Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawasan ... - DPPM UII

3 9 

Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawasan 

Jender di Kodya Yogyakarta 

Hastuti Puspitasari 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 

Abstract 

Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan peranserta masyarakat secara luas. 

Tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup bukan monopoli kaum laki-laki saja atau 

kaum perempuan saja. Pengelolaan lingkungan hidup juga bukan peran kodrati melainkan 

merupakan peran sosial yang dapat dipertukarkan sehingga kaum laki-laki dan kaum 

perempuan dapat berperan secara bersama-sama. 

Meskipun peran di dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan bersama-sama, 

pada kenyataannya peran tersebut masih menampakkan perbedaan. Ada kegiatan-kegiatan 

pengelolaan lingkungan hidup yang hanya dilakukan oleh kaum perempuan dan ada kegiatan 

pengelolaan lingkungan hidup yang hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja. Ada pula dalam 

satu kegiatan pengelolan lingkungan hidup, laki-laki mendominasi posisi tertentu dan dipihak 

lain perempuan juga mendominasi posisi tertentu. 

Pengelolaan lingkungan hidup harus diputuskan bersama baik oleh laki-laki maupun 

Fenomena: Vol. 4 No. 1 Maret 2006 ISSN : 1693-4296

4 0 

perempuan. Tetapi khusus dalam masalah peranserta laki-laki dan perempuan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup belum terlihat adanya pembagian yang seimbang. Hal ini perlu 

ditelaah baik dari segi aturan hukum dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan 

hidup maupun dari segi implementasinya. Segi-segi tersebut perlu ditelaah untuk melihat 

apakah penyebab terjadinya ketimpangan jender dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut 

disebabkan oleh faktor aturan hukum dan kebijakannya atau karena faktor persepsi yang 

keliru mengenai peran laki-laki dan perempuan yang ada di tengah masyarakat. 

Mengingat bidang pengelolaan lingkungan hidup sangat luas, maka dalam penelitian 

tentang Evaluasi pengelolaan lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta ini difokuskan pada 

sosialisasi pengambilan keputusan tentang sosialisasi pengelolan lingkungan hidup. 

Analisis jender mencakup beberapa hal, yakni: 

1. Analisis tentang kegiatan baik kegiatan produktif, reproduktif maupun kegiatan sosial. 

2. Analisis tentang akses (peluang) dalam menggunakan sumber daya dan mengambil 

keputusan. 

3. Analisis tentang kontrol (penguasaan) terhadap sumber daya fisik, situasi kondisi pasar 

dan sumber daya sosial budaya. 

4. Analisis tentang partisipasi dalam berbagai kegiatan. 

5. Analisis tentang dampak dari suata program 

6. Analisis tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung yang meliputi lingkungan budaya, 

tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan dalam keluarga, struktur kelembagaan, 

penyebaran teknologi dan ketrampilan, norma yang berlaku, kebijaksanaan dan hukum 

yang berlaku, latihan pendidikan dan keadaan politik. 

Dalam penelitian ini, analisis jender akan difokuskan pada dua hal yaitu 1) analisis tentang 

partisipasi (keterlibatan) dalam suatu kegiatan yaitu keterlibatan dalam sosialisasi pengelolaan 

lingkungan hidup, dan 2) analisisi tentang faktor penghambat dan pendukung yang terfokus 

pada norma aturan, dalam hal ini adalah aturan tentang pengelolaan lingkungan hidup. 

Kemudian perspektif jender dalam penelitian ini juga menggunakan indikator jender. Di 

dalam analisis jender ada beberapa indikator yang dapat dijadikan pijakan untuk menilai apakah 

kegiatan-kegiatan tertentu sudah mencerminkan keadilan jender atau belum. Indikator-indikator 

jender dan tidak jender tersebut dikembangkaan oleh M Bekti Hendrianto (1997) dalam 

penelitiannya tentang Pola Asuh berwawasan jender. Indikator-indikator tersebut adalah 

1. Indikator Berwawasan Jerder : 

a. Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama. 

b. Laki-laki dan perempuan memiliki wewenang yang propesional. 

c. Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis (dengan melibatkan laki-laki 

dan perempuan). 

d. Laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang sama dalam sebuah kegiatan. 

2. Indikator tidak berwawasan Jerder. 

a. ada perbedaan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. 

b. Wewenang di dominasi oleh laki-laki. 

c. Pengambilan keputusan dilakukan secara otoriter (tidak mendengarkan aspirasi kaum 

perempuan). 

d. Tugas dalam sebuah kegiatan dibedakan. 

Indikator –indikator berwawasan jender dan tidak berwawasan jender tersebut akan 

dipergunakan untuk menganalisa pengambilan keputusan dalam sosialisasi penegelolaan 

lingkungan hidup di 4 (empat) kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu Kecamatan 

Mergangsan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Jetis. 


Pengambilan di 4 (empat) Kecamatan tersebut berdasarkan kebijakan tata ruang kota 

Yogyakarta di kawasan padat penduduk dan Daerah Aliran Sungai Code, dimana keterlibatan 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup akan sangat berpengaru terhadap kondisi 

lingkungan wilayanya. 

Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana wujud pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta, terutama di 

Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan 

Jetis 

2. Bagaimanakah laki-laki dan perempuan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan 

tentang sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup tersebut 

3. Bagaimana kebijakan dan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Kotamadya 

Yogyakarta mengakomodasi wawasan jender 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena peneliti tidak melakukan uji statistik 

dalam analisis data. Tabulasi yang disajikan dalam penelitian ini hanya untuk menyederhanakan 

penjelasan 

Obyek penelitian, lokasi penelitian dan Subyek penlitian 

Obyek penelitian ini adalah pengelolaan lingkungan hidup berwawasan jender. 

