Pidato Mentan Seminar 24 November - Pusat Sosial Ekonomi dan ...
Pidato Mentan Seminar 24 November - Pusat Sosial Ekonomi dan ...
Pidato Mentan Seminar 24 November - Pusat Sosial Ekonomi dan ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SAMBUTAN KUNCI<br />
MENTERI PERTANIAN<br />
KEBIJAKAN REVITALISASI PERTANIAN<br />
PADA<br />
SEMINAR PERANAN AGRIBISNIS DALAM REVITALISASI PERTANIAN<br />
JAKARTA, <strong>24</strong> NOVEMBER 2005<br />
Yang saya hormati:<br />
• Para Pakar Peserta <strong>Seminar</strong>,<br />
• Para Un<strong>dan</strong>gan <strong>dan</strong> Hadirin Sekalian,<br />
Assalaamu’alaikum Warakhmatulaahi Wabarakhaatuh,<br />
Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Allah SWT karena atas<br />
rahmat-Nya kita dapat hadir pada seminar yang sangat penting ini membahas<br />
tentang revitalisasi pertanian yang menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan<br />
jutaan petani kita yang masih miskin. Pemikiran dari para pakar yang hadir dalam<br />
pertemuan ini saya harapkan dapat membantu menemukan solusi untuk<br />
meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, saya hadir di sini secara<br />
pribadi untuk memaparkan beberapa kebijakan menyangkut revitalisasi pertanian.<br />
Seperti kita ketahui bersama, Presiden RI telah mencanangkan Revitalisasi<br />
Pertanian, Perikanan <strong>dan</strong> kehutanan (RPPK) pada tanggal 11 Juni 2005 di<br />
Jatiluhur, Jawa Barat.<br />
Saudara-saudara Sekalian<br />
Usaha pembangunan harus dipan<strong>dan</strong>g sebagai usaha untuk<br />
memerdekakan rakyat Indonesia dari kondisi keterjajahan dalam berbagai<br />
aspeknya. Kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidak-mampuan<br />
bersaing, <strong>dan</strong> berbagai bentuk ketidak-berdayaan lain merupakan wujud<br />
keterjajahan rakyat oleh kondisi yang tidak diinginkannya <strong>dan</strong> harus dapat segera<br />
dihapuskan. Dan karenanya pembangunan Indonesia dalam segala aspek <strong>dan</strong><br />
bentuknya harus diarahkan untuk menegakkan kedaulatan <strong>dan</strong> mengatasi bentuk<br />
keterjajahan tersebut, serta untuk memajukan kesejahteraan umum,<br />
mencerdaskan kehidupan bangsa, <strong>dan</strong> turut serta dalam memajukan perdamaian<br />
dunia.<br />
Kabinet Indonesia Bersatu telah menterjemahkan amanah rakyat tersebut<br />
dengan menetapkan sasaran program pembangunan nasional untuk menurunkan<br />
jumlah penduduk miskin menjadi hanya 8,2 persen pada tahun 2009 dari sekitar<br />
V-57
16,6 persen pada tahun 2004. Jumlah pengangguran terbuka juga akan<br />
diusahakan untuk diturunkan dari sekitar 9,5 % tahun 2004 menjadi 5,1 persen<br />
tahun 2009. Untuk mencapai sasaran tersebut pertumbuhan ekonomi diupayakan<br />
meningkat dari 5,5 persen tahun 2005 menjadi 7,6 persen tahun 2009 atau ratarata<br />
tumbuh 6,6 persen per tahun. Investasi masyarakat diupayakan meningkat<br />
dari 16,0 persen tahun 2004 menjadi <strong>24</strong>,4 persen tahun 2009, ekspor meningkat<br />
dari 5,5 persen menjadi 8,7 persen <strong>dan</strong> sektor pertanian (termasuk didalamnya<br />
pertanian, perikanan, <strong>dan</strong> kehutanan), industri pengolahan non-migas, <strong>dan</strong> sektor<br />
lain masing-masing tumbuh rata-rata sekitar 3,5 persen, 8,6 persen, <strong>dan</strong> 6,8<br />
persen per tahun.<br />
Pertanian, perikanan, <strong>dan</strong> kehutanan (PPK) memegang peranan sangat<br />
besar dalam pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pertumbuhan<br />
ekonomi makro, peningkatan investasi, peningkatan ekspor, <strong>dan</strong> penumbuhan<br />
sektor-sektor ekonomi utama. Revitalisasi Pertanian Perikanan <strong>dan</strong> Kehutanan<br />
(RPPK) merupakan strategi umum untuk meningkatkan kesejahteraan petani,<br />
nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan; meningkatkan daya saing produk pertanian, perikanan,<br />
