Bagian VII Perpajakan - Economics Development and Public Finance

STUDI KASUS
Sumber : RADAR MALANG – Selasa 15 Mei 20112
Kasus:
Sebuah usaha yang di kenakan PPN (pajak pertambahan nilai).
seseorangh melakukan pembelian barang pada Maret 2012 dan sudah dikenai
PPN. tetapi untuk penjualan barang Maret 2012, PPN belum bisa di
perhitungkan.
Analisis:
Pelaporan untuk surat pemberitahuan masa PPN dapat dilakukan sesuai
dengan ketentuan berikut. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah
Pasal 9 Ayat (9) menyatakan bahwa "pajak masukan yang dapat di kreditkan
tetapi belum di kreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama
dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan
sebagai biaya dan belum dilakukan pemekrisaan."
Solusi:
Penjelasannya adalah ketentuan memungkinkan pengusaha kena pajak
untuk mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa pajak
yang tidak sama, yang disebabkan antara lain oleh faktur pajak terlambat
diterima. pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama
tersebut hanya diperkenakan dilakukan pada masa pajak berikutnya paling
lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Dalam hal
jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan pajak masukan tersebut
dapat dilakukan melalui pembetulan surat pemberitahuan surat pajak masa pajak
pertambahan nilai yang bersangkutan. kedua cara pengkreditan tersebut hanya
dapat dilakukan apabila pajak masukan yang bersangkutan belum dibebankan
sebagai biaya / tidak di tambahkan (di kapitalisasi) kepada harga perolehan
barang kena pajak / jasa kena pajak yang belum dilakukan pemeriksaan .
25