di propinsi Sulawesi Utara, Untuk kegiatan tahun 2007, studi pemahaman
wilayah secara komprehensif menggunakan metode PRA telah dilakukan sejak
akhir tahun 2006. Dari hasil kegiatan ini, dirumuskan rancang bangun
laboratorium agribisnis sebagai wujud kesepakatan antara masyarakat dengan
pelaksana. Draft rancang bangun tersebut disempurnakan lagi melalui pertemuan
sosialisasi dengan kalangan Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten maupun
propinsi.
24. Tim penyelia PSEKP terlibat dalam penyempurnaan rancang bangun, yang
dilakukan di ruang pertemuan BPTP Sulut dan dihadiri lebih kurang 40 peserta.
Meskipun keempat tim sudah menyusun rancang bangun untuk masing-masing
lokasi, namun terlihat kekurangan yang masih banyak dalam dokumen tersebut,
di antaranya adalah ketidaklengkapan data pendukung, ketidakjelasan bentuk
dan pendekatan aktifitas di lapangan, serta ketidakkonsistenan antara
pengembangan teknologi dengan kelembagaan. Teknologi yang akan
diintroduksikan belum detail dalam hal karakteristiknya, luas skala adopsi, petani
kooperator, serta pelaksananya. Demikian pula halnya dengan rancangan
kelembagaan. Tim Penyelia memberikan contoh sekaligus petunjuk penyusunan
rancang bangun yang aplikatif.
25. Di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Tomohon, Tim PSEKP terlibat
dalam sosialisasi dengan Pemda setempat. Pertemuan dalam rangka soialisasi
tersebut dihadiri para Kepala Bagian/Subdin dari Dinas terkait dan Staf BPTP
yang bertugas melaksanakan Prima Tani di Kabupaten Bolaang Mongondow,
termasuk Pemandu Teknologi, Penyelia dan Tim Teknis Pusat. Dari pertemuan
tersebut disadari perlunya ditingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan
Penyuluh Pertanian di tingkat lapang. Pada sambutannya Walikota Tomohon
menyambut baik Prima Tani di Kabupaten Bolaang Mongondow, dan akan
melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow, termasuk dengan instansi terkaitdengan harapan agar Prima Tani
dapat mengembangkan agribisnis yang merupakan pendekatan baru dalam
rangka diseminasi hasil ionvasi teknologi pertanian.
26. Dalam konteks monev di Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang
Mongondow, telah dilakukan pengumpulan data dan informasi secara langsung
ke BPTP Sulawesi Utara berupa hasil PRA dan laporannya, rancang bangun
laboratorium agribisnis dan beberapa informasi mengenai rencana pelaksanaan
Prima Tani kedepan. Kunjungan ke lokasi Prima Tani di Propinsi Sulawesi Utara
hanya akan dilakukan di dua lokasi, yaitu Desa Ongkaw, Kabupaten Minahasa
Selatan yang mulai dibangun tahun 2006 dan Desa Cempaka di Kabupaten
Bolaang Mongondow yang mulai dibangun tahun 2007, dengan persiapan tahun
2006 akhir (mewakili Prima Tani 2007). Di Desa Ongkaw, dilakukan wawancara
kelompok dengan kelompok tani peserta kegiatan Prima Tani. Wawancara
difokuskan pada hasil kemajuan kegiatan Prima Tani yang telah dilaksanakan
mulai tahun 2006 sampai saat kunjungan dilakukan. Sedangkan di Desa
RE-6

Cempaka, digali informasi dan data dari pengurus kelompok tani, pejabat desa
serta kunjungan lapang. Hasil pembahasan dan pengamatan lapang
dibandingkan dengan rancang bangun laboratorium agribisnis yang sudah
disusun.
27. Selanjutnya, untuk kegiatan pendampingan di propinsi Nusa Tenggara Barat,
telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan rancang bangun laboratorium
agribisnis. Sosialisasi rancang bangun primatani lebih diarahkan kepada
pemahaman bersama antara tim teknis, penyelia dan pelaksana Primatani di
BPTP. Rancang bangun yang telah disusun selama ini hampir keseluruhan
berdasarkan hasil PRA yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Base line survey
belum bisa menjadi acuan karena laporannya belum seselai. Rancang bangun
belum sepenuhnya partisipatif dan belum merupakan milik masyarakat. Hal ini
terlihat dari respon masyarakat terhadap Primatani yang cenderung menunggu
apa lagi kegiatan yang akan dijalankan. Rancang bangun yang sudah dibuat dan
telah mengalami perbaikan setelah sosialisasi bulan Juni lalu, perlu dilihat
kembali sejauh mana perbaikan yang sudah dilakukan.