<strong>dan</strong> kehutanan; serta menjaga kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan, <strong>dan</strong><br />
kehutanan.<br />
Maksud perumusan <strong>dan</strong> penerbitan kebijakan RPPK adalah untuk<br />
memberikan arah jangka panjang yang jelas bagi pembangunan pertanian,<br />
perikanan, <strong>dan</strong> kehutanan Indonesia berupa harapan kondisi PPK Indonesia di<br />
masa yang akan datang; serta memberikan kebijakan pokok <strong>dan</strong> strategi umum<br />
pembangunan PPK yang dapat menjadi dasar bagi perumusan <strong>dan</strong> pelaksanaan<br />
kebijakan operasional yang kongkrit.<br />
Tujuan RPPK adalah untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi<br />
pengangguran, meningkatkan daya saing kegiatan <strong>dan</strong> produk, membangun<br />
ketahanan pangan; membangun perdesaan, membangun daerah <strong>dan</strong> mengurangi<br />
ketimpangan antar wilayah, <strong>dan</strong> membangun kesinambungan kegiatan serta<br />
melestarian lingkungan hidup.<br />
Untuk itu tanpa mengesampingkan berbagai keunggulan di bi<strong>dan</strong>g lain,<br />
adalah hal yang sangat wajar apabila Indonesia memposisikan diri <strong>dan</strong> bertekad<br />
untuk memperkuat keunggulan sebagai penghasil produk-produk industri <strong>dan</strong> jasa<br />
berbasis sumberdaya alam tropis.<br />
Sehubungan dengan hal tersebut, melalui RPPK ini harapan perbaikan<br />
terhadap kondisi petani, nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan adalah :<br />
(1) Terjadi pengurangan petani gurem dengan laju pengurangan 5 persen per<br />
tahun.<br />
V-58
(2) Petani, nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan menguasai kegiatan usaha yang sesuai<br />
dengan skala keekonomiannya, termasuk dengan pengusahaan lahan petani<br />
yang lebih luas dari kondisi saat ini serta pengusahaan yang lebih intensif<br />
sekaligus ramah lingkungan dengan dukungan teknologi yang memadai.<br />
(3) Pangsa jumlah petani dalam struktur tenaga kerja nasional seimbang dengan<br />
pangsa kontribusi pertanian dalam struktur pendapatan nasional.<br />
(4) Petani, nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan memiliki akses untuk turut melakukan <strong>dan</strong><br />
menguasai kegiatan hulu <strong>dan</strong> hilir dalam sistem produksi-distribusi pertanian<br />
(sistem agribisnis).<br />
(5) Petani, nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan memiliki akses sepenuhnya terhadap<br />
layanan <strong>dan</strong> sumberdaya produktif, seperti lahan, pembiayaan, informasi,<br />
teknologi, <strong>dan</strong> pasar.<br />
(6) Petani, nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan dilindungi dalam melakukan kegiatan<br />
usaha PPK.<br />
(7) Petani, nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan memiliki kemampuan <strong>dan</strong> keberdayaan<br />
untuk mengembangkan kegiatan PPK yang dilakukannya.<br />
(8) Petani, nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan memiliki tingkat pendidikan, Status gizi <strong>dan</strong><br />
ketahanan pangan, serta kesetaraan gender yang baik.<br />
Sejalan dengan harapan terhadap kondisi petani, nelayan, <strong>dan</strong> petanihutan;<br />
harapan terhadap kondisi pelaku usaha PPK Indonesia, termasuk BUMN<br />
<strong>dan</strong> swasta besar nasional adalah :<br />
(1) Pelaku usaha PPK mendapat perlindungan <strong>dan</strong> kepastian hukum terhadap,<br />
kegiatan usaha yang dilakukan.<br />
(2) Pelaku usaha PPK memperoleh kondisi lingkungan usaha, khususnya<br />
berbagai peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha; yang dapat<br />
mendorong peningkatan daya saing, <strong>dan</strong> produktivitas usaha.<br />
(3) Pelaku usaha PPK memiliki akses terhadap dukungan pembiayaan,<br />
informasi, <strong>dan</strong> teknologi yang aktual <strong>dan</strong> sesuai dengan perkembangan<br />
