LAPORAN AKHIR - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ...

LAPORAN AKHIR
ANALISIS KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN : RESPON TERHADAP ISU AKTUAL
Oleh:
Pantjar Simatupang
Dewa K.S. Sadra
Mat Syukur
Edi Basuno
Sudi Mardianto
Ketut Kariyasa
Mohamad Maulana
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI PETANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2004

RINGKASAN EKSEKUTIF
Berbagai topik yang berhubungan dengan isu aktual sosial ekonomi pertanian
menjadi pokok bahasan dalam kajian analisis kebijakan. Topik yang dibahas antara
lain mengenai evaluasi kebijakan harga gabah dan subsidi pupuk, pertumbuhan
sektor pertanian, sumberdaya lahan rawa, arah dan strategi ketahanan pangan,
agribisnis peternakan, kebijakan pergulaan nasional, kinerja, arah dan strategi
pembangunan pertanian dan lain-lain.
1. Efektifitas kebijakan HDPP pada tahun 2004 lebih rendah dari pada tahun 2003.
HDPP tidak efektif di semua wilayah dan sepanjang waktu. Hingga bulan
September 2004, kasus transaksi jual beli gabah dibawah HDPP di tingkat
penggilingan mencapai 55,09 persen dari total observasi, sedangkan yang di
atas HDPP dan yang sama dengan HDPP masing-masing 44,95 persen dan 9,96
persen. Gabah yang dijual di luar (di bawah) persyaratan kualitas mencapai 8,82
persen. Prevalensi kasus transaksi jual beli gabah di bawah HDPP umumnya
tinggi di wilayah sentra produksi gabah seperti Banten, Jawa Tengah, DI.
Yogyakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Penetapan HDPP untuk GKG
dan beras yang tidak konsisten ini, atau tegasnya terlalu tinggi relatif terhadap
GKP, sementara transaksi GKG dan beras berdasarkan HDPP praktis hanya
antara Bulog dan pengusaha kilang penggilingan padi, maka dapat dipastikan
penetapan HDPP untuk GKG dan beras kurang bermanfaat bagi petani, lebih
menguntungkan bagi Bulog dan mitra pengusaha kilang padinya, dan merugikan
bagi negara. Oleh sebab itu, disarankan agar HDPP ditetapkan untuk satu
produk saja, yaitu GKP. HDPP untuk GKG dan beras tidak perlu lagi ditetapkan
pemerintah.
2. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk tidak efektif untuk
membantu petani. Hal ini dibuktikan oleh beberapa fakta yaitu harga pupuk
ditingkat petani jauh diatas HET dan pasokan pupuk ditingkat petani yang kerap
kali langka. Secara umum, tidak efektifnya kebijakan subsidi pupuk merupakan
komplikasi dari tiga faktor penyebab yaitu rancangan kebijakan yang kurang baik,
perilaku pabrikan pupuk yang tidak bertanggung jawab dan melonjakya harga
pupuk dunia. Ketiga faktor tersebutlah yang harus menjadi fokus penanganan
dalam upaya memperbaiki kebijakan subsidi pupuk tahun 2005. Ke depan, pada
tahun 2005, ternyata pencabutan subsidi pupuk dapat menyebabkan harga
pupuk melonjak 20-75 persen, yang boleh dikatakan tidak dapat ditolerir, baik
dari segi pertimbangan ekonomi maupun politik. Dana subsidi pupuk sebesar Rp.
1,3 trilyun belum tentu disetujui DPR dan pemerintah sepenuhnya dialihkan untuk