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta, terutama di Kecamatan 

Mergangsan, Wirobrajan, Gondomanan dan Jetis. 

Para subyek dalam penelitian ini adalah Pejabat camat di 4 (empat) kecamatan tersebut. 

Sumber data 

Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data penelitian ini 

juga berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Metode pengumpulan data 

Metode pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara terhadap subyek 

penelitian 

Analisis dan Pendekatan 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif dimana fakta-fakta dari 

kasus yang diteliti akan telaah secara mendalam kemudian ditarik pada dalil yang bersifat 

umum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif yang berbasis pada aturan-aturan hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup. 

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis jender untuk memperkuat perspektif 

jender pada obyek penelitian. Analisis jender yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis tentang peranan dalam pengambilan keputusan secara kualitatif dan analisis terhadap 

peraturan hukum. Analisis jender didasarkan pada Indikator sebagai berikut: 

1. Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama. 

2. Laki-laki dan perempuan memiliki wewenang yang propesional. 

3. Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis (dengan melibatkan laki-laki dan 

Fenomena: Vol. 4 No. 1 Maret 2006 ISSN : 1693-4296 

4 1

4 2 

perempuan). 

4. Laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang sama dalam sebuah kegiatan. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kebijakan dan Perngaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Analisis jender juga diterapkan dalam pengaturan mengenai suatu kegiatan didalam 

peraturan hukum. Analisis terhadap peraturan hukum ini dilakukan dengan asumsi bahwa 

terjadinya ketimpangan jender ditengah masyarakat dapat disebabkan oleh adanya peraturan 

hukum yang substansinya diskriminatif. Telaah atas peraturan hukum ini ditujukan untuk 

memperoleh gambaran mengenai ada tidaknya aturan yang diskriminatif. 

Peranserta masyarakat di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketnetuanketentuan 

pokok pengelolaan lingkungan hidup (UULN) disebutkan didalam Pasal 6 ayat (1) 

yang berbunyi : “setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperanserta dalam 

rangka pengelolaan lingkungan hidup”. 

Penjelasannya berbunyi : “Hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat 

untuk berperanserta dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tetap 

perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan adanya peranserta tersebut 

anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah 

lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup”. 

Kemudian di dalam UUPLH, disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) 

dan ayat (2). Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 (UUPLH) berbunyi : “Setiap 

orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Penjelasannya berbunyi : “Peran sebagaiamana dimaksud di dalam Pasal ini meliputi 

peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun 

dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak 

lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan 

pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan 

dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang 

pengelolaan lingkungan hidup”. 

Kemudian Pasal 7 ayat (1) berbunyi : “Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama 

dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup”. 

Ayat (2) berbunyi : “Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas, dilakukan dengan cara: 

1. Meningkatkan kemandirian, kebudayaan masyarakat dan kemitraan. 

2. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. 

3. Menumbuh ketanggapsegaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. 

4. Memberikan saran pendapat. 

5. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan. 

Pelaksanaannya berbunyi : Huruf a :“Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan 

masyarakat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan 

lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. 

Huruf b : “Peningkatan kemajuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan peran 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup”. 

Huruf c berbunyi : “Meningkatkan ketanggap segeraan masyarakat akan semakin 

menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif”. 

Huruf e berbunyi : “Dengan meningkatnya ketanggap segeraan akan meningkatkan 


kecepatan pemberian informasi tentang sesuatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat 

segera ditindaklanjuti”. 

Apabila dicermati ketentuan-ketentuan tentang peranserta baik di dalam UULH maupun 

UUPLH tidak satupun ayat yang memberi peluang diskriminasi peran. Di dalam ketentuan 

tersebut hanya disebutkan kata masyarakat. Dengan demikian, secara substausial, ketentuanketentuan 

tersebut tidak mengindikasikan adanya jender pada laki-laki atau pada perempuan 

saja. 

Didalam peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 14 Tahun 1998 tentang 

pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah juga tidak ada satupun yang 

diskriminatif atau mengandung ketimpangan jender. Demikian pula didalam Peraturan Daerah 

Propinsi D.I.Y. No. 3 Tahun 1997 tentang pengendalian pembuangan limbah cair, tidak terdapat 

satu pasal pun yang diskriminatif terhadap perempuan. Ketentuan tentang perizinan (Pasal 3 

ayat (1)), ketentuan tentang kewajiban pengusaha (Pasal 10 sampai Pasal 15) maupun 

ketentuan Pidana dan Penyidikan didalam peraturan daerah No. 3 Tahun 1997 ini, secara 

subtansial tidak mengandung diskriminasi terhadap perempuan atau tidak mengandung bias 

jender pada laki-laki atau perempuan 

Hal yang sama juga tergambar didalam surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 

No. 258/KPTS/1998 tentang PROKASIH, keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa 

Yogyakarta No. 157 A/KPTS/1998 tentang Baku Mutu limbah cair bagi kegiatan Hotel, keputusan 

Gubernur Jepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 65/KTPS/1999 tentang Baku Mutu limbah 

cair untuk kegiatan pelayanan kesehatan. 

Di tingkat Kotamdya Yogyakarta, ketentuan didalam peraturan daerah No. 6 Tahun 1994 

tentang RUTRK, terutama didalam Pasal 107 b disebutkan tentang hak setiap orang untuk 

berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian RUTRK Yogyakarta sesuai 

dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Pasal 108 juga disebutkan 

kewajiban setiap orang untuk mentaati RUTRK dan ikut serta memelihara kualitas tata ruang 

kota, baik dari segi redaksi maupun subtansi, ketentuan didalam peraturan daerah ini juga 

tidak mengindikasikan adanya ketimpangan jender sebab hak dan kewajiban masyarakat 

dalam RUTRK adalah sama atau berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. 

