Pidato Mentan Seminar 24 November - Pusat Sosial Ekonomi dan ...

c. Penetapan, penegasan, dan penegakan hukum bagi tersedianya lahan
pertanian abadi seluas 15 juta hektar lahan beririgasi dan 15 juta hektar
lahan kering.
d. Memberikan fasilitasi dan infrastruktur bagi pengembangan pertanian
lahan kering.
e. Memberikan pengakuan, perhatian, dan perlindungan atas status tanah
komunal dan sumberdaya lokal yang berciri terbuka (seperti mata air,
danau, situ, dan sebagainya), untuk dimanfaatkan bagi kepentingan
bersama.
f. Memberikan hak penggunaan tanah dalam jangka waktu yang memadai
bagi pengembangan kegiatan usaha PPK yang sesuai.
g. Melakukan proses hukum pertanahan secara tegas dan adil menghukum
kasus pelanggaran hukum pertanahan, serta mempublikasikannya.
h. Mengembangkan sistem informasi pertanahan pertanian, perikanan, dan
kehutanan yang handal dan aktual.
3. Pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam.
a. Penetapan, penegasan, dan penegakan hukum bagi kawasan lindung
dan sumberdaya alam terlindungi; disertai pembatasan menuju
penghentian konversi lahan pertanian dan Daerah Aliran Sungai.
b. Pengembangan dan penguatan pengelolaan sumberdaya alam
partisipatif, khususnya bagi sumberdaya yang berada di beberapa
wilayah administrasi pemerintahan.
4. Infrastruktur pedesaan
a. Pengarahkan investasi pemerintah untuk infrastruktur bagi infrastruktur
pedesaan, berupa irigasi, jalan desa, listrik desa, air bersih desa, dan
telepon desa; serta infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil.
b. Memfasilitasi prakarsa lokal bagi pembangunan infrastruktur pedesaan,
termasuk perencanaan partisipatif, serta pembangunan dan
peme1iharaan oleh masyarakat lokal.
5. Pengembangan SDM dan pemberdayaan petani-nelayan
a. Pengembangan sistem penyuluhan serta perekrutan dan pemberdayaan
penyuluh.
b. Pengembangan pendidikan dan latihan bagi petani/nelayan/ petani hutan,
keluarga tani, dan petugas pemerintah daerah bidang PPK berbasis
komunitas.
V-61