Pidato Mentan Seminar 24 November - Pusat Sosial Ekonomi dan ...

SAMBUTAN KUNCI
MENTERI PERTANIAN
KEBIJAKAN REVITALISASI PERTANIAN
PADA
SEMINAR PERANAN AGRIBISNIS DALAM REVITALISASI PERTANIAN
JAKARTA, 24 NOVEMBER 2005
Yang saya hormati:
• Para Pakar Peserta Seminar,
• Para Undangan dan Hadirin Sekalian,
Assalaamu’alaikum Warakhmatulaahi Wabarakhaatuh,
Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Allah SWT karena atas
rahmat-Nya kita dapat hadir pada seminar yang sangat penting ini membahas
tentang revitalisasi pertanian yang menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan
jutaan petani kita yang masih miskin. Pemikiran dari para pakar yang hadir dalam
pertemuan ini saya harapkan dapat membantu menemukan solusi untuk
meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, saya hadir di sini secara
pribadi untuk memaparkan beberapa kebijakan menyangkut revitalisasi pertanian.
Seperti kita ketahui bersama, Presiden RI telah mencanangkan Revitalisasi
Pertanian, Perikanan dan kehutanan (RPPK) pada tanggal 11 Juni 2005 di
Jatiluhur, Jawa Barat.
Saudara-saudara Sekalian
Usaha pembangunan harus dipandang sebagai usaha untuk
memerdekakan rakyat Indonesia dari kondisi keterjajahan dalam berbagai
aspeknya. Kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidak-mampuan
bersaing, dan berbagai bentuk ketidak-berdayaan lain merupakan wujud
keterjajahan rakyat oleh kondisi yang tidak diinginkannya dan harus dapat segera
dihapuskan. Dan karenanya pembangunan Indonesia dalam segala aspek dan
bentuknya harus diarahkan untuk menegakkan kedaulatan dan mengatasi bentuk
keterjajahan tersebut, serta untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam memajukan perdamaian
dunia.
Kabinet Indonesia Bersatu telah menterjemahkan amanah rakyat tersebut
dengan menetapkan sasaran program pembangunan nasional untuk menurunkan
jumlah penduduk miskin menjadi hanya 8,2 persen pada tahun 2009 dari sekitar
V-57

16,6 persen pada tahun 2004. Jumlah pengangguran terbuka juga akan
diusahakan untuk diturunkan dari sekitar 9,5 % tahun 2004 menjadi 5,1 persen
tahun 2009. Untuk mencapai sasaran tersebut pertumbuhan ekonomi diupayakan
meningkat dari 5,5 persen tahun 2005 menjadi 7,6 persen tahun 2009 atau ratarata
tumbuh 6,6 persen per tahun. Investasi masyarakat diupayakan meningkat
dari 16,0 persen tahun 2004 menjadi 24,4 persen tahun 2009, ekspor meningkat
dari 5,5 persen menjadi 8,7 persen dan sektor pertanian (termasuk didalamnya
pertanian, perikanan, dan kehutanan), industri pengolahan non-migas, dan sektor
lain masing-masing tumbuh rata-rata sekitar 3,5 persen, 8,6 persen, dan 6,8
persen per tahun.
Pertanian, perikanan, dan kehutanan (PPK) memegang peranan sangat
besar dalam pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pertumbuhan
ekonomi makro, peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan penumbuhan
sektor-sektor ekonomi utama. Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan
(RPPK) merupakan strategi umum untuk meningkatkan kesejahteraan petani,
nelayan, dan petani-hutan; meningkatkan daya saing produk pertanian, perikanan,
dan kehutanan; serta menjaga kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan, dan
kehutanan.
Maksud perumusan dan penerbitan kebijakan RPPK adalah untuk
memberikan arah jangka panjang yang jelas bagi pembangunan pertanian,
perikanan, dan kehutanan Indonesia berupa harapan kondisi PPK Indonesia di
masa yang akan datang; serta memberikan kebijakan pokok dan strategi umum
pembangunan PPK yang dapat menjadi dasar bagi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional yang kongkrit.
Tujuan RPPK adalah untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi
pengangguran, meningkatkan daya saing kegiatan dan produk, membangun
ketahanan pangan; membangun perdesaan, membangun daerah dan mengurangi
ketimpangan antar wilayah, dan membangun kesinambungan kegiatan serta
melestarian lingkungan hidup.
Untuk itu tanpa mengesampingkan berbagai keunggulan di bidang lain,
adalah hal yang sangat wajar apabila Indonesia memposisikan diri dan bertekad
untuk memperkuat keunggulan sebagai penghasil produk-produk industri dan jasa
berbasis sumberdaya alam tropis.
Sehubungan dengan hal tersebut, melalui RPPK ini harapan perbaikan
terhadap kondisi petani, nelayan, dan petani-hutan adalah :
(1) Terjadi pengurangan petani gurem dengan laju pengurangan 5 persen per
tahun.
V-58