Hal yang sama terdapat pula didalam peraturan Daerah Kotamdya Yogyakarta tentang 

persampahan dan assainering. 

Didalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 6 Tahun 1995 tentang 

persampahan dikatakan bahwa: “Pengelolaan sampah adalah sangat dan tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan sampah”. 

Pasal 8 ayat (1) berbunyi: “Pemeliharaan kebersihan sampah mejadi tanggung jawab 

bersama antara pemerintah Daerah dan masyarakat”. 

Pasal 8 ayat (4) berbunyi: “Kegiatan masyarakat didalam melaksanakan usaha tindakan 

sebagaimana tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah dilakukan melalui : 

a. Pemeliharaan kebersihan sampah di lingkungan masing-masing baik secara pribadi maupun 

secara gotong royong. 

b. Penanganan sampah khusus wajib dilakukan sendiri oleh penimbun sampah untuk 

menghilangkan khususannya sehingga menjadi sampah umum. 

c. Penyediaan tempat sampah didalam persil secara tertutup dengan jumlah menurut 

kebutuhan dan diletakkan ditempat yang mudah dicapai oleh armada sampah. 

Kemudian didalam peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 9 Tahun 1991 tentang 

Pemeliharaan assainering. Pasal 2 disebutkan bahwa pemilik izin assainering adalah orang 

atau badan hukum. Didalam Pasal 7 dikatakan bahwa penyambungan assainering dapat 


4 3

4 4 

dilakukan oleh pemohon. Didalam Pasal 8 disebutkan beberapa larangan kepada setiap orang 

atau badan hukum untuk : 

a. Melakukan penyambungan assainering tanpa izin. 

b. Menggunakan assainering bertentangan dengan fungsi assainering tersebut. 

c. Membuang bahan-bahan padat atau cair, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup 

saluran dan bahan-bahan yang mudah menyala dan meletus yang dapat menimbulkan 

bahaya atau merusak assainering. 

d. Menambah atau merubah bangunan assainering tanpa izin Walikota terlebih dahulu. 

e. Membangun bangunan di atas assainering. 

Di dalam ketentuan-ketentuan diatas, tampak adopsi kesetaraan jender telah ada 

disebabkan baik ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban, tentang larangann maupun 

ketentuan-ketentuan lainnya di kedua peraturan daerah tersebut tidak terdapat substansi yang 

diskriminatif atau timpang jender. 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta 

Mengingat luasnya ruang lingkup lingkungan hidup, maka penelitian diarahkan pada 

beberapa bidang lingkungan hidup, terutama yang mendapat perhatian untuik dikelola di kota 

Yogyakarta yaitu : 

a. Sanitasi assainering 

b. Pengelolaan sampah 

c. Pengelolaan limbah cair rumah tangga 

Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk sosialisasi 

pengelolaan lingkungan hidup 

Didalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan lingkungan hidup ditingkat 

kecamatan, kaum perempuan belum sepenuhnya dilibatkan. Hal itu. Namun begitu adakalanya 

dalam proses pengambilan keputusan menyangkut pengelolaan lingkungan hidup tertentu, 

perempuan selalu dilibatkan. Dari hasil wawancara terhadap subyek penelitian, didapatkan 

data bahwa kaum laki-laki selalu dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan kaum perempuan kadang-kadang 

dilibatkan. Keadaan sperti itu sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel-tabel yang disajikan 

di bawah ini. 

Tabel 1 

Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan tentang sosialisasi 

pengelolaan lingkungan Hidup di Kecamatan Mergangsan 

Bidang Pengelolaan L P 

Pemeliharaan sanitasi / assainering 

Pengelolaan sampah 

Pengelolaan limbah cair 

Sumber : Data Primer, diolah 

Selalu 

Selalu 

Selalu 

Kadang-kadang 

Kadang-kadang 

Kadang-kadang 

Dari tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa di kecamatan Mergangsan, kaum laki-laki 

selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai sosialisasi pengelolaan lingkungan 

hidup, sedangkan kaum perempuan hanya kadang-kadang saja. 


Tabel 2 


pengelolaan lingkungan Hidup di Kecamatan Gondomanan 

4 5 






Selalu 

Selalu 

Selalu 

Kadang-kadang 

Selalu Aktif 

Kadang-kadang 

Tabel 2.tersebut menunjukkan bahwa di kecamatan Gondomanan, Laki-laki selalu 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan tengtang sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup, 

sedangkan kaum perempuan hanya pada masalah pengelolaan sampah saja selalu dilibatkan 

secara aktif. Sedangkan pada masalah sanitasi/assainering dan pengolahan limbah cair, kaum 

perempuan kadang-kadang saja dilibatkan. 

Tabel 3 


pengelolaan lingkungan Hidup di Kecamatan Wirobrajan 





Selalu 

Selalu 

Selalu 

Kadang-kadang 

Kadang-kadang 

Kadang-kadang 


Dari tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa di kecamatan Wirobrajan, kaum laki-laki selalu 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup, 

sedangkan kaum perempuan hanya kadang-kadang saja. 

Tabel 4 


pengelolaan lingkungan Hidup di Kecamatan Jetis 





Selalu 

Selalu 

Selalu 

Selalu-aktif 

Selalu-aktif 

Selalu-aktif 



4 6 

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa di kecamatan Jetis, kaum laki-laki dan kaum perempuan 

selalu dilibatkan dalam soialisasi semua bidang lingkungan hidup,baik pada pemeliharaan 

sanitasi, pengelolaan sampah maupun dalam pengelolaan limbah cair rumah tanga. 

