Pidato Mentan Seminar 24 November - Pusat Sosial Ekonomi dan ...

c. Pemberdayaan petani serta kelembagaan pertanian dan pedesaan
secara partisipatoris.
6. Riset dan pengembangan teknologi
a. Kebijakan perpajakan untuk memberikan insentif bagi pengembangan riset
dan teknologi terkait pertanian, perikanan, dan kehutanan.
b. Pengadaan dana riset dan fokus riset jangka panjang berorientasi
pemecahan masalah dan peningkatan dayasaing bagi pengembangan
PPK.
c. Pengembangan kerja sama dan sinergi antara semua komponen
pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga riset bagi
pengembangan dan diseminasi teknologi.
7. Kebijakan perdagangan.
a. Memberikan perlindungan bagi perdagangan yang tidak adil, khususnya
di pasar internasional.
b. Memperjuangkan kondisi kesepakatan internasional, khususnya WTO,
yang mengedepankan kepentingan Indonesia.
c. Mengurangi hambatan perdagangan antar wilayah.
d. Meningkatkan fasilitas perdagangan, angkutan, dan penyimpanan bagi
produk pertanian, perikanan, dan kehutanan.
8. Promosi dan pemasaran
a. Pengembangan, penguatan, dan perlindungan merek (brand) PPK
Indonesia, termasuk merek kolektif dan merek regional.
b. Mengembangan strategi dan kegiatan pemasaran yang sistematik dan
berkesinambungan bagi peningkatan citra kegiatan dan produk PPK
Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Perpajakan dan retribusi
a. Pengecualian pajak pendapatan dan pertambahan nilai bagi petani,
nelayan, dan petani-hutan; dan produk yang dihasilkannya.
b. Peninjauan dan penghapusan segala bentuk retribusi yang menciptakan
ekonomi biaya tinggi dalam produksi dan distribusi PPK.
c. Mengembangkan sistem perpajakan yang kondusif bagi berbagai
kebijakan lain bidang PPK
10. Dukungan langsung bagi petani, nelayan, dan petani-hutan
a. Meningkatkan kecukupan pangan dan gizi bagi petani, nelayan, dan
petani-hutan; terutama ibu, bayi, dan balita.
V-62