LAPORAN AKHIR - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ...

sistim agribisnis. Permasalahan disini bukan pada strategi tetapi lebih kepada
bagaimana kemampuan kita untuk mengimplementasikannya.
13. Revolusi peternakan di Indonesia terbatas pada peternakan ayam ras yang
dimungkinkan oleh investasi dan teknologi perusahaan multinasional. Peternakan
lain mengalami kendala produksi. Perdagangan global tidak saja tidak bebas
tetapi juga tidak adil sehingga merupakan ancaman bagi agribisnis peternakan
domestik. Disarankan agar pemerintah menempuh kebijakan “proteksi dan
promosi”. Agribisnis peternakan di proteksi dari dampak negatif perdagangan
dunia yang distortif dan tidak adil, dan bersamaan dengan itu difasilitasi dan
didorong dengan dukungan infrastruktur dan insentif investasi.
14. Perdagangan internasional dapat berdampak positif atau negatif terhadap
pertumbuh-kembangan perekonomian dan kesejahteraan umum suatu negara.
Perdagangan pro-pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan umum apabila
dilaksanakan secara bebas dan adil yang utamanya mensyaratkan bebas akses
dan keluar dari pasar, tidak ada pelaku pasar dominan, dan tidak ada fasilitasi
yang berbeda diantara pelaku pasar. Prinsip inilah yang mendasari kesepakatan
umum mengenai tarif dan perdagangan (GATT) termasuk kesepakatan di bidang
petanian (AoA) WTO, dan itu pulalah alasan utama Indonesia menyetujui
GATT/AoA dan berusaha menjadi anggota WTO yang baik.
15. Indonesia berpandangan bahwa hasil Konferensi di Cancun bukan sebagai
kegagalan yang total. Paling tidak ada benang merah yang dapat kita tarik dari
hasil perundingan tersebut yang pada akhirnya hasil perundingan tersebut
memberi pelajaran bagaimana memproses hasil – hasil yang penting untuk
perundingan AoA di WTO. Secara umum negara-negara yang sedang
berkembang harus saling memahami terhadap kebutuhan dasar yang diperlukan
untuk mencapai kesuksesan dalam perundingan tersebut. Kini negara-negara
berkembang menyadari bahwa “The Developed Dimension” yang dihasilkan di
Doha Development Agenda (DDA) terutama isu pembangunan pedesaan,
pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di negara-negara berkembang
harus selalu disertakan dalam proposal negosiasi pada perundingan AoA. Ketiga
hal tersebut merupakan tujuan yang diprioritaskan dan hal yang sangat
mendesak dalam pembangunan nasional di negara-negara sedang berkembang.
16. Paradigma baru pembangunan pertanian dalam 4 tahun terakhir ini
diimplementasikan dengan kebijakan dasar yakni kebijakan ”proteksi dan
promosi” agribisnis. Prinsip kebijakan ini adalah seraya melindungi dari praktek
unfair-trade (dumping) dari negara lain, menumbuh-kembangkan dan
meningkatkan daya saing agribisnis dalam negeri dengan fasilitasi dan dukungan