(2) Petani, nelayan, dan petani-hutan menguasai kegiatan usaha yang sesuai
dengan skala keekonomiannya, termasuk dengan pengusahaan lahan petani
yang lebih luas dari kondisi saat ini serta pengusahaan yang lebih intensif
sekaligus ramah lingkungan dengan dukungan teknologi yang memadai.
(3) Pangsa jumlah petani dalam struktur tenaga kerja nasional seimbang dengan
pangsa kontribusi pertanian dalam struktur pendapatan nasional.
(4) Petani, nelayan, dan petani-hutan memiliki akses untuk turut melakukan dan
menguasai kegiatan hulu dan hilir dalam sistem produksi-distribusi pertanian
(sistem agribisnis).
(5) Petani, nelayan, dan petani-hutan memiliki akses sepenuhnya terhadap
layanan dan sumberdaya produktif, seperti lahan, pembiayaan, informasi,
teknologi, dan pasar.
(6) Petani, nelayan, dan petani-hutan dilindungi dalam melakukan kegiatan
usaha PPK.
(7) Petani, nelayan, dan petani-hutan memiliki kemampuan dan keberdayaan
untuk mengembangkan kegiatan PPK yang dilakukannya.
(8) Petani, nelayan, dan petani-hutan memiliki tingkat pendidikan, Status gizi dan
ketahanan pangan, serta kesetaraan gender yang baik.
Sejalan dengan harapan terhadap kondisi petani, nelayan, dan petanihutan;
harapan terhadap kondisi pelaku usaha PPK Indonesia, termasuk BUMN
dan swasta besar nasional adalah :
(1) Pelaku usaha PPK mendapat perlindungan dan kepastian hukum terhadap,
kegiatan usaha yang dilakukan.
(2) Pelaku usaha PPK memperoleh kondisi lingkungan usaha, khususnya
berbagai peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha; yang dapat
mendorong peningkatan daya saing, dan produktivitas usaha.
(3) Pelaku usaha PPK memiliki akses terhadap dukungan pembiayaan,
informasi, dan teknologi yang aktual dan sesuai dengan perkembangan
usaha dan dinamika bisnis yang terjadi.
Masa depan produk dan bisnis PPK diharapkan akan mampu mengatasi
berbagai permasalahan di atas dan memiliki kemampuan untuk menyandarkan
keunggulan produksi dan distribusinya pada kekuatan dan kehandalan kegiatan
luar usahatani, khususnya agroindustri dan agroservices dalam satu sistem yang
integratif. Strategi utama dalam pengembangan produk PPK Indonesia adalah
diferensiasi yang menonjolkan keunggulan produk tropis yang berkelanjutan,
disertai dengan mutu dan produktivitas yang bersaing. Kegiatan usaha PPK
mengembangkan jenis-jenis produk dengan mengedepankan optimal value dari
V-59