usaha <strong>dan</strong> dinamika bisnis yang terjadi.<br />
Masa depan produk <strong>dan</strong> bisnis PPK diharapkan akan mampu mengatasi<br />
berbagai permasalahan di atas <strong>dan</strong> memiliki kemampuan untuk menyandarkan<br />
keunggulan produksi <strong>dan</strong> distribusinya pada kekuatan <strong>dan</strong> kehandalan kegiatan<br />
luar usahatani, khususnya agroindustri <strong>dan</strong> agroservices dalam satu sistem yang<br />
integratif. Strategi utama dalam pengembangan produk PPK Indonesia adalah<br />
diferensiasi yang menonjolkan keunggulan produk tropis yang berkelanjutan,<br />
disertai dengan mutu <strong>dan</strong> produktivitas yang bersaing. Kegiatan usaha PPK<br />
mengembangkan jenis-jenis produk dengan mengedepankan optimal value dari<br />
V-59
produk yang bersangkutan, membangun merek (brand) yang menghasilkan citra<br />
(image) positif, termasuk merek bersama (collective brand) <strong>dan</strong> merek wilayah<br />
(regional brand), yang mendukung pengembangan merek Indonesia (Indonesian<br />
brand).<br />
Dalam RPPK kebijakan <strong>dan</strong> strategi PPK disusun bersifat integratif, baik<br />
kebijakan dipertanian, perikanan, <strong>dan</strong> kehutanan (policy on agriculture), maupun<br />
kebijakan untuk pertanian, perikanan, <strong>dan</strong> kehutanan (di sektor atau bi<strong>dan</strong>g lain)<br />
atau policy for agriculture; harus memadukan kebijakan yang bersifat jangka<br />
panjang <strong>dan</strong> kegiatan operasional jangka pendek; serta harus memadukan<br />
kebijakan yang mempengaruhi pasar (harga, perdagangan) <strong>dan</strong> kebijakan yang<br />
melakukan peningkatan kondisi struktural (infrastruktur, teknologi); serta<br />
kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aspek kelembagaan.<br />
Kebijakan <strong>dan</strong> strategi operasional Revitalisasi Pertanian, Perikanan, <strong>dan</strong><br />
Kehutanan (RPPK) dinyatakan dalam setiap instrumen kebijakan <strong>dan</strong> keputusan,<br />
dengan prioritas-prioritas sebagai berikut:<br />
1. Investasi <strong>dan</strong> pembiayaan.<br />
a. Fasilitasi pembiayaan investasi <strong>dan</strong> pembiayaan modal kerja dengan<br />
mendorong business plan perbankan, termasuk perbankan syariah, bagi<br />
PPK, antara lain dengan mendorong realisasi kredit untuk UMKM - PPK<br />
yang diharapkan mencapai Rp. 51 trilyun yang telah dialokasikan pada<br />
tahun 2005; baik untuk modal investasi maupun modal kerja.<br />
b. Mengembangkan <strong>dan</strong> memfasilitasi sistem penjaminan kredit bagi petani,<br />
nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan.<br />
c. Mengembangkan sistem pembiayaan jangka panjang <strong>dan</strong> pembiayaan<br />
yang lebih sesuai dengan karakter <strong>dan</strong> siklus usaha PPK.<br />
d. Mengembangkan pembiayaan non-bank, seperti koperasi simpan-pinjam<br />
<strong>dan</strong> pegadaian, serta non-bank-non-koperasi khususnya keuangan mikro<br />
berikut keterkaitannya dengan perbankan; bagi petani, nelayan, <strong>dan</strong><br />
petani-hutan.<br />
2. Manajemen pertanahan <strong>dan</strong> tataruang.<br />
a. Penetapan <strong>dan</strong> penggunaan kebijakan perpajakan untuk mendorong<br />
pemanfaatan lahan produktif yang ditelantarkan <strong>dan</strong> untuk pengurangan<br />
laju alih fungsi lahan, khususnya pada hamparan pertanian yang telah<br />
mendapat fasilitas infrastruktur pertanian.<br />
b. Penegakan hukum tata-ruang, termasuk tata-ruang wilayah pesisir<br />
V-60
c. Penetapan, penegasan, <strong>dan</strong> penegakan hukum bagi tersedianya lahan<br />
pertanian abadi seluas 15 juta hektar lahan beririgasi <strong>dan</strong> 15 juta hektar<br />
lahan kering.<br />
d. Memberikan fasilitasi <strong>dan</strong> infrastruktur bagi pengembangan pertanian<br />
