Bagian VII Perpajakan - Economics Development and Public Finance

More documents

Recommendations

Info

BAB I PENDAHULUAN Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpart isipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan / penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Sektor perpajakan adalah salah satu sumber penerimaan kas negara yang paling besar. Secara umum pajak adalah iuran kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan. Maka dari itu, membayar dan dan melaporkan penghasilan yang dikenai pajak adalah bentuk perwujudan nasionalisme masyarakat terhadap pembangunan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undangundang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berikut ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, prinsip-prinsip pajak, dampak pajak, pajak komoditas, pajak sektor produktif di negara berkembang, pajak perusahaan, penggelapan pajak, pajak tidak langsung dinegara berkembang, pajak internasional dan administrasi perpajakan. iii
BAB II ISI 1. PAJAK 1.1 Pengertian Pajak Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. perpajakan perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan tetapi di mana prinsip manfaat tidak dapat langsung diterapkan, pajak memiliki efek yang berbeda dari harga pasar yang membiayai barang sektor swasta dan pelayanan. Pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian. Pajak dipungut berdasarkan normanorma hukum. Dalam ekonomi pajak dapat diartikan sebagai beralihnya sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. 1.2 Prinsip-Prisip <strong>Perpajakan</strong> Prinsip keadilan menyatakan bahwa pajak harus adil. Kemampuan untuk kriteria membayar dapat dibagi ke dalam dua prinsip lebih lanjut, adil secara horizontal dan vertikal. Prinsip adil secara horizontal mengartikan bahwa orang itu di posisi yang sama, atau menikmati level yang sama dari kesejahteraan, harus diperlakukan sama, dan mereka harus menyumbangkan jumlah yang sama dari pajak. Prinsip adil secara vertikal menyatakan bahwa orang-orang itu pada posisi berbeda harus diperlakukan dengan bervariasi. Prinsip ini sering menjadi diinterpretasikan seperti memerlukan perpajakan progresif. 1
Page 1 and 2: BAGIAN VII: PERPAJAKAN DOSEN FERRY
Page 3: 6. PAJAK TIDAK LANGSUNG DI NEGARA B
Page 7 and 8: Periode 2 C E A R 2 T 2 R Q T c d Y
Page 9 and 10: Garis horizontal menunjukkan penggu
Page 11 and 12: Penggunaan kedua aturan tersebut ad
Page 13 and 14: mereka jauh dari ekspor pokok dan m
Page 15 and 16: Terkadang dipercaya bahwa pajak pad
Page 17 and 18: adalah bahwa sejumlah besar variabe
Page 19 and 20: yang berbeda dari dividen dan pemba
Page 21 and 22: Sumber : Ebook Hindriks Titik Y ada
Page 23 and 24: agaimana mereka mempengaruhi tingka
Page 25 and 26: persen pajak pendapatan (Burgess da
Page 27 and 28: keterampilan dan pengalaman dari pe
Page 29 and 30: STUDI KASUS Sumber : RADAR MALANG -
Page 31 and 32: DAFTAR PUSTAKA v Publik_Economics M
Page 33 and 34: 5. Tempat bebas pajak adalah satu t

Bagian VII Perpajakan - Economics Development and Public Finance

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?