pembangunan infrastruktur atau lainnya yang fokus mendukung petani. Dengan
pertimbangan tersebut maka setidaknya untuk tahun 2005, tindakan yang lebih
baik dipilih Departemen Pertanian ialah memperbaiki tatalaksana penyaluran
subsidi pupuk bukan mengalihkan apalagi mencabut subsidi pupuk tersebut.
3. Ada 6 (enam) indikator yang diusulkan sebagai penciri produk strategis, yaitu
persentase pangsa dalam nilai total produksi pertanian domestik (peranan dalam
perekonomian desa), persentase pangsa dalam penyediaan zat gizi, kalori dan
protein (peranan dalam ketahanan pangan), persentase pangsa dalam total
serapan tenaga kerja sektor pertanian (peranan dalam pengentasan kemiskinan
atau kehidupan penduduk), ketergantungan terhadap impor (kerentanan), insiden
banjir impor (kerapuhan) dan trend pertumbuhan (keberlanjutan). Tiga indikator
pertama menunjukkan kontribusi relatif suatu produk dalam menentukan
dinamika perekonomian desa, memantapkan ketahanan pangan dan
peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk, tiga indikator utama berikutnya
disepakati luas sebagai tujuan utama pembangunan pertanian.
4. Berdasarkan indikator dan kriteria kuantitatif-obyektif yang dirumuskan maka
beras, jagung, kedele dan gula merupakan komoditas strategis yang amat
menentukan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan
pertanian. Keempat komoditas tersebut layak dijadikan sebagai ” Special
Products ” bagi Indonesia. Indonesia perlu kukuh memperjuangkan agar keempat
produk strategis tersebut dikecualikan dari perundingan WTO.
5. Pengembangan industri gula tebu kedepan hendaknya di arahkan untuk
konsolidasi manajemen. Seluruh pabrik gula BUMN disatukan dalam satu badan
usaha dan saham mayoritasnya di miliki oleh petani tebu untuk lebih menjamin
kelangsungan penyediaan bahan baku. Lembaga penelitian merupakan bagian
integral dari perusahaan. Strategi kebijakan yang dapat ditempuh dalam
pengembangan industri gula nasional adalah revitalisasi usahatani tebu,
restrukturisasi dan rehabilitasi pabrik gula dan regulasi promotif.
6. Dalam menerapkan strategi pembangunan sektor pertanian dengan pendekatan
sistem dan usaha agribisnis maka pembangunan pertanian harus diikuti oleh
pengembangan sektor komplemen (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi
melalui penyuluhan, pasar bagi hasilnya), sehingga diperoleh sumber nilai
tambah di luar lahan. Dengan pemikiran yang demikian, maka strategi
pembangunan pertanian harus diletakkan dalam perspektif pembangunan
pedesaan secara utuh meliputi sektor primer, sektor sekunder (sektor
komplemen) dan sektor tersier (jasa). Dengan pendekatan Sistem dan Usaha
Agribisnis tersebut, maka pembangunan pertanian jelas berbasis pada

kerakyatan dan dijamin keberlanjutannya karena pengembangannya berbasis
pada sumberdaya lokal. Sehingga konsep pembangunan yang berasal dari
rakyat dilaksanakan oleh rakyat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
seluruh rakyat Indonesia bukan keniscayaan tetapi justru merupakan peluang
yang mungkin dapat dikerjakan.
7. Kebijakan umum pemantapan ketahanan pangan diarahkan untuk mengatasi
tantangan dan masalah yang menghambat proses dan kinerja sub-sistem
ketahanan pangan, serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk
memenuhi kecukupan pangan bagi setiap penduduk. Kecukupan pangan
tersebut dihasilkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya,
kelembagaan dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, output dari pembangunan
ketahanan pangan ini adalah: terpenuhinya hak azasi manusia atas pangan,
berkembangnya SDM Indonesia yang berkualitas, dan terciptanya kondisi
kondusif bagi pembangunan ekonomi, dan ketahanan nasional.
8. Strategi utama upaya pemantapan ketahanan pangan adalah: Pertama,
pengembangan komoditas produksi pangan nasional melalui perluasan areal dan
rehabilitasi kemampuan produksi, dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya
alam: lahan, air, perairan. Kedua, pengembangan konsumsi pangan beragam,
bergizi, dan berimbang (diversifikasi pangan). Ketiga, pengembangan agribisnis
pangan yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi.
Keempat, peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam
mengembangkan dan mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Kelima,
pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerja sama lintas pelaku,
lintas wilayah, dan lintas waktu dalam suatu sistem koordinasi guna
mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan kemandirian
dan ketahanan pangan. Keenam, pengembangan perdagangan pangan nasional
yang mampu meningkatkan ketersediaan pangan dan perekonomian antar
daerah. Ketujuh, pemanfaatan pasar internasional secara bijaksana seiring
dengan pengembangan ekonomi pangan dalam negeri.
9. Tersedianya teknologi unggul spesifik lahan rawa merupakan kunci utama
pengembangan agribisnis di kawasan lahan rawa. Penelitian intensif yang sudah
sejak lama di lakukan Badan Litbang Petanian telah menghasilkan banyak
teknologi usaha pertanian di lahan rawa. Inovasi teknologi tersebut terbukti
mampu meningkatkan kapasitas lahan rawa sehingga layak menjadi basis bagi
berbagai jenis usahatani. Inovasi teknologi konvensional yang bersifat
meningkatkan produktivitas dan atau menurunkan biaya produksi usahatani
kurang efektif untuk mengatasi kendala marjinalitas lahan rawa sehingga