Pembedaan peran di dalam pengeloaan lingkungan hidup dapat terlihat di 3 kecamatan, 

yaitu kecamatan Mergangsan, Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Wiribrajan. Kaum 

perempuan di wilayah tersebut tidak selalu dilibatkan di dalam pengelolan lingkungan hidup. 

Hal itu tampak dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam sosialisasi pengelolaan 

lingkungan hidup di Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan. Kondisi ini dapat dilihat pada 

fakta bahwa di dalam rapat-rapat menyangkut pemeliharaan sanitasi/assainering ternyata 

kaum laki-laki selalu dilibatkan sedangkan kaum perempuan tidak selalu dilibatkan. 

Pembedaan ini terjadi karena pemeliharan sanitas/assainering diidentikkan dengan pekerjaan 

laki-laki 

Di dalam pengelolaan sampah, pihak Kecamatan Mergangsan dan kecamatan Wirobrajan, 

perempuan kadang-kadang saja dilibatkan, sementara di Kecamatan Gondomanan, perempuan 

selalu dilibatkan secara aktif, demikian juga di kecamatan Jetis. 

Peranserta laki-laki dan perempuan tersebut merupakan preseden baik bagi upaya 

perwujudan kesetaraan jender yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Penanganan 

sampah memerlukan kesadaran dan peranserta bersama sebab masalah penanganan sampah 

sebagaimana dikatakan oleh Otto Soemarwoto (1997), merupakan masalah yang pelik dan 

jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan naiknya jumlah penduduk. Otto Soemarwoto 

mengatakan bahwa pencemaran paling utama di Indonesia adalah pencemaran limbah domestik, 

terutama sampah. 

Pembedaan peran di tahap-tahap tertentu karena ada kegiatan yang hanya dilakukan 

oleh laki-laki saja, dan ada kegiatan yang hanya dilakukan oleh perempuan saja serta ada 

kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.. Keadaan ini meneguhkan persepsi bahwa 

laki-laki yang berjiwa maskulin selalu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang membutuhkan 

kerja pikiran dan kekuatan fisik sementara perempuan yang berjiwa feminin selalu terlibat 

dengan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan. Indikator maskulin selalu 

diarahkan pada rasionalitas, kekuatan fisik dan keberanian sedangkan indikator feminin selalu 

diarahkan pada perasaan, kelembutan keuleten dan kehati-hatian 

Kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan jender terjadi karena 

laki-laki dan perempuan turut berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Didalam pengelolaan 

sampah, laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengelola 

sampah. Laki-laki dan perempuan juga memiliki wewenang yang propesional, dilibatkan didalam 

pengambilan keputusan dan memiliki tugas yang sama didalam pengumpulan sampah, 

pembuangan dan pengomposan serta dalam persetujuan pembayaran retribusi. Adapun yang 

tidak berwawasan jender ini didasarkan pada indikator-indikator bahwa ada perbedaan tanggung 

jawab antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki bertanggung jawab terhadap tahap kegiatan 

pengelolaan sampah. Sementara itu, pada masalah pemeliharaan saluran sanitasi dan 

assainering, laki-laki masih memiliki tanggungjawab utama, demikian juga pada masalah 

penanggulangan limbah cair. 

Untuk lebih jelas melihat klasifikasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup kecamatan 

Mergangsan, kecamatan Gondomanan, kecamatan Wirobrajan dan kecamatan Jetis yang 

berwawasan jender dan tidak perlu atau belum berwawasan jender dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 


4 7 

Tabel 5 

Klasifikasi Kegiatan Berwawasan Jender dan Tidak Berwawasan Jender 

Di 4 (empat) Kecamatan 

No 

Kegiatan 

Jender 

Klasifikasi 

Mendekati 

Jender 

Bias 

Jender 

1. 

2. 

3. 

Sanitasi / assainering 



rumah tangga 

1 

2 

1 

3 

2 

3 

Fakta-fakta diatas menunjukkan ada pembedaan peran cukup tajam didalam 

pengelolaan lingkungan hidup, dimana hanya ada 1 (satu) kecamatan yang dalam sosialisasi 

pengelolaan lingkungan hidup sudah berwawasan jender, sedangkan 3 (tiga) kecamatan belum 

menujukkan wawasan jender atau mendekati jender, sebab kaum perempuan bukannya tidak 

dilibatkan, tetapi hanya kadang-kadang saja. Dalam pengelolaan sampah, hanya ada 2 (dua) 

kecamatan yang sudah menunjukkan arah berwawasan jender, sedangkan 2 (dua) lainnya 

belum sepenuhnya berwawasan jender. Kemudian dalam pengelolaan lmbah cair rumah tangga, 

hanya ada 1 (satu) kecmatan yang berwawasan jender, sedangkan 3 (tiga) lainnya belum 

sepenuhnya. Gambaran di atas memperlihatkan adanya diskriminasi terhadap hak dan 

kewajiban laki-laki dan perempuan untuk berperan secara proporsional/setara.. 

Mayling Oey Gerdiner (1996) mengatakan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki 

sebnarnya hanya terjadi pada fungsi biologis, selebihnya perempuan tidak berbeda dengan 

laki-laki. Jika perbedaan jender meluas, hal ini disebabkan karena pandangan dan perlakuan 

yang dikriminatif secara sosial. Dikriminasi jender ini kemudian mendapat dukungan dari 

keluarga dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. 

