LAPORAN AKHIR - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ...

More documents

Recommendations

Info

RINGKASAN EKSEKUTIF Berbagai topik yang berhubungan dengan isu aktual sosial ekonomi pertanian menjadi pokok bahasan dalam kajian analisis kebijakan. Topik yang dibahas antara lain mengenai evaluasi kebijakan harga gabah dan subsidi pupuk, pertumbuhan sektor pertanian, sumberdaya lahan rawa, arah dan strategi ketahanan pangan, agribisnis peternakan, kebijakan pergulaan nasional, kinerja, arah dan strategi pembangunan pertanian dan lain-lain. 1. Efektifitas kebijakan HDPP pada tahun 2004 lebih rendah dari pada tahun 2003. HDPP tidak efektif di semua wilayah dan sepanjang waktu. Hingga bulan September 2004, kasus transaksi jual beli gabah dibawah HDPP di tingkat penggilingan mencapai 55,09 persen dari total observasi, sedangkan yang di atas HDPP dan yang sama dengan HDPP masing-masing 44,95 persen dan 9,96 persen. Gabah yang dijual di luar (di bawah) persyaratan kualitas mencapai 8,82 persen. Prevalensi kasus transaksi jual beli gabah di bawah HDPP umumnya tinggi di wilayah sentra produksi gabah seperti Banten, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Penetapan HDPP untuk GKG dan beras yang tidak konsisten ini, atau tegasnya terlalu tinggi relatif terhadap GKP, sementara transaksi GKG dan beras berdasarkan HDPP praktis hanya antara Bulog dan pengusaha kilang penggilingan padi, maka dapat dipastikan penetapan HDPP untuk GKG dan beras kurang bermanfaat bagi petani, lebih menguntungkan bagi Bulog dan mitra pengusaha kilang padinya, dan merugikan bagi negara. Oleh sebab itu, disarankan agar HDPP ditetapkan untuk satu produk saja, yaitu GKP. HDPP untuk GKG dan beras tidak perlu lagi ditetapkan pemerintah. 2. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk tidak efektif untuk membantu petani. Hal ini dibuktikan oleh beberapa fakta yaitu harga pupuk ditingkat petani jauh diatas HET dan pasokan pupuk ditingkat petani yang kerap kali langka. Secara umum, tidak efektifnya kebijakan subsidi pupuk merupakan komplikasi dari tiga faktor penyebab yaitu rancangan kebijakan yang kurang baik, perilaku pabrikan pupuk yang tidak bertanggung jawab dan melonjakya harga pupuk dunia. Ketiga faktor tersebutlah yang harus menjadi fokus penanganan dalam upaya memperbaiki kebijakan subsidi pupuk tahun 2005. Ke depan, pada tahun 2005, ternyata pencabutan subsidi pupuk dapat menyebabkan harga pupuk melonjak 20-75 persen, yang boleh dikatakan tidak dapat ditolerir, baik dari segi pertimbangan ekonomi maupun politik. Dana subsidi pupuk sebesar Rp. 1,3 trilyun belum tentu disetujui DPR dan pemerintah sepenuhnya dialihkan untuk
pembangunan infrastruktur atau lainnya yang fokus mendukung petani. Dengan pertimbangan tersebut maka setidaknya untuk tahun 2005, tindakan yang lebih baik dipilih Departemen Pertanian ialah memperbaiki tatalaksana penyaluran subsidi pupuk bukan mengalihkan apalagi mencabut subsidi pupuk tersebut. 3. Ada 6 (enam) indikator yang diusulkan sebagai penciri produk strategis, yaitu persentase pangsa dalam nilai total produksi pertanian domestik (peranan dalam perekonomian desa), persentase pangsa dalam penyediaan zat gizi, kalori dan protein (peranan dalam ketahanan pangan), persentase pangsa dalam total serapan tenaga kerja sektor pertanian (peranan dalam pengentasan kemiskinan atau kehidupan penduduk), ketergantungan terhadap impor (kerentanan), insiden banjir impor (kerapuhan) dan trend pertumbuhan (keberlanjutan). Tiga indikator pertama menunjukkan kontribusi relatif suatu produk dalam menentukan dinamika perekonomian desa, memantapkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk, tiga indikator utama berikutnya disepakati luas sebagai tujuan utama pembangunan pertanian. 4. Berdasarkan indikator dan kriteria kuantitatif-obyektif yang dirumuskan maka beras, jagung, kedele dan gula merupakan komoditas strategis yang amat menentukan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan pertanian. Keempat komoditas tersebut layak dijadikan sebagai ” Special Products ” bagi Indonesia. Indonesia perlu kukuh memperjuangkan agar keempat produk strategis tersebut dikecualikan dari perundingan WTO. 5. Pengembangan industri gula tebu kedepan hendaknya di arahkan untuk konsolidasi manajemen. Seluruh pabrik gula BUMN disatukan dalam satu badan usaha dan saham mayoritasnya di miliki oleh petani tebu untuk lebih menjamin kelangsungan penyediaan bahan baku. Lembaga penelitian merupakan bagian integral dari perusahaan. Strategi kebijakan yang dapat ditempuh dalam pengembangan industri gula nasional adalah revitalisasi usahatani tebu, restrukturisasi dan rehabilitasi pabrik gula dan regulasi promotif. 6. Dalam menerapkan strategi pembangunan sektor pertanian dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis maka pembangunan pertanian harus diikuti oleh pengembangan sektor komplemen (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, pasar bagi hasilnya), sehingga diperoleh sumber nilai tambah di luar lahan. Dengan pemikiran yang demikian, maka strategi pembangunan pertanian harus diletakkan dalam perspektif pembangunan pedesaan secara utuh meliputi sektor primer, sektor sekunder (sektor komplemen) dan sektor tersier (jasa). Dengan pendekatan Sistem dan Usaha Agribisnis tersebut, maka pembangunan pertanian jelas berbasis pada
Page 1: LAPORAN AKHIR ANALISIS KEBIJAKSANAA
Page 5 and 6: agribisnis di kawasan lahan rawa tu
Page 7 and 8: pemerintah. Semangat free trade yan
Page 9 and 10: 21. Sesuai dengan Visi, Misi dan Sa
Page 11: three development issues. The three

LAPORAN AKHIR - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?