lahan kering.<br />
e. Memberikan pengakuan, perhatian, <strong>dan</strong> perlindungan atas status tanah<br />
komunal <strong>dan</strong> sumberdaya lokal yang berciri terbuka (seperti mata air,<br />
<strong>dan</strong>au, situ, <strong>dan</strong> sebagainya), untuk dimanfaatkan bagi kepentingan<br />
bersama.<br />
f. Memberikan hak penggunaan tanah dalam jangka waktu yang memadai<br />
bagi pengembangan kegiatan usaha PPK yang sesuai.<br />
g. Melakukan proses hukum pertanahan secara tegas <strong>dan</strong> adil menghukum<br />
kasus pelanggaran hukum pertanahan, serta mempublikasikannya.<br />
h. Mengembangkan sistem informasi pertanahan pertanian, perikanan, <strong>dan</strong><br />
kehutanan yang handal <strong>dan</strong> aktual.<br />
3. Pengelolaan lingkungan <strong>dan</strong> sumberdaya alam.<br />
a. Penetapan, penegasan, <strong>dan</strong> penegakan hukum bagi kawasan lindung<br />
<strong>dan</strong> sumberdaya alam terlindungi; disertai pembatasan menuju<br />
penghentian konversi lahan pertanian <strong>dan</strong> Daerah Aliran Sungai.<br />
b. Pengembangan <strong>dan</strong> penguatan pengelolaan sumberdaya alam<br />
partisipatif, khususnya bagi sumberdaya yang berada di beberapa<br />
wilayah administrasi pemerintahan.<br />
4. Infrastruktur pedesaan<br />
a. Pengarahkan investasi pemerintah untuk infrastruktur bagi infrastruktur<br />
pedesaan, berupa irigasi, jalan desa, listrik desa, air bersih desa, <strong>dan</strong><br />
telepon desa; serta infrastruktur pesisir <strong>dan</strong> pulau-pulau kecil.<br />
b. Memfasilitasi prakarsa lokal bagi pembangunan infrastruktur pedesaan,<br />
termasuk perencanaan partisipatif, serta pembangunan <strong>dan</strong><br />
peme1iharaan oleh masyarakat lokal.<br />
5. Pengembangan SDM <strong>dan</strong> pemberdayaan petani-nelayan<br />
a. Pengembangan sistem penyuluhan serta perekrutan <strong>dan</strong> pemberdayaan<br />
penyuluh.<br />
b. Pengembangan pendidikan <strong>dan</strong> latihan bagi petani/nelayan/ petani hutan,<br />
keluarga tani, <strong>dan</strong> petugas pemerintah daerah bi<strong>dan</strong>g PPK berbasis<br />
komunitas.<br />
V-61
c. Pemberdayaan petani serta kelembagaan pertanian <strong>dan</strong> pedesaan<br />
secara partisipatoris.<br />
6. Riset <strong>dan</strong> pengembangan teknologi<br />
a. Kebijakan perpajakan untuk memberikan insentif bagi pengembangan riset<br />
<strong>dan</strong> teknologi terkait pertanian, perikanan, <strong>dan</strong> kehutanan.<br />
b. Pengadaan <strong>dan</strong>a riset <strong>dan</strong> fokus riset jangka panjang berorientasi<br />
pemecahan masalah <strong>dan</strong> peningkatan dayasaing bagi pengembangan<br />
PPK.<br />
c. Pengembangan kerja sama <strong>dan</strong> sinergi antara semua komponen<br />
pemerintah, perguruan tinggi, swasta, <strong>dan</strong> lembaga riset bagi<br />
pengembangan <strong>dan</strong> diseminasi teknologi.<br />
7. Kebijakan perdagangan.<br />
a. Memberikan perlindungan bagi perdagangan yang tidak adil, khususnya<br />
di pasar internasional.<br />
b. Memperjuangkan kondisi kesepakatan internasional, khususnya WTO,<br />
yang mengedepankan kepentingan Indonesia.<br />
c. Mengurangi hambatan perdagangan antar wilayah.<br />
d. Meningkatkan fasilitas perdagangan, angkutan, <strong>dan</strong> penyimpanan bagi<br />
produk pertanian, perikanan, <strong>dan</strong> kehutanan.<br />
8. Promosi <strong>dan</strong> pemasaran<br />
a. Pengembangan, penguatan, <strong>dan</strong> perlindungan merek (brand) PPK<br />
Indonesia, termasuk merek kolektif <strong>dan</strong> merek regional.<br />
b. Mengembangan strategi <strong>dan</strong> kegiatan pemasaran yang sistematik <strong>dan</strong><br />
berkesinambungan bagi peningkatan citra kegiatan <strong>dan</strong> produk PPK<br />
Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.<br />
