Bagian VII Perpajakan - Economics Development and Public Finance

More documents

Recommendations

Info

menarik investor lokal. Investor internasional lebih sedikit terpengaruh oleh insentif fiskal saja. Karibia Pariwisata penelitian Organisasi (1996), sementara mengakui argumen di atas, masih direkomendasikan bahwa insentif harus berorientasi ke arah menurunkan biaya input seperti bea masuk lebih rendah pada makanan dan minuman, pajak properti yang lebih rendah, dan kredit pajak untuk pelatihan. Saya tidak mendukung pandangan Bird (1992) bahwa subsidi investasi swasta di bidang pariwisata adalah kontraproduktif. Kita juga harus memeriksa uang, kerja dan output manfaat asing dari investasi tersebut. Pariwisata tentu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa tingkat subsidi diperlukan untuk mempertahankan daya saing harga internasional. Namun, sifat insentif harus berubah untuk mengurangi penekanan pada konstruksi baru dan refurbishing penghargaan, pelatihan, pemasaran, dan penciptaan lapangan kerja. Mclntyre, Arthur dan Charles (1993) telah mengusulkan bahwa 90 persen dari keuntungan harus dibebaskan lebih dari 100 persen. Ini mungkin salah satu cara menurunkan sedikit tingkat subsidi, bukan sepenuhnya menghilangkan subsidi. Pajak pada pariwisata terdiri dari pajak penjualan umum seperti PPN, bea masuk, perusahaan, dan pajak properti. 3.3 Pajak Bumi/Tanah Pajak pertanian diperlukan untuk mempercepat pembentukan modal di sektor kapitalis. Argumen ini jelas diterapkan pada perekonomian di tahaptahap awal pengembangan. Sebagai pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber keuangan menjadi lebih penting. Ini meliputi pinjaman luar negeri, perpajakan sektor lainnya serta pinjaman dalam negeri. Di beberapa negara berkembang, pertanian tidak lagi menjadi sektor terbesar dan karena itu tidak dapat menyediakan sumber besar pajak untuk pembangunan ekonomi. Jika pemerintah ingin memaksimalkan devisa dari sektor pertanian, pajak yang berat dari lahan pertanian menjadi jelas kontraproduktif dan tidak boleh digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya, tanah pajak nilai menghasilkan penghasilan yang sedikit dan mahal untuk dikelola(Strasma et al. 1990). 10
Terkadang dipercaya bahwa pajak pada tanah pertanian akan mempengaruhi petani untuk meningkatkan produktifitas tanah mereka atau menjual tanah yang tidak produktif ke petani kecil. Bird (1974) telah mengidentifikasi empat cara untuk mengaji pajak pada tanah pertanian: a) Di rem pajak berlandaskan pada area tanah. b) Pajak berlandaskan pada pendapatan bersih atau kotor dari tanah. c) Pajak berlandaskan pada nilai sewa. d) Menaikkan pungutan pada perbaikan di nilai tanah. Pajak pada area tanah biasanya mudah untuk diatur, dan tingkat keseragaman pungutan menurut wilayah pertanian atau setiap pembayaran pajak kepemilikan tanah, tanpa peduli ke kapasitas tanah untuk menghasilkan pendapatan (Bird 1974). Meskipun keuntungan administrasi dari pajak ini , ini adalah salah satu cara terbatas untuk menaikkan pendapatan pemerintah pusat (Skinner 1991). Banyak cara yang digunakan untuk mengaji pajak tanah pertanian adalah perpajakan dari nilai sewa.nilai sewa berlandaskan pandangan bahwa sewa itu untuk sebidang tanah yang ditentukan oleh kelebihan hasil pada marginal atau tanah yang berkualitas rendah. Nilai sewa dapat diekspresikan sebagai satu pembayaran untuk penggunaan tanah atau sebagai nilai modal dari tanah. Pajak tanah biasanya ditentukan pada nilai modal dari tanah yang nilai nasional ditentukan oleh juru taksir (Bird 1974). Dalam beberapa kesempatan, pajak tanah ditentukan pada nilai lokasi yang setara ke nilai modal peningkatan kurang. Pada beberapa negara, nilai lokasi dari tanah pertanian dikenakan pajak pada tafir istimewa dibandingkan dengan pajak kekayaan umum pada ditingkatkan nilai kapital. Teori ekonomi memberitahukan kita bahwa jika tanah pertanian diperbaiki di persediaan pada pasar kompetitif yang sempurna, pajak akan dilahirkan oleh tuan tanah. 11
Page 1 and 2: BAGIAN VII: PERPAJAKAN DOSEN FERRY
Page 3 and 4: 6. PAJAK TIDAK LANGSUNG DI NEGARA B
Page 5 and 6: BAB II ISI 1. PAJAK 1.1 Pengertian
Page 7 and 8: Periode 2 C E A R 2 T 2 R Q T c d Y
Page 9 and 10: Garis horizontal menunjukkan penggu
Page 11 and 12: Penggunaan kedua aturan tersebut ad
Page 13: mereka jauh dari ekspor pokok dan m
Page 17 and 18: adalah bahwa sejumlah besar variabe
Page 19 and 20: yang berbeda dari dividen dan pemba
Page 21 and 22: Sumber : Ebook Hindriks Titik Y ada
Page 23 and 24: agaimana mereka mempengaruhi tingka
Page 25 and 26: persen pajak pendapatan (Burgess da
Page 27 and 28: keterampilan dan pengalaman dari pe
Page 29 and 30: STUDI KASUS Sumber : RADAR MALANG -
Page 31 and 32: DAFTAR PUSTAKA v Publik_Economics M
Page 33 and 34: 5. Tempat bebas pajak adalah satu t

Bagian VII Perpajakan - Economics Development and Public Finance

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?