PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2008 ...
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2008 ...
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2008 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
19<br />
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),<br />
dibentuk kelompok kerja dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU<br />
Kabupateni/Kota.<br />
Bagian Kedua<br />
Verifikasi Kelengkapan Administrasi<br />
Pemenuhan Syarat Bakal Calon<br />
Pasal 31<br />
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan<br />
administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,<br />
terhadap partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal calon<br />
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.<br />
Pasal 32<br />
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengadakan verifikasi<br />
terhadap pemenuhan syarat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,<br />
melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan<br />
administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,<br />
yaitu berkenaan dengan surat keterangan dan surat pernyataan masing-masing bakal<br />
calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana<br />
dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.<br />
(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengadakan verifikasi<br />
terhadap pemenuhan syarat bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),<br />
melakukan kegiatan apabila ternyata 1 (satu) atau lebih pemenuhan syarat bakal calon<br />
ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, KPU, KPU<br />
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada partai politik yang<br />
mengajukan bakal calon untuk dilengkapi atau diperbaiki.<br />
(3) Partai politik sesuai dengan tingkatannya menyampaikan hasil perbaikan pemenuhan<br />
syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota<br />
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah<br />
pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.<br />
Pasal 33<br />
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk<br />
mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD<br />
Kabupaten/Kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau<br />
menggunakan dokumen palsu.
Change language