28. Dalam upaya penyempurnaan rancang bangun, dipelajari semua dokumen
rancang bangun yang sudah disusun oleh tim pelaksana Primatani di 8 desa.
Kenyataan menunjukkan bahwa setelah sosialisasi bulan yang lalu, rancang
bangun belum banyak mengalami perubahan untuk perbaikan. Alasan petugas
adalah karena banyaknya kesibukan pengkajian lainnya. Untuk perbaikan secara
menyeluruh diperlukan waktu yang khusus dengan pendampingan dari tim teknis
atau penyelia. Isi rancang bangun cukup bervariasi, ada yang sedikit hanya
berisi program-program secara singkat, ada juga yang isinya cukup komprehensif
dan panjang lebar.
Workshop Pemantapan Pelaksanaan Penyeliaan Kegiatan Prima Tani
29. Sepanjang tahun 2007 dilakukan dua kali workshop, yaitu Workshop untuk
pembekalan Pemandu Teknologi di bidang sosial ekonomi dan kelembagaan,
serta workshop Pemantapan Pelaksanaan Penyeliaan Kegiatan Prima Tani.
Workshop untuk pemnadu pada hakekatnya merupakan pembekalan dan
persamaan persepsi diantara para pelaksana tentang ruang lingkup dan materi
pokok pengembangan Prima Tani. Dari kegiatan workshop ini, peserta workshop
memperoleh manfaat yaitu dapat lebih memahami konsep Prima Tani dan
implementasinya di lapangan, serta tumbuhnya kepercayaan dan motivasi
terhadap bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya, baik bertugas
dalam pendampingan maupun pemandu teknologi pertanian di lokasi Prima Tani.
Kegiatan workshop ini, selain diberikan materi – materi berupa konsep Prima
Tani, peserta juga diajak aktif berdiskusi untuk memberikan masukan ataupun
pemikiran yang positif terhadap pengembangan Prima Tani.
RE-7

30. Selanjutnya, pada workshop ”Pemantapan Pelaksanaan Penyeliaan Kegiatan
Prima Tani” terdapat tujuh materi pokok yang dibahas dalam workshop ini, yaitu :
(1) Kegiatan penyeliaan dan perkembangannya; (2) Pengalaman penyeliaan
Prima Tani oleh PSEKP di Propinsi DI Yogjakarta, NTB dan Sulut; (3)
Pengalaman penyeliaan/pendampingan terhadap BPTP dalam kegiatan
penelitian, pengkajian dan diseminasi teknologi; (4) Pemberdayaan masyarakat
melalui pendekatan partisipatif; (5) Kebutuhan BPTP dalam kegiatan penyeliaan
Prima Tani di Propinsi DI Yogjakarta; (6) Kebutuhan BPTP dalam kegiatan
penyeliaan Prima Tani di Propinsi NTB dan (7) Kebutuhan BPTP dalam kegiatan
penyeliaan Prima Tani di Propinsi Sulut. Setelah dua tahun lebih
penyelenggaraan Prima Tani, dirasakan masih terdapat perbedaan persepsi dan
pemahaman pelaksana baik dalam hal konsep maupun penyelenggaraannya,
termasuk pada kegiatan kepenyeliaan dan pemanduan teknologi. Perbedaan
persepsi ini sangat menentukan dalam penyelenggaraan Prima Tani di daerah,
dan berdampak pada bervariasinya kinerja yang dicapai. Peserta workshop
setuju perbedaan persepsi dan pemahaman tersebut perlu diluruskan dan di
upayakan solusinya. Selain melalui workshop seperti yang saat ini dilakukan,
juga dapat disebarluaskan dengan menyusun panduan/pedoman, juklak dan
juknis dari berbagai kegiatan utama Prima Tani, termasuk kepenyeliaan Prima
Tani.
31. Terungkap dalam diskusi beberapa kendala penting yang dihadapi penyelia.
Kendala administrasi dan manajemen mencakup
komunikasi yang terbatas
antara penyelia dengan BPTP, koordinasi yang belum optimal, panduan umum
penyeliaan belum tersedia, otoritas penyelia lemah dihadapan BPTP, belum ada
indikator dalam menilai keberhasilan tugas penyelia,
pemotongan anggaran di tahun 2007.
serta blokir dan
32. Harapan BPTP kepada penyelia ditahun mendatang adalah membantu dalam
pelaksanaan dan analisa survai base line, membantu dalam pengembangan
kelembagaan Prima Tani di tingkat usahatani, membantu dalam koordinasi dan
advokasi kegiatan Prima Tani, terutama pada lokasi Prima Tani tahun 2007,
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan pengembangan model
Prima Tani ke lokasi lainnya dalam tahapan pemasalan.