produk yang bersangkutan, membangun merek (brand) yang menghasilkan citra
(image) positif, termasuk merek bersama (collective brand) dan merek wilayah
(regional brand), yang mendukung pengembangan merek Indonesia (Indonesian
brand).
Dalam RPPK kebijakan dan strategi PPK disusun bersifat integratif, baik
kebijakan dipertanian, perikanan, dan kehutanan (policy on agriculture), maupun
kebijakan untuk pertanian, perikanan, dan kehutanan (di sektor atau bidang lain)
atau policy for agriculture; harus memadukan kebijakan yang bersifat jangka
panjang dan kegiatan operasional jangka pendek; serta harus memadukan
kebijakan yang mempengaruhi pasar (harga, perdagangan) dan kebijakan yang
melakukan peningkatan kondisi struktural (infrastruktur, teknologi); serta
kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aspek kelembagaan.
Kebijakan dan strategi operasional Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan (RPPK) dinyatakan dalam setiap instrumen kebijakan dan keputusan,
dengan prioritas-prioritas sebagai berikut:
1. Investasi dan pembiayaan.
a. Fasilitasi pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dengan
mendorong business plan perbankan, termasuk perbankan syariah, bagi
PPK, antara lain dengan mendorong realisasi kredit untuk UMKM - PPK
yang diharapkan mencapai Rp. 51 trilyun yang telah dialokasikan pada
tahun 2005; baik untuk modal investasi maupun modal kerja.
b. Mengembangkan dan memfasilitasi sistem penjaminan kredit bagi petani,
nelayan, dan petani-hutan.
c. Mengembangkan sistem pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan
yang lebih sesuai dengan karakter dan siklus usaha PPK.
d. Mengembangkan pembiayaan non-bank, seperti koperasi simpan-pinjam
dan pegadaian, serta non-bank-non-koperasi khususnya keuangan mikro
berikut keterkaitannya dengan perbankan; bagi petani, nelayan, dan
petani-hutan.
2. Manajemen pertanahan dan tataruang.
a. Penetapan dan penggunaan kebijakan perpajakan untuk mendorong
pemanfaatan lahan produktif yang ditelantarkan dan untuk pengurangan
laju alih fungsi lahan, khususnya pada hamparan pertanian yang telah
mendapat fasilitas infrastruktur pertanian.
b. Penegakan hukum tata-ruang, termasuk tata-ruang wilayah pesisir
V-60

c. Penetapan, penegasan, dan penegakan hukum bagi tersedianya lahan
pertanian abadi seluas 15 juta hektar lahan beririgasi dan 15 juta hektar
lahan kering.
d. Memberikan fasilitasi dan infrastruktur bagi pengembangan pertanian
lahan kering.
e. Memberikan pengakuan, perhatian, dan perlindungan atas status tanah
komunal dan sumberdaya lokal yang berciri terbuka (seperti mata air,
danau, situ, dan sebagainya), untuk dimanfaatkan bagi kepentingan
bersama.
f. Memberikan hak penggunaan tanah dalam jangka waktu yang memadai
bagi pengembangan kegiatan usaha PPK yang sesuai.
g. Melakukan proses hukum pertanahan secara tegas dan adil menghukum
kasus pelanggaran hukum pertanahan, serta mempublikasikannya.
h. Mengembangkan sistem informasi pertanahan pertanian, perikanan, dan
kehutanan yang handal dan aktual.
3. Pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam.
a. Penetapan, penegasan, dan penegakan hukum bagi kawasan lindung
dan sumberdaya alam terlindungi; disertai pembatasan menuju
penghentian konversi lahan pertanian dan Daerah Aliran Sungai.
b. Pengembangan dan penguatan pengelolaan sumberdaya alam
partisipatif, khususnya bagi sumberdaya yang berada di beberapa
wilayah administrasi pemerintahan.
4. Infrastruktur pedesaan
a. Pengarahkan investasi pemerintah untuk infrastruktur bagi infrastruktur
pedesaan, berupa irigasi, jalan desa, listrik desa, air bersih desa, dan
telepon desa; serta infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil.
b. Memfasilitasi prakarsa lokal bagi pembangunan infrastruktur pedesaan,
termasuk perencanaan partisipatif, serta pembangunan dan
peme1iharaan oleh masyarakat lokal.
5. Pengembangan SDM dan pemberdayaan petani-nelayan
a. Pengembangan sistem penyuluhan serta perekrutan dan pemberdayaan
penyuluh.
b. Pengembangan pendidikan dan latihan bagi petani/nelayan/ petani hutan,
keluarga tani, dan petugas pemerintah daerah bidang PPK berbasis
komunitas.
V-61

