dukungan kebijakan dalam pengembangan agribisnis peternakan

Persepsi lugu demikianlah yang nampaknya dianut Pemerintah Indonesia
sehingga praktis seluruh kebijakan proteksi dan promosi bagi produk-produk
pertanian dihapus pada periode tahun 1995-2000. Secara unilateral Pemerintah
Indonesia telah mengadopsi kebijakan perdagangan bebas, termasuk untuk produkproduk
peternakan.
Sesungguhya KPPU yang ada saat ini tidak mengamanatkan perdagangan
bebas. KPPU hanyalah tahap awal atau kerangka dasar menuju perdagangan
bebas, yang disepakati sebagai sasaran bersama dalam jangka panjang.
Perundingan menuju perwujudan perdagangan bebas tersebut masih dalam proses,
berlangsung amat alot, dan bahkan mungkin tidak akan terwujud sepenuhnya.
Berbagai perundingan gagal total. Perdagangan bebas sempurna dan adil mungkin
hanya utopia belaka, tujuan normative yang amat baik tapi tidak akan dapat
terwujud dalam tataran praktis.
KPPU masih memungkinkan negara-negara anggota melaksanakan
berbagai instrumen kebijakan yang membatasi akses pasar, dukungan domestik
dan subsidi impor. Selain itu, kini negara-negara sedang berkembang telah
menyadari bahwa KPPU tidak adil, lebih menguntungkan negara-negara maju,
khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut memanfaatkan
kekuatan dominannya dalam mengatur ketentuan-ketentuan dalam KPPU sehingga
praktis dapat mengakomodir semua instrumen kebijakan mereka yang amat
protektif-promotif pada periode tahun 1986-1988, bebas dari ketentuan KPPU.
Pada kajian berikut akan diuraikan berbagai bukti bahwa perdagangan dunia
untuk produk-produk peternakan masih jauh dari prinsip pasar persaingan bebas
dan adil. Hampir semua negara-negara maju, utamanya Amerika Serikat, Uni
Eropa, Jepang dan Korea, masih menerapkan kebijakan perdagangan yang amat
membatasi akses serta memberikan dukungan domestik dan subsidi ekspor yang
amat besar untuk melindungi dan mendukung agribisnis peternakan dalam negeri
mereka masing-masing. Perdagangan produk-produk peternakan masih tetap tidak
bebas dan tidak adil. Fakta empiris tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam
meninjau ulang kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendukung pengembangan
agribisnis peternakan.
394