Pembelajaran Pelaksanaan Prima Tani 2005 di Propinsi Sumut, Jateng,
Bali, dan Sulteng
33. Dari studi di Desa Siparepare (Sumut) ditemukan bahwa kegiatan Prima Tani
secara nyata baru dilakukan pada tahun 2006, sedang pada tahun 2005
digunakan untuk persiapan–persiapan dalam bentuk sosialisasi, pemilihan
lokasi, PRA dan Base Line Survey yang cukup menyita waktu. Bahkan
implementasi kegiatan dilapangan baru dapat berjalan setelah bulan september,
karena keterlambatan pencairan dana DIPA. Dukungan pemerintah daerah
terhadap pengembangan Prima Tani pada umumnya cukup tanggap dan baik.
RE-8

Prima Tani berhasil mengintroduksikan inovasi teknologi, membina dan
memotivasi kelembagaan kelompok tani untuk bangkit dan menumbuhkan
kelembagaan penunjangnya, sehingga mereka dapat mengadopsi inovasi
komponen teknologi yang diperbaiki (PTT padi sawah) dan sudah mulai
mengadopsi inovasi paket teknologi introduksi (seperti pengembangan
semangka).
34. Pengembangan Prima Tani menjadi kelembagaan agroindustrial pedesaan (AIP)
memerlukan waktu, partisipatif, kepercayaan masyarakat, pelayanan, pembinaan
terpadu secara intensif, jaminan keberhasilan dan manfaat bagi masyarakat. Hal
ini karena kondisi masyarakat petani masih perlu banyak pemberdayaan.
Disamping itu, masalah utama dalam pengembangan kelembagaan AIP adalah
sulitnya membuat keterkaitan yang saling menguntungkan antar kelembagaan,
aturan main yang kurang jelas, lemahnya dukungan kebijakan, mental pasif dari
masyarakat dan belum jelasnya tolok ukur keberhasilan.
35. Agar dalam pelaksanaan mengembangkan Prima Tani dapat terlaksana sesuai
rancang bangun yang dibuat maka perlu untuk dilihat dan disusun kembali secara
lebih jelas peran, keterkaitan dan langkah–langkah pengembangannya sehingga
tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Untuk memudahkan evaluasi,
sebaiknya target yang ingin dicapai dalam roadmap harus jelas tolok ukurnya,
maka dalam melaksanakannya perlu ada dokumen dari semua kegiatan yang
dilakukan baik dana yang digunakan, pengelolaannya, kegiatannya sendiri dan
output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.
36. Pembentukan lembaga, apalagi lembaga Kelompok Kolaborasi, perlu pendekatan
yang sangat partisipatif dari seluruh masyarakat, dan hindari dominasi sedikit elit
saja. Khusus untuk lembaga yang sifatnya sekunder (representatif dan
koordinatif), pembentukan dan manajemen operasionalnya tetap membutuhkan
partisipasi warga, meskipun secara tidak langsung.
37. Di Kabupaten Magelang (Jateng), berdasarkan faktor – faktor keberhasilan dan
beberapa kelemahan yang ada tersebut disarankan adanya tindak lanjut untuk
keberlanjutan usaha ternak sapi potong yaitu perlu ditinjau kembali apakah model
kelompok atau rumah tangga yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan
budaya masyarakat setempat. Peternak hendaknya diberi keleluasaan memilih
model usahatani ternak potong yang sesuai. Dikawatirkan bahwa sistem
kandang kelompok yang ada hanya merupakan model percontohan bukan model
yang diinginkan masyarakat. Hal ini yang menggambarkan belum optimalnya
PRA yang dilaksanakan di Prima Tani Magelang. Perlu dijajagi model usaha
ternak terpadu skala rumah tangga, karena kemungkinan besar skala rumah
tangga lebih bisa diterima masyarakat petani secara luas, tentunya dibawah
pembinaan Gapoktan sebagai lembaga usaha bersama.
