1 bentuk, jenis dan kewenangan penandatanganan ... - dppka diy

IV.
PENGGUNAAN a.n. u.b. Plt dan Plh.
1. Di Lingkungan Sekretariat Daerah
Dalam hal Gubernur memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat
bawahannya, maka penggunaan an. dan ub. sebagai berikut :
a) a.n. (atas nama)
Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat telah
memberikan mandat dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat
dibawahnya, pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada di
tangan yang memberi mandat. Pejabat yang menandatangani dapat
diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh yang
memberi mandat.
b) u.b. (untuk beliau)
Dipergunakan oleh pejabat dua jenjang dibawahnya, pertanggungjawaban
materi surat tersebut tetap berada di tangan yang memberi mandat.
c) Plt. ( pelaksana tugas )
Dipergunakan jika terdapat kekosongan jabatan struktural ( berhalangan )
dan belum ditetapkan pengangkatan pejabat definitif oleh pejabat yang
berwenang.
d) Plh. ( Pelaksana Harian )
Dipergunakan jika pejabat yang berwenang berhalangan sementara dan
tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan karena kepentingan dinas lain
seperti ijin, cuti dan atau alasan lain yang serupa.
2. Di lingkungan Perangkat Daerah
Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah memberikan mandat penandatanganan
kepada pejabat bawahannya maka penggunaan a.n. u.b. Plt dan Plh adalah
sebagaimana ketentuan pada butir 1 huruf a,b.c dan d tersebut di atas.
V. CONTOH PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN a.n. ( atas nama ), u.b.
( untuk beliau ), Plt ( pelaksana tugas ) dan Plh ( pelaksana harian).
A. Di lingkungan Sekretariat Daerah
1. Penandatanganan Naskah Dinas
a) Oleh Gubernur : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NAMA JELAS
b) Oleh Wakil Gubernur
• Kewenangannya
belum didelegasikan
a.n. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WAKIL GUBERNUR
NAMA JELAS
7