PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2008 ...
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2008 ...
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2008 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3<br />
BAB I<br />
KETENTUAN <strong>UMUM</strong><br />
Pasal 1<br />
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :<br />
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan<br />
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil<br />
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan<br />
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<br />
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun <strong>2008</strong> tentang Pemilihan<br />
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan<br />
Perwakilan Rakyat Daerah.<br />
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan<br />
perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPR, DPRD<br />
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.<br />
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara<br />
Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam<br />
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang<br />
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.<br />
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,<br />
selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara<br />
Pemilu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.<br />
6. Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas<br />
Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Bawaslu, Panwas Provinsi dan Panwas<br />
Kabupaten/Kota adalah pengawas penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD<br />
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.<br />
7. Partai Politik Peserta Pemilu, selanjutnya disebut partai politik adalah peserta Pemilu<br />
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana<br />
dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Partai<br />
Politik sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD<br />
Kabupaten/Kota Tahun 2009.<br />
8. Verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan<br />
DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi/penelitian terhadap keabsahan pemenuhan<br />
syarat pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan syarat bakal calon anggota<br />
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU<br />
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Change language