9. Perpajakan <strong>dan</strong> retribusi<br />
a. Pengecualian pajak pendapatan <strong>dan</strong> pertambahan nilai bagi petani,<br />
nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan; <strong>dan</strong> produk yang dihasilkannya.<br />
b. Peninjauan <strong>dan</strong> penghapusan segala bentuk retribusi yang menciptakan<br />
ekonomi biaya tinggi dalam produksi <strong>dan</strong> distribusi PPK.<br />
c. Mengembangkan sistem perpajakan yang kondusif bagi berbagai<br />
kebijakan lain bi<strong>dan</strong>g PPK<br />
10. Dukungan langsung bagi petani, nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan<br />
a. Meningkatkan kecukupan pangan <strong>dan</strong> gizi bagi petani, nelayan, <strong>dan</strong><br />
petani-hutan; terutama ibu, bayi, <strong>dan</strong> balita.<br />
V-62
. Meningkatkan layanan kesehatan bagi petani, nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan<br />
<strong>dan</strong> keluarganya, khususnya bagi ibu, bayi, <strong>dan</strong> balita.<br />
c. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang murah/bebas biaya <strong>dan</strong><br />
bermutu bagi petani, nelayan, <strong>dan</strong> petani-hutan.<br />
d. Mengusahakan dukungan bagi ketersediaan rumah yang layak,<br />
lingkungan yang sehat, <strong>dan</strong> air bersih, bagi petani, nelayan, <strong>dan</strong> petanihutan.<br />
11. Kebijakan pangan<br />
a. Mendorong <strong>dan</strong> mengembangkan penganeka-ragaman pangan<br />
khususnya yang berbasis tepung bahan baku lokal sebagai salah satu<br />
basis ketahanan pangan .<br />
b. Mengembangkan sistem penca<strong>dan</strong>gan pangan lokal <strong>dan</strong> regional,<br />
khususnya yang dilakukan <strong>dan</strong> kelola oleh masyarakat.<br />
c. Mengembangkan sistem isyarat dini serta sistem pemantauan <strong>dan</strong><br />
pendataan kondisi pangan yang handal <strong>dan</strong> aktual.<br />
d. Melindungan pasar pangan domestik dari kondisi perdagangan pangan<br />
yang tidak adil.<br />
12. Agroindustrialisasi pedesaan<br />
a. Mengembangkan sistem insentif <strong>dan</strong> dukungan bagi pengembangan<br />
agroindustri pedesaan, termasuk industri perikanan, terutama yang<br />
berbahan baku <strong>dan</strong> memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan PPK lokal.<br />
b. Pengembangan pembiayaan bagi investasi <strong>dan</strong> modal kerja khusus bagi<br />
agroindustri pedesaan.<br />
c. Pengembangan teknologi disertai penyuluhan <strong>dan</strong> pendidikan bagi<br />
peningkatan kemampuan <strong>dan</strong> kapasitas tenaga kerja pedesaan dalam<br />
lingkup agroindustri.<br />
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,<br />
Operasionalisasi revitalisasi pertanian dalam lingkup Departemen<br />
Pertanian tertuang dalam program pembangunan pertanian periode 2005-2009<br />
yaitu: yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program<br />
Pengembangan Agribisnis; <strong>dan</strong> (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.<br />
Program peningkatan ketahanan pangan diarahkan untuk memberikan<br />
fasilitasi bagi terjaminnya masyarakat memperoleh pangan yang cukup setiap<br />
saat, sehat <strong>dan</strong> halal. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) dicapainya<br />
ketersediaan pangan tingkat nasional, regional <strong>dan</strong> rumah tangga yang cukup,<br />
aman <strong>dan</strong> halal, (2) meningkatnya keragaman produksi <strong>dan</strong> konsumsi pangan<br />
V-63
masyarakat, <strong>dan</strong> (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi<br />
masalah kerawanan pangan. Rencana tindak program peningkatan ketahanan<br />
pangan yang utama antara lain: (1) Intensifikasi <strong>dan</strong> ekstensifikasi produksi<br />
komoditas pangan pokok, (2) Pengembangan sumber pangan alternatif lokal, (3)<br />