38. Respon dan partisipasi aktif masyarakat Banyuroto distimulasi oleh kemampuan
tokoh masyarakat untuk ikut memberikan pemahaman, pandangan ke depan (cita
RE-9

– cita) dan kesadaran kepada anggota masyarakat. Sehingga kelompok tani
dapat termobilisasi, khususnya di kelompok penggemukan sapi. Kelembagaan
yang ada di tingkat desa sebelum program aksi Prima Tani masih bersifat sosial
dan budaya, belum mengarah kepada lembaga usaha pertanian. Koordinasi dan
integrasi dengan instansi terkait sangat diperlukan untuk pengembangan Prima
Tani dan ini akan efektif kalau penentu kebijakan BPTP proaktif mengikuti dan
siap membantu perencanaan pembangunan pertanian daerah.
39. Secara umum kegiatan sosialisasi, sesuai identifikasi wilayah dan rancang
bangun sudah dilaksanakan dengan baik dan partisipatif, hal yang perlu
mendapat perhatian adalah bagaimana mengambil manfaat dari umpan balik
yang ada. Respon petani terhadap kelembagaan AIP di Magelang cukup baik
selain karakter masyarakat yang mudah menerima pembinaan juga menaruh
harapan besar untuk keberhasilan dengan pendekatan Prima Tani yang intensif
dan partisipatif.
40. Faktor yang masih dianggap kelemahan dalam pengembangan Prima Tani di
desa ini adalah kurang efektifnya lembaga penyuluhan didesa, kurang
matangnya uji kelayakan teknbologi yang diintroduksikan, kurangnya antisipasi
terhadap keberlanjutan pengembangan AIP, kurangnya kaderisasi pengurus
kelompok tani dan usaha, kurangnya upaya pemberdayaan kelembagaan, dan
kurangnya jaminan pemasaran produk pertanian dan hasil olahannya.
41. Untuk pembelajaran di Bali, terlihat bahwa dukungan pemerintah daerah
terhadap pengembangan Prima Tani pada umumnya cukup tanggap dan baik.
Namun agar dukungan tersebut kontinyu, perlu ada pembuktian terlebih dahulu
bahwa inovasi tersebut dapat meningkatkan produksi dan pendapatan. Prima
Tani berhasil mengintroduksikan inovasi teknologi, membina dan memotivasi
kelembagaan kelompok tani untuk bangkit dan menumbuhkan kelembagaan
penunjangnya, sehingga mereka dapat mengadopsi inovasi teknologi yang
ditawarkan.
42. Belum disusun analisis inovasi teknologi dan kelembagaan untuk mencapai
roadmap dalam rancang bangun laboratorium agribisnis, sehingga kegiatan
SUID dan pengembangan AIP belum dapat diuraikan secara jelas. Pencapaian
target roadmap laboratorium agribisnis hanya sekedar perkiraan saja. Kwalitas
penerapan inovasi paket teknologi yang sama diantara keempat lokasi Prima
Tani masih bervariasi. Selain masalah teknis (pengetahuan, kemampuan,dan
keterampilan manager), juga masalah lemahnya pengelolaan menjadi
pelaksanaanya kurang optimal. Lemahnya pengelolaan pemasaran untuk
pengembangan AIP merupakan hal yang perlu mendapat perhatian.
43. Dalam rancang bangun laboratorium agribisnis, investasi pembangunan sarana
produksi yang membutuhkan modal selektif besar tidak/belum dianalisis
kelayakan investasinya. Dengan pola produksi pakan konsentrat sapi jauh
dibawah kapasitas terpasangnya, maka setelah dihitung kelayakan investasinya
RE-10

dalam jangka 10 tahun kedepan akan mengalami kerugian yang cukup besar,
apabila sistim pengelolaan tidak diperbaiki.
44. Agar dalam pelaksanaan mengembangkan Prima Tani dapat terlaksana sesuai
rancang bangun yang dibuat maka perlu untuk dilihat dan disusun kembali secara
lebih jelas peran, keterkaitan dan langkah–langkah pengembangannya sehingga
tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Agar kelayakan investasi
pengembangan pabrik pakan konsentrat di Buleleng tidak mengalami kerugian,
maka perlu diupaya kan peningkatan produksi mendekati kapasitas
terpasangnya, untuk itu pangadaan bahan lokal sertifikat nutrisi pakan, dan
perluasan pasar harus dilakukan, selain memperbaiki sistim pengelolaan pabrik
pakan.
