1 bentuk, jenis dan kewenangan penandatanganan ... - dppka diy

2. Pengetikan Naskah Dinas terutama yang disusun dalam bentuk surat agar diketik
di atas formulir ukuran folio. Bidang luas kertas yang digunakan untuk pengetikan
Naskah Dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut ;
- ruang tepi sebelah atas 3 kait di bawah garis Kop Naskah Dinas
- ruang tepi sebelah bawah 5 kait dari tepi kertas sebelah bawah
- ruang tepi sebelah kiri 7 sampai 20 ketuk dari tepi kertas sebelah kiri
- ruang tepi sebelah kanan 7 ketuk dari tepi kertas sebelah kanan
VIII.
SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS
B. PERATURAN DAERAH
1. Pengertian
Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundangundangan,
yang mengatur Urusan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan
untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundangundangan
yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam
lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan
persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Susunan
Peraturan Daerah terdiri atas :
a. Kepala Peraturan Daerah;
b. Pembukaan;
c. Isi Peraturan Daerah;
d. Bagian Akhir Peraturan Daerah;
Ad a. Kepala Peraturan Daerah terdiri atas :
1) Tulisan “ PERATURAN DAERAH “;
2) Nomor dan Tahun;
3) Nama Peraturan Daerah;
Ad. b. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas;
1) Tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
2) Tulisan “GUBERNUR”
3) Konsideran Menimbang dan Mengingat;
4) Dengan persetujuan bersamaDPRD;
5) Judul;
Dalam konsideran memuat pertimbangan, motivasi, tujuan yang
akan dicapai dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan
dasar hukum ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut.
Ad.c. Isi Peraturan Daerah terdiri dari :
1) Bab-bab;
Bab-bab dapat dibagi menjadi Bagian-bagian dan Bagian dapat
dibagi dalam Paragraf
2) Pasal-pasal
Pasal-pasal dapat dibagi menjadi ayat-ayat :
10