Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru - Kanwil ...

a) Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen tetap LPTK Induk,
Mitra, dan PT Pendukung yang memenuhi persyaratan dan ditugaskan
oleh Ketua Rayon LPTK.
b) Sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu melaksanakan tugas dalam
menilai/memverifikasi portofolio, memverifikasi dokumendan/atau
mampu melaksanakan tugas sebagai instruktur PLPG.
c) Berpendidikan minimal S-2 (dapat S-1 kependidikan dan S-2
kependidikan; atau S-1 kependidikan dan S-2 nonkependidikan; atau S-1
nonkependidikan dan S-2 kependidikan, atau S-1 dan S-2
nonkependidikan yang sudah memiliki Akta Mengajar (Akta V/Akta
IV/sertifikat AA/Pekerti).
d) Memiliki kinerja yang baik, komitmen, dan sanggup melaksanakan
penilaian portofolio, verifikasi portofolio, verifikasi dokumen, menjadi
instruktur PLPG secara profesional, jujur, dan objektif.
e) Calon asesor/instruktur dari dosen perguruan tinggi minimal memiliki
jabatan fungsional lektor.
f) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar.
2) Prosedur penyelenggaraan rekrutmen
a) Rayon LPTK mengajukan usulan ke Ditjen Dikti disertai daftar calon
asesor/instruktur yang akan direkrut 2 .
b) Calon asesor/instruktur menyiapkan berkas: fotokopi ijazah, daftar
riwayat hidup, dan fotokopi sertifikat Akta Mengajar (Akta V/Akta
IV/sertifikat AA/Pekerti) bagi calon asesor yang memiliki latar belakang
nonkependidikan.
c) Rayon LPTK mengumpulkan fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, dan
Akta Mengajar (Akta V/Akta IV/sertifikat AA/Pekerti) 3 dan menyerahkan
kepada nara sumber Ditjen Dikti ketika proses rekrutmen.
1 Rayon LPTK dapat menentukan kriteria tambahan selama tidak bertentangan dengan buku
panduan ini.
2 PSG harus memperhatikan latar belakang kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman calon asesor
dalam pengajuan mapel yang akan menjadi kewenangan asesor. Khusus untuk asesor bahasa
daerah, berasal dari dosen pendidikan bahasa dan memiliki pengalaman dalam pembelajaran
bahasa daerah terkait.
3 Bagi calon asesor yang berlatar pendidikan S-1 dan S-2 nonkependidikan.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012
28