Pengembangan pola konsumsi pangan lokal non-beras, (4) Fasilitasi subsidi input<br />
produksi, (5) Perumusan <strong>dan</strong> penetapan kebijakan harga pangan, (6) Pengelolaan<br />
tata niaga pangan, (7) Penyusunan <strong>dan</strong> penerapan standar kualitas <strong>dan</strong><br />
keamanan pangan, <strong>dan</strong> (8) Pengembangan sistem kewaspadaan pangan <strong>dan</strong> gizi.<br />
Program Pengembangan Agribisnis diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan<br />
yang berorientasi memperluas cakupan kegiatan ekonomi produktif petani serta<br />
peningkatan efisiensi <strong>dan</strong> dayasaing. Perluasan kegiatan ekonomi yang<br />
memungkinkan dilakukan adalah: (1) peningkatan nilai tambah melalui<br />
pengolahan <strong>dan</strong> perbaikan kualitas; <strong>dan</strong> (2) mendorong kegiatan usahatani secara<br />
terpadu mencakup beberapa komoditas (sistem integrasi tanaman-ternak atau<br />
sistem integrasi tanaman-ternak-ikan). Adapun sasaran dari program ini adalah:<br />
(1) berkembangnya usaha di sektor hulu, usahatani (on-farm), hilir (agroindustri)<br />
<strong>dan</strong> usaha jasa penunjang; (2) meningkatnya pertumbuhan PDB sektor pertanian;<br />
<strong>dan</strong> (3) meningkatnya ekspor produk pertanian segar <strong>dan</strong> olahan. Selanjutnya<br />
rencana tindak program pengembangan agribisnis yang utama antara lain: (1)<br />
Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, (2) Penyuluhan,<br />
pendampingan, pendidikan <strong>dan</strong> pelatihan kewirausahaan, (3) Pengembangan<br />
varietas/jenis ternak unggul, (4) Pengembangan teknologi mekanisasi pertanian<br />
untuk peningkatan produktivitas <strong>dan</strong> efisiensi, serta pemanfaatan sumberdaya<br />
energi terbarukan, (5) Pemanfaatan bioteknologi untuk perbaikan tanaman <strong>dan</strong><br />
ternak, (6) Penerapan teknologi pasca panen, (7) Pengembangan agroindustri di<br />
kawasan sentra produksi, <strong>dan</strong> (8) Penyesuaian kebijakan tarif impor <strong>dan</strong> subsidi<br />
ekspor.<br />
Program peningkatan kesejahteraan petani diarahkan untuk memfasilitasi<br />
peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses<br />
terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, <strong>dan</strong><br />
perlindungan terhadap petani. Se<strong>dan</strong>gkan sasaran yang ingin dicapai adalah: (1)<br />
meningkatnya kapasitas <strong>dan</strong> posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya<br />
kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya<br />
produktif; <strong>dan</strong> (4) meningkatnya pendapatan petani.<br />
Rencana tindak program peningkatan kesejahteraan petani yang utama<br />
antara lain: (1) Penguatan kelembagaan penyuluhan <strong>dan</strong> pertanian lain di<br />
perdesaan, (2) Pengembangan diversifikasi usaha rumahtangga berbasis<br />
V-64
pertanian, (3) Advokasi penataan hak pemilikan, sertifikasi <strong>dan</strong> pencegahan<br />
konversi lahan, (4) Perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan <strong>dan</strong> pajak<br />
progresif lahan, (5) Pemberian insentif usaha <strong>dan</strong> promosi investasi, (6) Fasilitasi<br />
investasi <strong>dan</strong> kemitraan usaha, (7) peningkatan infrastruktur perdesaan, <strong>dan</strong> (8)<br />
Pengembangan model kelembagaan usahatani berbasis inovasi pertanian.<br />
Demikian sambutan saya, atas perhatian para un<strong>dan</strong>gan <strong>dan</strong> hadirin<br />
sekalian, serta kesempatan yang telah diberikan panitia untuk menyampaikan<br />
sambutan ini , saya mengucapkan terima kasih.<br />
Wassalaamu’alaikum Warakhmatulaahi Wabarakhaatuh,<br />
Menteri Pertanian,<br />
ANTON APRIYANTONO<br />
D:\data\data\Anjak-2005\<strong>Pidato</strong> <strong>Mentan</strong> <strong>Seminar</strong> <strong>24</strong> <strong>November</strong><br />
V-65