agribisnis di kawasan lahan rawa tumbuh kembang secara lambat saja. Oleh
karena itu, ke depan, penelitian untuk pengembangan lahan rawa perlu di perluas
dengan mengeksplorasi kemungkinan terobosan produksi komoditas bahan
pangan “ fungsional “, yakni bahan pangan yang kaya kandungan zat gizi
esensial seperti besi dan mineral lainnya, yang juga terkandung amat tinggi di
tanah rawa. Komoditas pangan fungsional tidak saja bermutu gizi lebih tinggi,
harga pasarnya pun lebih tinggi pula daripada bahan pangan tradisonal.
10. Berbagai kelemahan bahkan ketimpangan yang berkaitan dengan orientasi
program Badan Litbang Pertanian selama ini, antara lain : (a) penelitian lebih
banyak berorientasi jangka menengah dan panjang, tidak banyak menghasilkan
teknologi yang segera dimanfaatkan, (b) output kegiatan lebih banyak tertuju
pada aspek teknis biologis, sangat sedikit yang berupa rumusan kebijakan, (c)
volume kegiatan aspek penelitian jauh lebih dominan dibandingkan dengan
kegiatan aspek pengembangannya, dan (d) upaya menghasilkan teknologi belum
secara sepadan diiringi dengan upaya pendesiminasinya. Akibatnya banyak
program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian dan
hal tersebut membuat kesibukan yang luar biasa bagi para peneliti dan
penyuluhnya, tetapi belum terlihat secara jelas kontribusi yang bersifat langsung
dan signifikan dalam mengatasi berbagai persoalan besar pembangunan
pertanian di Indonesia.
11. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi saat ini dan yang akan datang,
adalah marjinalisasi pertanian, yakni marjinalisasi luas penguasaan lahan,
kesuburan tanah, khususnya lahan sawah, atau nilai tukar petani. Marjinalisasi
luas penguasaan lahan ditunjukkan oleh semakin meningkatnya jumlah petani
gurem. Akar penyebabnya ialah jumlah petani meningkat lebih cepat dari luas
baku lahan. Jumlah petani yang terus meningkat sementara PDB sektor
pertanian terus menurun, merupakan pertanda proses transformasi
perekonomian berlangsung tidak berimbang. Perekonomian gagal mencapai titik
balik transformasi (transformation turning point). Akar penyebabnya ialah strategi
pembangunan yang tidak memihak sektor pertanian.
12. Ada beberapa permasalahan makroekonomi yang telah dialami pada masa lalu
dan akan terus dihadapi pada masa datang. Banyak kebijakan makroekonomi
yang tidak berpihak pada pembangunan pertanian. Alokasi anggaran pemerintah
untuk pembangunan pertanian yang kini sangat kecil. Tidak adanya kebijakan
kredit yang secara khusus diperuntukan bagi agribisnis pertanian dan insentif
yang minimal bagi pembangunan agribisnis jika tidak bisa dikatakan tidak ada.
Oleh karena itu untuk mengatasinya perlu dilanjutkan implementasi pendekatan