c. Pemberdayaan petani serta kelembagaan pertanian dan pedesaan
secara partisipatoris.
6. Riset dan pengembangan teknologi
a. Kebijakan perpajakan untuk memberikan insentif bagi pengembangan riset
dan teknologi terkait pertanian, perikanan, dan kehutanan.
b. Pengadaan dana riset dan fokus riset jangka panjang berorientasi
pemecahan masalah dan peningkatan dayasaing bagi pengembangan
PPK.
c. Pengembangan kerja sama dan sinergi antara semua komponen
pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga riset bagi
pengembangan dan diseminasi teknologi.
7. Kebijakan perdagangan.
a. Memberikan perlindungan bagi perdagangan yang tidak adil, khususnya
di pasar internasional.
b. Memperjuangkan kondisi kesepakatan internasional, khususnya WTO,
yang mengedepankan kepentingan Indonesia.
c. Mengurangi hambatan perdagangan antar wilayah.
d. Meningkatkan fasilitas perdagangan, angkutan, dan penyimpanan bagi
produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.
8. Promosi dan pemasaran
a. Pengembangan, penguatan, dan perlindungan merek (brand) PPK
Indonesia, termasuk merek kolektif dan merek regional.
b. Mengembangan strategi dan kegiatan pemasaran yang sistematik dan
berkesinambungan bagi peningkatan citra kegiatan dan produk PPK
Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Perpajakan dan retribusi
a. Pengecualian pajak pendapatan dan pertambahan nilai bagi petani,
nelayan, dan petani-hutan; dan produk yang dihasilkannya.
b. Peninjauan dan penghapusan segala bentuk retribusi yang menciptakan
ekonomi biaya tinggi dalam produksi dan distribusi PPK.
c. Mengembangkan sistem perpajakan yang kondusif bagi berbagai
kebijakan lain bidang PPK
10. Dukungan langsung bagi petani, nelayan, dan petani-hutan
a. Meningkatkan kecukupan pangan dan gizi bagi petani, nelayan, dan
petani-hutan; terutama ibu, bayi, dan balita.
V-62

. Meningkatkan layanan kesehatan bagi petani, nelayan, dan petani-hutan
dan keluarganya, khususnya bagi ibu, bayi, dan balita.
c. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang murah/bebas biaya dan
bermutu bagi petani, nelayan, dan petani-hutan.
d. Mengusahakan dukungan bagi ketersediaan rumah yang layak,
lingkungan yang sehat, dan air bersih, bagi petani, nelayan, dan petanihutan.
11. Kebijakan pangan
a. Mendorong dan mengembangkan penganeka-ragaman pangan
khususnya yang berbasis tepung bahan baku lokal sebagai salah satu
basis ketahanan pangan .
b. Mengembangkan sistem pencadangan pangan lokal dan regional,
khususnya yang dilakukan dan kelola oleh masyarakat.
c. Mengembangkan sistem isyarat dini serta sistem pemantauan dan
pendataan kondisi pangan yang handal dan aktual.
d. Melindungan pasar pangan domestik dari kondisi perdagangan pangan
yang tidak adil.
12. Agroindustrialisasi pedesaan
a. Mengembangkan sistem insentif dan dukungan bagi pengembangan
agroindustri pedesaan, termasuk industri perikanan, terutama yang
berbahan baku dan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan PPK lokal.
b. Pengembangan pembiayaan bagi investasi dan modal kerja khusus bagi
agroindustri pedesaan.
c. Pengembangan teknologi disertai penyuluhan dan pendidikan bagi
peningkatan kemampuan dan kapasitas tenaga kerja pedesaan dalam
lingkup agroindustri.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Operasionalisasi revitalisasi pertanian dalam lingkup Departemen
Pertanian tertuang dalam program pembangunan pertanian periode 2005-2009
yaitu: yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program
Pengembangan Agribisnis; dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
Program peningkatan ketahanan pangan diarahkan untuk memberikan
fasilitasi bagi terjaminnya masyarakat memperoleh pangan yang cukup setiap
saat, sehat dan halal. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) dicapainya
ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup,
aman dan halal, (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan
V-63