Diskriminasi jender juga terjadi hampir di setiap proses pembangunan baik ditingkat 

lokal meupun ditingkat global. Diskriminasi tersebut terjadi sebab ada sistem sosial budaya, 

peraturan – peraturan dan struktur kelembagaan yang makin memperluas perbedaan perlakuan 

terhadap laki-laki dan perempuan. Pembedaan peran didalam kegiatan pengelolaan lingkungan 

hidup sebenarnya tidak perlu terjadi karena, menunjuk pada pendapat Gerdiner diatas, 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya pada segi biologis yang secara kodrati tidak 

dapat dipertukarkan 

Ketimpangan jender yang terjadi didalam pengelolaan lingkungan hidup di 4 (empat) 

kecamatan yang diteliti tidak dapat dilepaskan dari kondisi global masyarakat Indonesia yang 

juga mengalami ketimpangan jender, sebagamana ada dalam struktur sosial masyarakat 

Indonesia, komposisi laki-laki dan wanita masih belum proposional. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa dalam struktur masyarakat Indonesia, laki-laki mendominasi berbagai bidang, 

sedangkan perempuan berada pada posisi marjinal. Sebagai contoh, bidang pendidikan, data 

dari Biro Pusat statistik (1993) menunjukkan bahwa perempuan yang berumur 10 tahun keatas 

dengan pendidikan SD sebanyak 27,4% sedangkan laki-laki 30,4%. Perempuan yang 

berpendidikan SLTP sebanyak 9,29% dan laki-laki 11,5%. Perempuan yang berpendidikan 

SLTA sebanyak 7,8% dan laki-laki sebanyak 11,5%. Ditingkat perguruan tinggi, perempuan 

sebanyak 1% dan laki-laki sebanyak 2%.Tingkat partisipasi kerja perempuan juga lebih 

rendah dari pada laki-laki. Tahun 1988, tingkat partisipasi angkatan kerja kaum perempuan 

ialah 37,4% sedangkan laki-laki 62,6%. Tahun 1993, tingkat partisipasi angkatan kerja kaum 

perempuan sebanyak 38,8% sedangkan laki-laki 62,2%, rendahnya tingkat partisipasi angkatan 


4 8 

kerja ini mempengaruhi tingginya porsentase penagangguran bagi kaum perempuan. Data 

dari World Bank tahun 1996 menunjukkan bahwa porsentase pengangguran bagi kaum 

perempuan adalah 5,1% sedangkan laki-laki sebanyak 3,9%. Ketimpangan jender juga terjadi 

dibidang-bidang lain. 

Sebenarnya di Indonesia upaya penyadaran terhadap permasalahan ketimpangan jender 

terus digalakkan, sejak tahun 1993, melalui Kantor Menteri Negara Peranan Wanita, perintah 

mencanangkan program Penigkatan Peranan Wanita (P2W) Program ini merata disegala 

sektor. Hingga kini, kebanyakan pemerintah untuk melakukan kegiatan pemberdayaan wanita 

terus dilakukan. Didalam GBHN 1999-2004, kebijakan program pemberdayaan perempuan 

sebagaimana terdapat di dalam Bab IV, diarahkan untuk : 

1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu 

memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender. 

2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap 

mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum 

perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta 

kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

Sebagai tindak lanjut arahan GBHN, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

membuat rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan 2000 – 2004. 

Didalam Perencana Induk tersebut terdapat kebijakan-kebijakan untuk program pemberdayaan 

perempuan disegala bidang, termasuk bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Didalam bidang tersebut Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mempunyai Program-program 

sebagai berikut : 

1. Pengembangan pusat pelayanan kesehatan dan lingkungan (dalam kawasan industri). 

2. Keterlibatan perempuan dalam pengembangan teknologi terapan yang jender sensitif. 

3. Peningkatan rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melibatkan perempuan. 

4. Peserta masyarakat dalam penanggulangan lahan dengan melibatkan perempuan. 

5. Perlindungan kawasan pemukiman (pengaturan tata ruang, air bersih, dan drainase). 

6. Pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup (pemanfaatan dan pengelolaan 

hasil hutan ikutan). 

7. Keterlibatan perempuan dalam merencanakan, melaksanakan dan memonitoring 

lingkungan. 

8. Meningkatkan pemahaman perempuan terhadap isu-isu lingkungan dan konservasi dan 

termasuk dampaknya terhadap kesehatan produksi. 

9. Melaksanakan pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh mulai dari pelayanan, promotif, 

pencegahan, pengobatan sampai pelayanan rehabilitatif terutama didaerah industri, 

pertambangan, pertanian dan lain-lain. 

10. Perlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan teknologi yang menyangkut 

lingkungan hidup, misalnya pertanian, industri dan konservasi tanah. 

11. Melibatkan dan memberdayakan perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan 

pengelolaan kawasan pemukiman. 

Kemudian dalam masalah pencegahan pencemaran lingkungan, Program pemberdayaan 

perempuan mencakup : 

1. Peningkatan pengetahuan perempuan mengenai bahan berbahaya beracun dan penglolaan 

limbah yang berada di sekitarnya (rumah tangga, tempat kerja, dan lain-lain). 

2. Peningkatan pengetahuan perempuan mengenai akibat pencemaran lingkungan atau bahan 

berbahaya terhadap kesehatan manusia termasuk kesehatan reproduksi, kesehatan mahluk 

hidup lain, eksistem serta cara menghindarinya. 


3. Peningkatan akses perempuan terhadap informasi yang jujur mengenai bahan berbahaya 

yang berakibat buruk terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lain dan mencemari 

serta merusak lingkungan. 

4. Peningkatan kemampuan dalam memilih bahan yang sama lingkungan. 

Arah kebijakan di dalam GBHN dan program Menteri Pemberdayaan Perempuan perlu 

diasosiasikan ke masyarakat luas. Masyarakat juga harus mempunyai inisiatif untuk 

meningkatkan partisifasinya dalam mempunyai inisiatif untuk meningkatkan inisiatifnya dalam 

pemberdayaan perempuan, termasuk dibidang lingkungan hidup. 

