1 bentuk, jenis dan kewenangan penandatanganan ... - dppka diy

More documents

Recommendations

Info

13. Surat Undangan 14. Telegram 15. Rekomendasi 16. Nota Dinas 17. Pengumuman 18. Berita Acara 19. Laporan 20. Surat Perintah Tugas 21. Telaahan Staf Pimpinan Perangkat Daerah sebagimana tersebut butir a, b, c, d, e dan f adalah Pimpinan Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah. 5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah a. Sekretaris DPRD atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas berdasarkan wewenang yang telah ditentukan oleh pimpinan yang bersifat informasi biasa atau teknis yang ditujukan kepada eselon yang setingkat atau dibawahnya. b. Naskah Dinas yang dimaksud adalah : 1. Keputusan Sekwan 2. Surat Biasa 3. Surat Tugas 4. Surat Perintah Perjalanan Dinas 5. Surat Undangan 6. Pengumuman 7. Telegram 8. Notulen 9. Surat Perintah 10. Surat Perintah Tugas 11. Nota Dinas 12. Lembar Disposisi 13. Telaahan Staf. III. PEMBUBUHAN PARAF 1. Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu maksimal oleh tiga orang pejabat 2. Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur diparaf oleh Sekretaris Daerah dan dibubuhkan dibelakang nama jabatan penandatanganan. 3. Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan mernandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf. 4. Paraf pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir Naskah Dinas tersebut, kecuali untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas, paraf dibubuhkan pada lembar pertama. 6
IV. PENGGUNAAN a.n. u.b. Plt dan Plh. 1. Di Lingkungan Sekretariat Daerah Dalam hal Gubernur memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan an. dan ub. sebagai berikut : a) a.n. (atas nama) Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat telah memberikan mandat dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat dibawahnya, pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada di tangan yang memberi mandat. Pejabat yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh yang memberi mandat. b) u.b. (untuk beliau) Dipergunakan oleh pejabat dua jenjang dibawahnya, pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada di tangan yang memberi mandat. c) Plt. ( pelaksana tugas ) Dipergunakan jika terdapat kekosongan jabatan struktural ( berhalangan ) dan belum ditetapkan pengangkatan pejabat definitif oleh pejabat yang berwenang. d) Plh. ( Pelaksana Harian ) Dipergunakan jika pejabat yang berwenang berhalangan sementara dan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan karena kepentingan dinas lain seperti ijin, cuti dan atau alasan lain yang serupa. 2. Di lingkungan Perangkat Daerah Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat bawahannya maka penggunaan a.n. u.b. Plt dan Plh adalah sebagaimana ketentuan pada butir 1 huruf a,b.c dan d tersebut di atas. V. CONTOH PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN a.n. ( atas nama ), u.b. ( untuk beliau ), Plt ( pelaksana tugas ) dan Plh ( pelaksana harian). A. Di lingkungan Sekretariat Daerah 1. Penandatanganan Naskah Dinas a) Oleh Gubernur : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NAMA JELAS b) Oleh Wakil Gubernur • Kewenangannya belum didelegasikan a.n. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA WAKIL GUBERNUR NAMA JELAS 7
Page 1 and 2: LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR DAERA
Page 3 and 4: . Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
Page 5: . Pimpinan Perangkat Daerah menanda
Page 9 and 10: 4. Penggunaan “Plt.” Plt. KEPAL
Page 11 and 12: Ad. d) Bagian akhir sebelah kanan P
Page 13 and 14: BAB III KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Pas
Page 15 and 16: 4). Lembaran Daerah 5). Tahun, Nomo
Page 17 and 18: BAB MMMMMMMMMMMMMMMMMMM Pasal Mnnnn
Page 19 and 20: menggunakan Kop Naskah Dinas Gubern
Page 21 and 22: GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Page 23 and 24: D. PERATURAN BERSAMA GUBERNUR 1. Pe
Page 25 and 26: BAB MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Bagian Pe
Page 31 and 32: PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
Page 35 and 36: KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH P
Page 57 and 58:
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
Page 59 and 60:
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH P
Page 61 and 62:
N. SURAT KUASA 1. Pengertian. Surat
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
O. SURAT UNDANGAN 1. Pengertian Sur
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
P. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TU
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Q. SURAT PANGGILAN 1. Pengertian. S
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
R. NOTA DINAS 1. Pengertian. Nota D
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
LEMBAR DISPOSISI INDEKS KODE NOMOR
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
V. LAPORAN 1. Pengertian. Laporan a
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Y. TELEGRAM 1. Pengertian. Telegram
Page 99 and 100:
Z. BERITA DAERAH 1. Pengertian. Ber
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
AC. MEMO 1. Pengertian. Memo adalah
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
AE. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DA
Page 117 and 118:
Bagian Belakang STTPP AGENDA PEMBEL
Page 119 and 120:
Bagian Belakang STTPP AGENDA PEMBEL
Page 121 and 122:
2. Contoh Stempel Jabatan Ketua DPR
Page 123 and 124:
LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR DAE
Page 125 and 126:
Contoh 6 : KOP NASKAH DINAS DINAS D
Page 127 and 128:
B. UKURAN HURUF. Perbandingan huruf
Page 129 and 130:
Contoh : 5 SAMPUL NASKAH DINAS SEKR
Page 131 and 132:
LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR DAERA
Page 133:
Contoh 4 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
show all

1 bentuk, jenis dan kewenangan penandatanganan ... - dppka diy

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?