sistim agribisnis. Permasalahan disini bukan pada strategi tetapi lebih kepada
bagaimana kemampuan kita untuk mengimplementasikannya.
13. Revolusi peternakan di Indonesia terbatas pada peternakan ayam ras yang
dimungkinkan oleh investasi dan teknologi perusahaan multinasional. Peternakan
lain mengalami kendala produksi. Perdagangan global tidak saja tidak bebas
tetapi juga tidak adil sehingga merupakan ancaman bagi agribisnis peternakan
domestik. Disarankan agar pemerintah menempuh kebijakan “proteksi dan
promosi”. Agribisnis peternakan di proteksi dari dampak negatif perdagangan
dunia yang distortif dan tidak adil, dan bersamaan dengan itu difasilitasi dan
didorong dengan dukungan infrastruktur dan insentif investasi.
14. Perdagangan internasional dapat berdampak positif atau negatif terhadap
pertumbuh-kembangan perekonomian dan kesejahteraan umum suatu negara.
Perdagangan pro-pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan umum apabila
dilaksanakan secara bebas dan adil yang utamanya mensyaratkan bebas akses
dan keluar dari pasar, tidak ada pelaku pasar dominan, dan tidak ada fasilitasi
yang berbeda diantara pelaku pasar. Prinsip inilah yang mendasari kesepakatan
umum mengenai tarif dan perdagangan (GATT) termasuk kesepakatan di bidang
petanian (AoA) WTO, dan itu pulalah alasan utama Indonesia menyetujui
GATT/AoA dan berusaha menjadi anggota WTO yang baik.
15. Indonesia berpandangan bahwa hasil Konferensi di Cancun bukan sebagai
kegagalan yang total. Paling tidak ada benang merah yang dapat kita tarik dari
hasil perundingan tersebut yang pada akhirnya hasil perundingan tersebut
memberi pelajaran bagaimana memproses hasil – hasil yang penting untuk
perundingan AoA di WTO. Secara umum negara-negara yang sedang
berkembang harus saling memahami terhadap kebutuhan dasar yang diperlukan
untuk mencapai kesuksesan dalam perundingan tersebut. Kini negara-negara
berkembang menyadari bahwa “The Developed Dimension” yang dihasilkan di
Doha Development Agenda (DDA) terutama isu pembangunan pedesaan,
pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di negara-negara berkembang
harus selalu disertakan dalam proposal negosiasi pada perundingan AoA. Ketiga
hal tersebut merupakan tujuan yang diprioritaskan dan hal yang sangat
mendesak dalam pembangunan nasional di negara-negara sedang berkembang.
16. Paradigma baru pembangunan pertanian dalam 4 tahun terakhir ini
diimplementasikan dengan kebijakan dasar yakni kebijakan ”proteksi dan
promosi” agribisnis. Prinsip kebijakan ini adalah seraya melindungi dari praktek
unfair-trade (dumping) dari negara lain, menumbuh-kembangkan dan
meningkatkan daya saing agribisnis dalam negeri dengan fasilitasi dan dukungan