Khusus dalam bidang pengelolaan lingkungan, perempuan sebenarnya mempunyai hak 

untuk dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring lingkungan. Hak ini ternyata 

belum terisolasi didalam kegiatan pengelolaan sanitasi dan assainering, pengelolaan sampah 

dan penanggulangan limbah cair rumah tangga. Padahal posisi perempuan di dalam kegiatan 

tersebut sangat penting mengingat peranannya yang selalu berhubungan dengan penggunaan 

produk-produk yang potensial menimbulkan bahya terhadap lingkungan, seperti deterjen, 

insektisida, formula pembersih lantai, kaca peralatan rumah tangga, kosmetik dan pengolahan 

bahan makanan. Maka dari itu, program peningkatan pengetahuan perempuan mengenai bahan 

berbahaya beracun (B 3 

) sangat tepat dengan keberadaan perempuan yang sangat signifikan 

dalam masalah limbah domestik. 

Pemberdayaan perempuan didalam kegiatan pengelolaan sanitasi assainering, 

pengelolaan sampah dan penanggulangan limbah cair sangat diperlukan. Ketiga bidang kegiatan 

tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat. Peningkatan pengetahuan mengenai seluk beluk 

sanitasi dan assainering perlu diberikan kepada perempuan. Pengetahuan mengenai 

pengelolaan sampah yang efektif dengan teknologi yang sederhana dan tepat guna juga perlu 

diasosiasikan. Pemberian informasi mengenai limbah berikut mekanisme pencegahan dan 

penanggulangan juga perlu dilakukan. Hal ini dilakukan guna meminimalisasikan beban 

pencemaran, terutama didaerah perkotaan. 

Didalam Agenda 21 Nasional juga disebutkan bahwa kelompok utama yang berperan 

dalam realisasi program –program dipengelolaan limbah padat dan cair adalah swasta, kaum 

perempuan dan LSM. 

1. Membangun kesadaran konsumen akan dampak lingkungan yang dikonsumsi / dipakai. 

2. Memfasilitasi peserta masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana limbah dan 

memastikan bahwa penyediaan sarana dan prasarana tersebut sesuai dengan kebudayaan 

dan kondisi lingkungan setempat. Inisiatif masyarakat ini penting terutama pada daerah 

pedesaan dimana pemerintah sulit menjangkau daerah-daerah tersebut. 

kemudian peranan kaum perempuan dalam pengelolaan limbah padat dan cair diwujudkan 

dalam kegiatan-kegiatan : 

1. Merubah dan mempengaruhi perubahan pola konsumsi sehingga dengan demikian akan 

mengurangi timbulan limbah, sebagai pengatur kebutuhan rumah tangga dan penataan 

anak-anak dalam masa pertumbuhannya, perempuan mempunyai peranan yang sangat 

penting untuk memperbaiki pola konsumsi dan mengurangi timbulan sampah. Oleh karena 

itu program pemasaran sosial dan penataan untuk pola konsumsi yang berkelanjutan 

seperti program kesadaran konsumen dan program minimisasi limbah perlu dirancang 

sedemikian rupa sehingga secara efektif dapat meningkatkan pengetahuan kaum 

perempuan. 

2. Mempengaruhi perubahan tingkah laku dalam pembuangan sampah maupun kebiasaan 

yang berhubungan dengan pemakaian fasilitas tersebut. 

3. Memberikan masukan dalam perencanaan, operasi dan pemeliharaan fasiltas sanitasi. 

Sebagai pemakai fasilitas sanitasi, prempuan seringkali merupakan sumber yang sangat 


4 9

5 0 

baik untuk perencanaan, operasi dan pemeliharaan fasiltas sanitasi. Oleh karena itu 

komponen peran serta masyarakat dari program sanitasi perlu membangkitkan peranserta 

aktif dari perempuan. 

Posisi kaum perempuan dalam pengelolaan limbah padat dan cair harus dimaknai bahwa 

peserta mereka diperlukan guna mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang dijiwai dengan 

sifat feminin, yang suka merawat, teliti dan hati-hati. Inilah apa yang disebut perempuan 

menyebabkan perempuan tidak selalu dilibatkan dalam proyek pembangunan padahal kaum 

perempuan akan terkena dampak dari proyek pembangunan tersebut. 

Didalam pengelolaan limbah padat dan cair yang didalamnya juga termasuk masalah 

sanitasi / assainering dan persampahan, data dari lokasi penelitian yang menunjukkan 

ketimpangan jender merupakan salah satu bentuk peroyek pengolaan lingkungan hidup yang 

tidak memperhatikan kepentingan perempuan. Pengelolaan sanitasi dan limbah cair yang 

lebih banyak dikerjakan laki-laki merupakan bentuk proyek yang dilakukan atas dasar prinsip 

patriorki seperti yang dikatakan oleh Shiva. Hal inilah yang akhirnya meminggirkan kaum 

perempuan sehingga jika terjadi kerusakan dalam akibat pengelolaan lingkungan yang berbasis 

pada prinsip patriorki atau prinsip maskulinitas maka perempuan akan ikut menanggung resiko. 

