Pidato Mentan Seminar 24 November - Pusat Sosial Ekonomi dan ...

produk yang bersangkutan, membangun merek (brand) yang menghasilkan citra
(image) positif, termasuk merek bersama (collective brand) dan merek wilayah
(regional brand), yang mendukung pengembangan merek Indonesia (Indonesian
brand).
Dalam RPPK kebijakan dan strategi PPK disusun bersifat integratif, baik
kebijakan dipertanian, perikanan, dan kehutanan (policy on agriculture), maupun
kebijakan untuk pertanian, perikanan, dan kehutanan (di sektor atau bidang lain)
atau policy for agriculture; harus memadukan kebijakan yang bersifat jangka
panjang dan kegiatan operasional jangka pendek; serta harus memadukan
kebijakan yang mempengaruhi pasar (harga, perdagangan) dan kebijakan yang
melakukan peningkatan kondisi struktural (infrastruktur, teknologi); serta
kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aspek kelembagaan.
Kebijakan dan strategi operasional Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan (RPPK) dinyatakan dalam setiap instrumen kebijakan dan keputusan,
dengan prioritas-prioritas sebagai berikut:
1. Investasi dan pembiayaan.
a. Fasilitasi pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dengan
mendorong business plan perbankan, termasuk perbankan syariah, bagi
PPK, antara lain dengan mendorong realisasi kredit untuk UMKM - PPK
yang diharapkan mencapai Rp. 51 trilyun yang telah dialokasikan pada
tahun 2005; baik untuk modal investasi maupun modal kerja.
b. Mengembangkan dan memfasilitasi sistem penjaminan kredit bagi petani,
nelayan, dan petani-hutan.
c. Mengembangkan sistem pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan
yang lebih sesuai dengan karakter dan siklus usaha PPK.
d. Mengembangkan pembiayaan non-bank, seperti koperasi simpan-pinjam
dan pegadaian, serta non-bank-non-koperasi khususnya keuangan mikro
berikut keterkaitannya dengan perbankan; bagi petani, nelayan, dan
petani-hutan.
2. Manajemen pertanahan dan tataruang.
a. Penetapan dan penggunaan kebijakan perpajakan untuk mendorong
pemanfaatan lahan produktif yang ditelantarkan dan untuk pengurangan
laju alih fungsi lahan, khususnya pada hamparan pertanian yang telah
mendapat fasilitas infrastruktur pertanian.
b. Penegakan hukum tata-ruang, termasuk tata-ruang wilayah pesisir
V-60