pemerintah. Semangat free trade yang diprakarsai WTO harus mewujudkan fair
trade (perdagangan yang adil). Kalau negara lain masih melakukan perlindungan
pada agribisnisnya, maka wajar agribisnis di Indonesia dilindungi sesuai dengan
prinsip-prinsip asas kesetaraan dan timbal balik WTO. Alasan menaikkan tarif
impor dan mengelola pasar beberapa komoditi agribisnis penting seperti gula dan
beras selama tiga tahun terakhir adalah bagian dari kebijakan tersebut.
17. Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian,
disingkat Prima Tani, adalah kegiatan terencana dan dilaksanakan sistematis
untuk mewujudkan tujuan Badan Litbang Pertanian untuk akselerasi penyebaran
inovasi teknologi pertanian pada tahun 2005-2009. Prima Tani hendaklah
dipandang sebagai strategi baru pelaksanaan dan diseminasi penelitian dan
pengembangan yang akan di lakukan oleh Badan Litbang Pertanian lima tahun
ke depan. Strategi baru tersebut pada dasarnya merupakan implikasi dari
perubahan paradigma dari “Penelitian dan Pengembangan “ (Research and
Development) ke “Penelitian untuk Pembangunan” (Research for Development).
Dengan begitu, kegiatan Badan Litbang Pertanian akan lebih terarah pada
pemenuhan preferensi stake holders atau berorientasi konsumen. Dengan
strategi baru tersebut maka Badan Litbang Pertanian terintegrasi langsung
sebagai salah satu elemen esensial dari sistem agribisnis. Badan Litbang
Pertanian memposisikan diri sebagai “the driving force” dari sistem inovasi
sekaligus bertindak sebagai integrator antara sistem inovasi dan sistem agribisnis
dalam mewujudkan sistem dan usaha agribisnis industrial berbasis pengetahuan
dan teknologi inovatif.
18. Sektor Pertanian dan Peternakan telah terlepas dari “perangkap spiral
pertumbuhan rendah” yang berlangsung selama periode tahun 1998 – 1999.
Sektor Pertanian dan Peternakan telah melewati fase pertumbuhan rendah (1998
– 1999), dan kini (2003) tengah berada pada fase percepatan pertumbuhan
(accelerating growth) sebagai masa transisi menuju pertumbuhan berkelanjutan
(sustaining growth). Berdasarkan perkembangan indeks PDB terbukti bahwa
sektor Pertanian dan Peternakan mampu pulih lebih awal dibanding sektor
ekonomi secara keseluruhan. Walaupun telah pulih ke level sebelum krisis, laju
pertumbuhan subsektor Perkebunan dan subsektor Peternakan, yang merupakan
sumber pertumbuhan tinggi dalam sektor Pertanian, masih labil dan belum
sepenuhnya pulih. Kedua subsektor ini amat tergantung pada kondisi
perekonomian nasional maupun global. Pengalaman krisis multi-dimensi 1997-
1998 memberikan pelajaran berharga betapa strategisnya sektor Pertanian
sebagai jangkar, peredam gejolak, dan penyelamat bagi sistem perekonomian

nasional. Sektor Pertanian merupakan kunci untuk pengentasan kemiskinan dan
pemantapan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pembangunan sektor
Pertanian haruslah tetap dijadikan sebagai prioritas pembangunan nasional.
19. Untuk dapat mewujudkan peran pemerintah sebagai stimulator dan fasilitator
yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial para petani agar
memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, maka visi
pembangunan pertanian tahun 2005-2009 adalah “upaya mengangkat harkat
derajat, kemampuan dan kesejahteraan petani dengan mewujudkan sektor
pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi, berdaya saing dan menjadi landasan
kokoh pembangunan ekonomi nasional”. Sementara itu, misinya antara lain : (a)
mengembangkan dan memfasilitasi organisasi petani untuk meningkatkan posisi
tawar petani, (b) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,
kesempatan kerja produktif dan memposisikan petani sebagai subyek
pembangunan pertanian, (c) mengoptimalkan peran sektor pertanian sebagai
penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, (d) membangun sarana dan
prasarana pertanian, termasuk lembaga pembiayaan pertanian, dan (e)
melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung
pembangunan pertanian berkelanjutan.
20. Sasaran pembangunan pertanian selama kurun waktu lima tahun ke depan
(2005-2009) dengan asumsi ekonomi nasional tumbuh 6 persen per tahun,
antara lain : (a) Produk Domestik Bruto sektor pertanian berdasarkan harga
berlaku ditargetkan akan tumbuh sekitar 4,37 persen per tahun, (b) investasi di
bidang pertanian ditargetkan meningkat 5,20 persen per tahun, (c) penyerapan
tenaga kerja sektor pertanian ditargetkan hanya sekitar 0,91 persen per tahun,
(d) pendapatan petani per kapita per tahun ditargetkan akan meningkat 3,37
persen per tahun, sehingga pada tahun 2009 akan mencapai Rp. 7,7 juta, (e)
jumlah penduduk miskin ditargetkan akan menurun sekitar 5,77 persen per
tahun, sehingga pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di pedesaan
diperkirakan hanya sebesar 6,52 persen, dan (f) produksi tanaman pangan
ditargetkan meningkat sekitar 0,68-6,71 persen per tahun, tanaman hortikultura
sayuran dan buah-buahan ditargetkan meningkat di atas 3 dan 2 persen per
tahun, tanaman perkebunan ditargetkan meningkat sekitar 2,0-8,0 persen per
tahun, dan komoditas peternakan ditargetkan meningkat sekitar 1,5-9,0 persen
per tahun.