Ketimpangan jender yang tampak di lokasi penelitian merupakan wujud masih dominannya 

presepsi bahwa pembangunan merupakan urusan laki-laki atau pembangunan atas dasar 

prinsip patriorki. Prinsip ini ternyata berimplikasi pada pengutamaan kaum laki-laki untuk oleh 

Vandana Shiva sebagai konsep ecofeminisme. Begitu pentingnya kaum perempuan dengan 

jiwa faminitasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga Vandana Shiva (1997) 

memberikan ilustrasi yang menarik dengan mengatakan 

“Kini kita tahu, kerusakan dalam penyingkiran kaum perempuan ke pinggir adalah buah 

dari sebagaian besar program dan proyek pembangunan yang melanggar integritas kaum 

perempuan dan merusak produktivitas alam. Kaum perempuan, sebagai korban penindasan 

bentuk-bentuk pembangunan patriorki, mulai melawan untuk melindungi alam dan menjaga 

kelangsungan hidup mereka”. 

Gagasan Vandana Shiva tentang Ecofeminisme, yaitu memulihkan pembangunan 

lingkungan hidup dengan prinsip feminim adalah reaksi atas terjadinya pembangunan yang 

timpang sebagai proyek patriarki yang melibatkan dominasi, kerusakan, kekerasan, 

penundukan, perampasan serta pengabaian perempuan dari alam. Sebenarnya reaksi Shiva 

juga ditangani oleh berbagai ketimpangan jender yang cenderung bias kepada laki-laki. 

Ketimpangan jender yang tidak memperhatikan kepentingan dilibatkan dalam seluruh proses 

pembangunan, baik ditingkat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Kaum lakilaki 

pula yang memegang posisi kunci dalam pengambilan keputusan. Pembedaan peranperan 

tertentu justru akan berakibat bagi minimnya kepedulian perempuan dalam kegitankegiatan 

yang bukan menjadi tanggungjawab dan tugasnya. Keadaan ini tidak menguntungkan 

bagi upaya peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan secara keseluruhan. 

Didalam upaya peningkatan daya guna dan hasil guna pembangunan yang berhubungan dengan 

pengelolaan lingkungan hidup, peran serta perempuan harus ditingkatkan melalui berbagai 

upaya, baik yang berbentuk upaya penyadaran, pelatihan, pemberian informasi maupun upaya 

melibatkan langsung pada semua kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya-upaya 

tersebut akan mampu meningkatkan mutu peranserta perempuan dalam pengelolaan lingkungan 

hidup. 

Koesnadi Herdjasoemantri (1992) menegaskan bahwa mutu peranserta masyarakat 

tergantung kepada wawasan lingkungan, tingkat kesadaran, kekuatan dan kemampuan 

lembaga dan pranata sosial serta kesempatan dan ruang gerak yang memadai bagi prakarsa 

masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana nampak di kecamatan Mergangsan 


dan Wirobrajan terutama pengelolaan sanitasi, sampah dan limbah cair rumah tangga selain 

mewujudkan pengelolaan yang timpang jender dan mengabaikan prinsip ecofeminisme juga 

tidak memberi ruang gerak yang luas bagi peranserta perempuan. Keterlibatan perempuan 

didalam kegiatan pengelolaan sanitasi / assainering sampah dan limbah cair rumah tangga 

justru akan mampu meningkatkan kesadaran dan mutu peranserta mereka pada pengelolaan 

lingkungan hidup secara keseluruhan. 

Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang 

beraneka pula, pertama, pengelolaan secara rutin, kedua, perencanaan diri pengolaan lingkungan 

daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan. Ketiga, perencanaan 

pengolaan lingkungan hidup berdasarkan perkiraan dampak yang akan terjadi sebagai akibat 

suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan. Keempat, perencanaan pengelolaan 

lingkungan hidup untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena 

sebab alamiah maupun karena tindakan manusia. Apabila dilihat dari kategori-kategori 

pengelolaan dari Otto Soemarwoto tersebut, maka pengelolaan sanitasi, sampah dan limbah 

cair merupakan pengelolaan yang bersifat rutin. Pembuangan sampah dan pembuangan limbah 

dari dapur dan kamar mandi terjadi setiap hari. Karena itu, harus ada pengelolaan secara rutin 

yang melibatkan seluruh anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan. Tidak dilibatkannya 

perempuan didalam pengelolaan rutin ini menimbulkan bentuk pengelolaan yang timpang jender. 

Padahal wanita, sebagaimana dikatakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri (1992), 

merupakan kelompok mayoritas dari jumlah penduduk Indonesia dan terlibat sehari-hari dalam 

lingkungan rumah tangga, lingkungan pemunkiman dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, 

wanita sebagai bagian dari kelompok masyarakat harus diajak dalam gerakan pengembangan 

lingkungan hidup. 

Meskipun jumlah penduduk perempuan dan jumlah kepala keluarga perempuan lebih 

kecil dibandingkan penduduk laki-laki dan kepala keluarga laki-laki, hal ini bukan berarti kaum 

perempuan harus dipinggirkan atau kurang dilibatkan dalam gerakan pengembangan lingkungan 

hidup. Mereka justru harus berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup sebab manfaat 

peranserta mereka sangat besar bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran mereka sendiri 

tetapi juga untuk kepentingan lingkungan hidup. 

Manfaat peranserta untuk kepentingan lingkungan hidup sangat penting karena 

pembangunan lingkungan hidup tidak lagi berpijak pada konsep pandangan hidup antroposentris, 

tetapi berpijak pada konsep pandangan hidup ekosentris. 

Pandangan hidup antroposentris menganggap bahwa alam diciptakan untuk kepentingan 

manusia. Pandangan ini sangat bersifat eksploitatif karena akibat praktek pandangan hidup 

ini menjadikan sumber daya alam dieksploitasi semaksimal mungkin untuk mendukung pola 

hidup konsumtif. Sehingga terjadi penurunan sumber daya alam dan rusaknya fungsi ekologi 

lingkungan hidup. Pandangan hidup ekosentris berkebalikan dengan pandangan hidup 

antroposentris. Pandangan hidup ekosentris lebih melihat alam sebagai sahabat manusia. 