45. Di Kabupaten Parigi Moutong (Sulteng), di awal perencanaan Prima Tani tahun
2005, para pelaksana di tingkat lapang sering mengalami kebingungan dan
keraguan, mengingat Panduan dan Juklak Prima Tani yang diterbitkan belum
memberikan kejelasan dan pemahaman yang memadai dalam konsep maupun
pelaksanaan. Uraian inovasi teknologi dalam rancang bangun belum lengkap
dan jelas, baik dari segi pemahaman, pentahapan apalagi tentang analisa target
roadmap.
46. Penangkaran benih padi berlabel dan bermutu di Parigi Moutong ternyata bukan
merupakan bagian dari kegiatan kelompok Prima Tani tetapi usaha perorangan
atas nama kelompok. Jaringan kelembagaan pemasaran benih padi bermutu di
wilayah ini belum terbentuk, karena belum ada kerjasama kelembagaan dan
perencanaan pengembangannya. Langkah–langkah pengembangan dalam
rancang bangun kelembagaan belum terakomodasi secara jelas. Pengembangan
kelembagaan kelompok tani cenderung tertumpu dan tergantung pada seorang
tokoh dalam lembaga tersebut, sehingga proses demokrasi dan alih
kepemimpinan serta kepengurusan kurang berjalan dengan baik. Perlu
direncanakan kembali pengembangan penangkar benih padi yang telah
mempunyai segmen pasar di lokasi Prima Tani. Keberhasilan dalam penerapan
budidaya produksi benih padi harus disertai dengan pengembangan
kelembagaan produksi dan pemasarannya. Sehingga usaha ini bukan menjadi
usaha perorangan, tetapi merupakan usaha kelompok.
Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan
47. Dari ketiga propinsi lokasi penyeliaan PSEKP, yang seluruhnya mencakup 17
lokasi desa, sebagian besar merupakan tahun pertama kegiatan. Sehingga
kegiatan pendampingan lebih fokus kepada penyusunan rancang bangun dan
penyempurnaannya di lapangan. Penyusunan rancang bangun yang kurang
didukung data dari pelaksanaan PRA yang memadai, menyebabkan materi dan
strateginya tidak sesuai dengan kondisi lapangan secara memuaskan. Selain itu,
penyusunan rancang bangun cenderung belum melibatkan petani secara
RE-11

mendalam, terutama dalam hal-hal yang bersifat lebih detail. Untuk itu, selain
sosialisasi, diskusi dan respon masyarakat desa sebagai peserta kegiatan,
sangat diperlukan untuk penyempurnaan rancang bangun yang disusun.
48. Berdasarkan informasi dan diskusi dengan pelaksana, ditemukan berbagai
kendala di lapangan, baik dari sisi konseptual, manajemen, maupun
implementasi. Karena itu, kegiatan pendampingan menjadi berarti, karena
dilakukan pada tahap-tahap awal dalam proses kegiatan Primatani yang akan
berlangsung selama 5 tahun.
49. Sebagaimana pelaksanaan tahun 2005 dan 2006, secara umum, pada petugas
pelaksana Primatani yang dimulai tahun 2007 (tahun pertama), pemahaman
tentang hal-hal berkenaan dengan kelembagaan belum memadai. Hal ini terlihat
mulai dari hasil laporan PRA, dalam dokumen rancang bangun, maupun
implementasi di lapangan. Dari pelaksanaan pembelajaran dari empat lokasi
Primatani 2005 (tahun ketiga), juga ditemukan permasalahan serupa.
50. Lebih jauh, dari kegiatan pembelajaran di empat lokasi Primatani 2005 telah
berhasil diungkap berbagai kelemahan dan kendala dalam pelaksanaan. Adopsi
teknologi belum berjalan secara memuaskan, dan secara umum sistematika
pelaksanaan di lapangan cenderung kabur, terutama dalam target, strategi dan
pencapaian adopsi teknologi inovasi maupun kelembagaan. Berbagai masukan
yang diberikan langsung kepada petugas lapang, diharapkan dapat memperbaiki
kinerja untuk masa selanjutnya.
51. Meskipun banyak pihak yang sesungguhnya terlibat dalam pelaksanaan
Primatani, misalnya Tim Teknis, penyelia, pemandu dan stakeholders lokal;
namun tampaknya peran nyata di lapangan belum dapat diidentifikasi dengan
mudah. Ke depan, manajemen pelaksana mulai dari pusat sampai daerah, dan
sampai di tingkat petani, masih harus ditingkatkan. Untuk itu pembagian peran
dan penyusunan jadwal keterlibatan masing-masing pihak perlu disusun
setidaknya setiap awal tahun, sehingga dapat dipedomani dengan jelas.
RE-12