21. Sesuai dengan Visi, Misi dan Sasaran, maka Program Pembangunan Pertanian
lima tahun ke depan, dirumuskan dalam dua program utama, yaitu Program
Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
22. Kinerja sektor Pertanian pada tahun 2000-2003 haruslah dievaluasi dengan tiga
perspektif yaitu : (a) kemampuan berbalik dari ancaman kontraksi lebih buruk
(rescue) ; (b) kemampuan pulih dari stagnasi berkepanjangan (recovery) ; dan (c)
kemampuan tumbuh akseleratif (accelerating) menuju pertumbuhan tinggi
berkelanjutan (sustaining growth). Secara umum, sektor Pertanian mampu
melepaskan diri dari ancaman terpuruk secara berkepanjangan. Sektor Pertanian
terbukti lebih tangguh dan mampu pulih lebih cepat dibanding sektor-sektor lain.
23. Selain sektor pertanian mampu pilih, fakta statistik juga menunjukkan bahwa
kinerja sekor pertanian 2000-2003 ternyata lebih baik dibanding periode sebelum
krisis (1993-1996). Fakta statistik tersebut menggugurkan opini publik di media
massa yang mengatakan bahwa kinerja sektor pertanian selama periode 2000-
2003 makin terpuruk. Walaupun demikian harus diakui bahwa kinerja sektor
pertanian tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang
dihadapi sektor pertanian utamanya peningkatan kesejahteraan petani.

The most of our macroeconomic policies have not been quite friendly for agricultural
development. Government budget allocation for agricultural development remain very
low. We do not have special credit policies for agribusiness development. Fiscal
incentives for agribusiness development are minimal if we can not say not available.
This are some of the challenges we have faced in the past and will continue in the
future. The future strategy for agricultural development is continue the agribusiness
system approach. The problem is not in the strategy but in our ability to properly
implement it.
Ada beberapa permasalahan makroekonomi yang telah dialami pada masa lalu dan
akan terus dihadapi pada masa datang. Banyak kebijakan makroekonomi yang tidak
berpihak pada pembangunan pertanian. Alokasi anggaran pemerintah untuk
pembangunan pertanian yang kini sangat kecil. Tidak adanya kebijakan kredit yang
secara khusus diperuntukan bagi agribisnis pertanian dan insentif yang minimal bagi
pembangunan agribisnis jika tidak bisa dikatakan tidak ada. Oleh karena itu untuk
mengatasinya perlu dilanjutkan implementasi pendekatan sistim agribisnis.
Permasalahan disini bukan pada strategi tetapi lebih kepada bagaimana kemampuan
kita untuk mengimplementasikannya.
Indonesia holds the view that the Cancun Conference was not a total failure. It
produced some positive results. At the least, it gave us some lessons on how to
proceed for significant progress on the AoA in the WTO. It is now generally accepted
that understanding, tolerance, and sensitiveness of each-other basic needs are
essential for successful negotiations on AoA. We seem now all agree that “ the
development dimension “ of the Doha Development Agenda (DDA), especially rural
developments, poverty alleviation, and food security in developing countries must
always be taken into consideration in any proposal of future negotiations on Aoa.
Indonesia fully understands and can feel with perfect empathy why the developing
countries are adamant with their position to make no compromises regarding the

three development issues. The three are both the priority objectives and the
necessary conditions of national development for any developing country.
Indonesia berpandangan bahwa hasil Konferensi di Cancun bukan sebagai
kegagalan yang total. Paling tidak ada benang merah yang dapat kita tarik dari hasil
perundingan tersebut yang pada akhirnya hasil perundingan tersebut memberi
pelajaran bagaimana memproses hasil – hasil yang penting untuk perundingan AoA
di WTO. Secara umum negara-negara yang sedang berkembang harus saling
memahami terhadap kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan
dalam perundingan tersebut. Kini negara-negara berkembang menyadari bahwa
“The Developed Dimension” yang dihasilkan di Doha Development Agenda (DDA)
terutama isu pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan ketahanan
pangan di negara-negara berkembang harus selalu disertakan dalam proposal
negosiasi pada perundingan AoA. Ketiga hal tersebut merupakan tujuan yang
diprioritaskan dan hal yang sangat mendesak dalam pembangunan nasional di
negara-negara sedang berkembang.