Karena itu tindakan manusia dalam memanfaatkan dan harus melihat kepentingan alam agar 

dapat bedaya guna dan berhasil guna untuk kehidupan manusia. Pandangan ini sangat 

menghargai keanekaragaman hayati, dan prinsip pada pelestarian sumber daya alam. 

Pandangan hidup ekosentris ini sejalan dengan paham holistik dalam pembangunan 

lingkungan hidup. Menurut Mensour Fakih (1996) paham holistik merupakan paham yang 

menghargai keanekaragaman. Paham ini merupakan antitesis terhadap paham universalisme 

yang melihat alam dengan watak homogenitas dan memusatkan segalanya sehingga pada 

akhirnya tidak menghargai bahkan menghancurkan keanekaragaman. Prinsip holistik menurut 

Vandana Shiva (1997) ini sangat sejalan dengan prinsip feminin dalam pemeliharaan lingkungan 

hidup. Ketika terjadi penghancuran alam maka kaum perempuan yang berhadapan dengan 


5 1

5 2 

kekutan-kekuatan penghancur itu berada pada perjuangan untuk membangun kembali. Demikian 

pula dengan pandangan hidup ekosentris paham holistik mempunyai kaitan yang erat, keduanya 

sama-sama berpijak pada prinsip menghargai dan memperhatikan keanekaragaman 

sumberdaya alam sehingga tidak dieksploitasikan habis untuk kepentingan manusia. 

Pengelolaan lingkungan hidup yang timpang jender merupakan bentuk dari pandangan 

antoposentris. Alam hanya dilihat dari segi manfaatnya untuk kepentingan manusia dan 

keputusan untuk memanfaatkan alam tersebut sangat bias pada laki-laki atau hanya dilihat 

dari prospektif kepentingan laki-laki. 

Hal inilah yang kemudian melahirkan anggapan bahwa alam itu bersifat maskulin, dan 

sifat maskulin mengandung benih-benih eksploitatif, keras dan destruktif, pengelolaan alam 

dengan pandangan hidup antroposentris yang bias pada laki-laki ini sangat potensial 

mengahncurkan keanekaragaman sumber daya alam. Maka dari itu, pengelolaan lingkungan 

hidup dengan konsep berfikir seperti itu menjadi sejalan dengan paham universolisme yang 

juga potensial menghancurkan keanekaragaman. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan 

hidup yang bias pada laki-laki mengabaikan prinsip alam yang keterogen. Di alam, disamping 

hidup manusia berjenis laki-laki, juga hidup manusia berjenis perempuan. 

Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang berpijak pada pandangan ekosentris 

dan paham holistik sangat menghargai keberadaan perempuan sebagai bagian dari alam. 

Simpulan 

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1. Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta menunjukkan keadaan yang bervariasi. 

Di dalam pengelolaan sanitasi/assainering, penanggulangan limbah cair rumah tangga 

terdapat ketimpangan jender yang sangat jelas. Perempuan tidak selalu dilibatkan di 

dalam seluruh tahap kegiatan. Maka dari itu pengelolaan terhadap ketiga bidang tersebut 

belum sepenuhnya berwawasan jender. Lalu didalam pengelolaan sampah, laki-laki dan 

perempuan mendapat kesempatan yang hampir sama untuk berpartisipasi di dalam seluruh 

proses kegiatan. Karena itu, kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan yang 

berwawasan jender. 

2. Seluruh Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kotamadya 

Yogyakarta terutama yang menyangkut pengaturan di bidang pengelolaan lingkungan hidup 

tidak mengindikasikan adanya pengaturan yang diskriminatif atau bias jender baik pada 

laki-laki maupun pada perempuan. Ketentuan-ketentuan yang ada baik secara redaksional 

maupun secara subtansial tidak menunjukkan adanya ketentuan yang diskriminatif. 

Akomodasi wawasan jender terdapat di dalam ketentuan-ketentuan tentang peranserta 

dan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban subyek hukum yang diatur di dalam 

peraturan-peraturan mengenai lingkungan hidup. Dengan demikian, peraturan bukanlah 

faktor penghambat bagi perempuan dalam berpartisipasi pada pengambilan keputusan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

3. Secara substansial, kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan 

lingkungan hidup yang berlaku d Kota Yogyakarta tidak ada yang menunjukkan bias jender. 

Bias Jender lebih banyak terjadi pada tahap sosialisasi kebijakan dan peraturan yang 

kemudian berdampak pula pada implementasinya. 

Pustaka Acuan 

Fakih, Mansour, Analisis Jender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta : Pustaka pelajar, 


5 3 

1996 

Gerdiner ,Mayling Oey Perempuan Indonesia, dulu dan kini, Gramedia, Jakarta, 1996 

Hardjosoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Edisi kelima. Cetakan kesembilan. 

Yogyakarta : Gadja h Mada University Press, 1992 

Hendriantro, M. Bekti, “Pola Asuhan Berwawasan Jender. “ Laporan Penelitian pada Pusat 

Studi Wanita UII, Yogyakarta, 1997 

Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan. Hari Depan Kita Bersama. Jakarta : 

Gramedia, 1998 

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Publikasi Awal Agenda 21 Strategi Nasional Untuk 

Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta : Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, 

1996 

Mosse, Julia Cleves. Jender dan Pembangunan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996 

Soemarwoto, Otto. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Edisi Revisi. Jakarta : 

Penerbit Djambatan, 1997 

Shiva, Vandana. Bebas dari Pembangunan ; perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di 

India. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawasan ... - DPPM UII

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?