Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawasan ... - DPPM UII

4 8
kerja ini mempengaruhi tingginya porsentase penagangguran bagi kaum perempuan. Data
dari World Bank tahun 1996 menunjukkan bahwa porsentase pengangguran bagi kaum
perempuan adalah 5,1% sedangkan laki-laki sebanyak 3,9%. Ketimpangan jender juga terjadi
dibidang-bidang lain.
Sebenarnya di Indonesia upaya penyadaran terhadap permasalahan ketimpangan jender
terus digalakkan, sejak tahun 1993, melalui Kantor Menteri Negara Peranan Wanita, perintah
mencanangkan program Penigkatan Peranan Wanita (P2W) Program ini merata disegala
sektor. Hingga kini, kebanyakan pemerintah untuk melakukan kegiatan pemberdayaan wanita
terus dilakukan. Didalam GBHN 1999-2004, kebijakan program pemberdayaan perempuan
sebagaimana terdapat di dalam Bab IV, diarahkan untuk :
1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu
memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender.
2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap
mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum
perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta
kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut arahan GBHN, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
membuat rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan 2000 – 2004.
Didalam Perencana Induk tersebut terdapat kebijakan-kebijakan untuk program pemberdayaan
perempuan disegala bidang, termasuk bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
Didalam bidang tersebut Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mempunyai Program-program
sebagai berikut :
1. Pengembangan pusat pelayanan kesehatan dan lingkungan (dalam kawasan industri).
2. Keterlibatan perempuan dalam pengembangan teknologi terapan yang jender sensitif.
3. Peningkatan rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melibatkan perempuan.
4. Peserta masyarakat dalam penanggulangan lahan dengan melibatkan perempuan.
5. Perlindungan kawasan pemukiman (pengaturan tata ruang, air bersih, dan drainase).
6. Pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup (pemanfaatan dan pengelolaan
hasil hutan ikutan).
7. Keterlibatan perempuan dalam merencanakan, melaksanakan dan memonitoring
lingkungan.
8. Meningkatkan pemahaman perempuan terhadap isu-isu lingkungan dan konservasi dan
termasuk dampaknya terhadap kesehatan produksi.
9. Melaksanakan pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh mulai dari pelayanan, promotif,
pencegahan, pengobatan sampai pelayanan rehabilitatif terutama didaerah industri,
pertambangan, pertanian dan lain-lain.
10. Perlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan teknologi yang menyangkut
lingkungan hidup, misalnya pertanian, industri dan konservasi tanah.
11. Melibatkan dan memberdayakan perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan
pengelolaan kawasan pemukiman.
Kemudian dalam masalah pencegahan pencemaran lingkungan, Program pemberdayaan
perempuan mencakup :
1. Peningkatan pengetahuan perempuan mengenai bahan berbahaya beracun dan penglolaan
limbah yang berada di sekitarnya (rumah tangga, tempat kerja, dan lain-lain).
2. Peningkatan pengetahuan perempuan mengenai akibat pencemaran lingkungan atau bahan
berbahaya terhadap kesehatan manusia termasuk kesehatan reproduksi, kesehatan mahluk
hidup lain, eksistem serta cara menghindarinya.
Fenomena: Vol. 4 No. 1 Maret 2006 ISSN : 1693-4296