masyarakat, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi
masalah kerawanan pangan. Rencana tindak program peningkatan ketahanan
pangan yang utama antara lain: (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi
komoditas pangan pokok, (2) Pengembangan sumber pangan alternatif lokal, (3)
Pengembangan pola konsumsi pangan lokal non-beras, (4) Fasilitasi subsidi input
produksi, (5) Perumusan dan penetapan kebijakan harga pangan, (6) Pengelolaan
tata niaga pangan, (7) Penyusunan dan penerapan standar kualitas dan
keamanan pangan, dan (8) Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
Program Pengembangan Agribisnis diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan
yang berorientasi memperluas cakupan kegiatan ekonomi produktif petani serta
peningkatan efisiensi dan dayasaing. Perluasan kegiatan ekonomi yang
memungkinkan dilakukan adalah: (1) peningkatan nilai tambah melalui
pengolahan dan perbaikan kualitas; dan (2) mendorong kegiatan usahatani secara
terpadu mencakup beberapa komoditas (sistem integrasi tanaman-ternak atau
sistem integrasi tanaman-ternak-ikan). Adapun sasaran dari program ini adalah:
(1) berkembangnya usaha di sektor hulu, usahatani (on-farm), hilir (agroindustri)
dan usaha jasa penunjang; (2) meningkatnya pertumbuhan PDB sektor pertanian;
dan (3) meningkatnya ekspor produk pertanian segar dan olahan. Selanjutnya
rencana tindak program pengembangan agribisnis yang utama antara lain: (1)
Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, (2) Penyuluhan,
pendampingan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, (3) Pengembangan
varietas/jenis ternak unggul, (4) Pengembangan teknologi mekanisasi pertanian
untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta pemanfaatan sumberdaya
energi terbarukan, (5) Pemanfaatan bioteknologi untuk perbaikan tanaman dan
ternak, (6) Penerapan teknologi pasca panen, (7) Pengembangan agroindustri di
kawasan sentra produksi, dan (8) Penyesuaian kebijakan tarif impor dan subsidi
ekspor.
Program peningkatan kesejahteraan petani diarahkan untuk memfasilitasi
peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses
terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan
perlindungan terhadap petani. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah: (1)
meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya
kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya
produktif; dan (4) meningkatnya pendapatan petani.
Rencana tindak program peningkatan kesejahteraan petani yang utama
antara lain: (1) Penguatan kelembagaan penyuluhan dan pertanian lain di
perdesaan, (2) Pengembangan diversifikasi usaha rumahtangga berbasis
V-64

pertanian, (3) Advokasi penataan hak pemilikan, sertifikasi dan pencegahan
konversi lahan, (4) Perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan dan pajak
progresif lahan, (5) Pemberian insentif usaha dan promosi investasi, (6) Fasilitasi
investasi dan kemitraan usaha, (7) peningkatan infrastruktur perdesaan, dan (8)
Pengembangan model kelembagaan usahatani berbasis inovasi pertanian.
Demikian sambutan saya, atas perhatian para undangan dan hadirin
sekalian, serta kesempatan yang telah diberikan panitia untuk menyampaikan
sambutan ini , saya mengucapkan terima kasih.
Wassalaamu’alaikum Warakhmatulaahi Wabarakhaatuh,
Menteri Pertanian,
ANTON APRIYANTONO
D:\data\data\Anjak-2005\Pidato Mentan Seminar 24 November
V-65